Jakarta, rilpolitik.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai proyek kereta cepat Whoosh bukanlah kerugian, melainkan investasi sosial. Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mempermasalahkan pernyataan Jokowi. Namun, ia mempertanyakan siapa yang akan menanggung kerugian yang dialami proyek tersebut.
“Itu fine, gitu ya, menurut saya. Artinya, reasoning apa pun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat gitu. Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi?” ujar Herman Khaeron di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).
Herman sepakat bahwa kereta cepat Whoosh dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang masyarakat. Meski begitu, ia menilai tetap perlu ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
“Kalau memang ini bagian dari investasi sosial negara dengan meningkatkan produktivitas, mengurangi losing dari setiap moving seluruh moda yang sekarang ada, karena lebih cepat, mungkin lebih efisien waktu dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?” tuturnya.
Ia juga menyinggung pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menutupi kerugian Whoosh. Menurut Herman, hal ini menjadi kontradiktif jika proyek tersebut dikategorikan sebagai proyek strategis nasional.
“Kalau memang kemudian negara, ini kan persoalannya Pak Purbaya mengatakan bahwa APBN nggak mau bayarin lagi gitu loh. Tapi, kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah,” ungkapnya.
Herman menilai pada akhirnya pemerintah tetap harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Ia menyebut Komisi VI DPR akan meminta penjelasan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia mengenai langkah strategis agar kerugian tidak terus berlanjut.
“Tentu nanti kami akan meminta keterangan, informasi, apa langkah-langkah strategis ke depan yang bisa dibangun supaya ini tidak rugi karena ruginya akan panjang,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan kereta cepat Whoosh merupakan bentuk investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek yang diukur dari keuntungan finansial.
“Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” kata Jokowi, Senin (27/10).
“Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” lanjutnya.
Jokowi menekankan bahwa transportasi massal tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan ekonomi, tetapi juga manfaat sosial yang dihasilkannya.
“Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon,” terangnya.
