Soal PPN Jadi 12%, Pemerintah Kambinghitamkan DPR

JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak mau pemerintah disalahkan terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Menurutnya, kenaikan tarif PPN tersebut bukan keinginan pemerintah, melainkan DPR RI selaku pembentuk Undang-Undang.

Airlangga mengatakan, pemerintah hanya menjalankan perintah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya Pasal 7 ayat 1 yang menyebut tarif PPN sebesar 12 persen berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

“PPN tahun depan yang menentukan adalah undang-undang, dan undang-undang itu adalah hampir seluruh fraksi (DPR), kecuali PKS. Jadi yang menentukan bukan pemerintah,” kata Airlangga di Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Selasa (17/12/2024).

Airlangga kemudian mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan sederet paket insentif untuk tahun depan agar daya beli masyarakat tetap terjaga meski tarif PPN naik.

Dua di antaranya berupa bantuan pangan dan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama Januari-Februari 2025.

Bantuan pangan diberikan untuk 16 juta keluarga, di mana masing-masing keluarga mendapatkan beras 10 kilogram per bulan. Anggaran yang dibutuhkan untuk insentif ini sekitar Rp 4,6 triliun.

Sementara itu, diskon tarif listrik sebesar 50 persen diberikan untuk pelanggan PLN dengan daya terpasang 2.200 VA atau lebih rendah selama Januari-Februari 2025.

Insentif diskon listrik ini akan diberikan kepada 81,1 juta pelanggan PLN, baik kategori subsidi maupun non-subsidi. Adapun kebutuhan anggarannya sebesar Rp 10,8 triliun.

“Tetapi pemerintah kemarin sudah mengeluarkan paket insentif untuk memperkuat daya dorong daripada kelas menengah dan kemarin banyak insentif diberikan. Itu sangat bisa menunjang daya konsumsi ke depan,” ucapnya.