“Saya bersyukur ke hadirat Allah SWT & selamat serta terima kasih kepada MK yang telah mengambil keputusan yang jernih & benar,” kata SBY melalui akun Twitter resminya, @SBYudhoyono pada Kamis (15/6/2023).

Mantan presiden Indonesia dua periode itu meyakini putusan tersebut sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia.

“Saya yakin Putusan Mahkamah Konstitusi yg tetap memberlakukan Sistem Proporsional Terbuka ini sesuai dgn harapan rakyat Indonesia,” ujarnya.

SBY membuka peluang penyempurnaan sistem tersebut dengan tetap menganut sistem proporsional terbuka.

“Andaikata Sistem Proporsional Terbuka yang kita jalankan ini memiliki kelemahan, tentu terbuka utk disempurnakan oleh Presiden & DPR hasil Pemilu 2024 mendatang. Sangat mungkin kita memiliki UU Pemilu yang lebih sempurna dengan tetap menganut Sistem Proporsional Terbuka,” kata SBY.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem Pemilu. MK memutuskan untuk tidak mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup.

“Mengadili dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan pada Kamis (15/6/2023).

Menurut MK, pokok permohonan pemohon tidak berasalan secara hukum sehingga permohonan mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup harus ditolak.

“Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ujar Usman. (Abn)

Artikel SBY Yakin Putusan MK Soal Sistem Pemilu Sesuai Harapan Rakyat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Mengadili dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan pada Kamis (15/6/2023).

Menurut MK, pokok permohonan pemohon tidak berasalan secara hukum sehingga permohonan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup harus ditolak.

“Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ujar Usman.

Dalam sidang ini, MK memaparkan segala jenis keuntungan dan kekurangan pada sistem pemilu baik itu proporsional terbuka maupun tertutup. MK menilai sistem pemilihan umum dipahami sebagai metode mengkonversi jumlah suara yang diperoleh sebagai peserta pemilih menjadi perolehan kursi di parlemen.

Hakim konstitusi pada intinya juga membantah segala jenis dalil pemohon terkait perlunya Indonesia menggunakan sistem Pemilu proporsional tertutup berkaitan dampak penyelenggaraan pemilu. MK menyatakan bahwa implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh sistem pemilihan umumnya.

“Karena dalam setiap sistem pemilihan umum terdapat kekurangan yang dapat diperbaikan dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya. Menurut Mahkamah, perbaikan dan penyempuraan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari sistem kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hak dan kebebasan berekspresi serta mengemukakan pendapat kemajemukan ideologi, kaderisasi dalam tubuh partai politik, hingga kepentingan dan aspirasi masyarakat yang direpresentasikan oleh parpol,” jelas Anggota Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Artikel Tok! MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Proporsional Terbuka pertama kali tampil pada Rilpolitik.