JAKARTA, Rilpolitik.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Cholil Nafis meminta Indonesia mundur dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Cholil menilai bergabungnya Indonesia ke Board of Peace sebagai bentuk ketidakberpihakan terhadap Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Pelestina. Karena dalam penggagas Trump dan anggotaannya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” kata Cholil lewat akun X resminya, dikutip rilpolitik.com, Kamis (29/1/2026).
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan,” imbuhnya.
Sebab itu, ia menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk menarik diri dari forum tersebut. “Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja,” ujarnya.
Dia melihat misi dibentuknya Board of Peace itu dalam rangka mengosongkan dan menguasai Gaza.
“Misinya sudah tampak untuk pengosongan dan penguasaan bumi Gaza bersama penjajahnya. Sementara orang setempat ditinggal tak ada dalam pembangunan itu,” tegasnya.
Diketahui, Indonesia secara resmi bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang diklaim untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza. Dewan ini diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.
Keputusan bergabungnya Indonesia ke Board of Peace menuai kritik karena justru dianggap tidak berpihak terhadap Palestina. Selain itu, Indonesia juga disebut harus membayar iuran sebesar Rp16,7 triliun.
Atas kritik itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono memastikan Board of Peace berjalan pada tujuan utamanya, yakni menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina.
“Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Kalau kita lihat kronologinya, bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada Khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi,” kata Sugiono, Selasa (27/1/2026).
Terkait iuran Rp16,7 triliun, Sugiono mengatakan hal itu tidak wajib. Menurutnya, negara-negara yang diundang untuk bergabung, termasuk Indonesia, akan menjadi anggota selama tiga tahun tanpa biaya.
“Tidak, tidak ada (iuran). Itu semua negara yang diundang, itu entitled untuk menjadi member selama 3 tahun,” tuturnya.
(Ah/rilpolitik)
