Wasekjen Demokrat Sarankan Prabowo Tunda Kenaikan PPN

JAKARTA, Rilpolitik.com – Rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% mulai 1 Januari 2025 menuai penolakan dari sejumlah masyarakat, khususnya di media sosial.

Pasalnya, kenaikan pajak di tengah ketidakpastian ekonomi dinilai makin memberatkan masyarakat hingga menurunkan daya beli.

Terkait maraknya penolakan tersebut, Wakil Sekjen (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk menunda kebijakan kenaikan PPN.

Hal itu disampaikan Jansen melalui unggahannya di X, @jansen_jsp dikutip rilpolitik.com pada Minggu (22/12/2024).

“Melihat segala dinamika percakapan publik & intelektual beberapa hari ini, sekaligus memperhatikan kehidupan rakyat kita di bawah secara keseluruhan, sekedar saran pak Presiden @prabowo: ada baiknya ditunda saja dulu PPN 12 % ini,” kata Jansen.

Jansen membenarkan bahwa masyarakat bawah saat ini sedang kesulitan secara ekonomi.

“Ekonomi kita di bawah memang benaran lagi lesu pak,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)