Kericuhan terjadi usai muktamar yang diagendakan berlangsung hingga Senin (29/9/2025) itu secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Dalam momen tersebut, para pendukung calon ketua umum PPP terlibat aksi baku hantam. Bahkan, kursi pun ikut melayang.

Para kader partai Ka’bah itu juga terlibat adu teriakan antara yang menginginkan perubahan dan lanjutkan.

Sebagai informasi, terdapat tiga nama yang masuk bursa calon ketum PPP. Tiga nama itu adalah Muhamad Mardiono, Agus Suparmanto, dan Husnan Bey Fananie.

Juru bicara PPP, Usman atau Donnie Tokan menilai teriakan-teriakan dalam pelaksanaan muktamar merupakan sesuatu yang wajar. Terlebih, terdapat tiga nama yang masuk bursa calon ketum PPP pada muktamar kali ini.

“Itu pro kontra pasti, kalau calonnya ada dua, tiga, pasti,” kata Donnie di Ancol, Sabtu.

Namun, kata dia, menjadi tidak wajar karena teriakan itu disertai keributan. Ia menyayangkan peristiwa tersebut terjadi. Menurutnya, pihak keamanan mestinya bisa mengantisipasi.

“Barangkali keamanan tak sigap untuk menenangkan,” ujarnya.

Meski begitu, ia memastikan keributan bukan dilakukan oleh pengurus partai, tetapi dilakukan oleh kader partai.

“Yakin saya, pengurus harian, pengurus DPW, DPC, tidak melakukan hal seperti itu pastinya,” ujar Donnie.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Muktamar PPP Diwarnai Aksi Baku Hantam pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek). Menurutnya, Muktamar PPP akan diawali musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada Desember mendatang.

“Pelaksanaan Mukernas digelar antara 10-15 Desember 2024,” kata Awiek kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

Di Mukernas ini, PPP akan menentukan jadwal dan pelaksanaan Muktamar X. Adapun acara Mukernas PPP akan diketuai oleh Musyafa Nur.

“Mukernas Ketua SC (steering committe) Musyafa Nur, Ketua OC (organizing committe) Amri M Ali. Adapun Muktamar Ketua SC Ermalena MHS, Ketua OC Arya Pemana Graha. Ketua panitia Harlah PPP ke 52 Achmad Baidowi,” katanya.

Ia mengatakan pengambilan keputusan akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Ia menyebut PPP akan menggelar Muktamar lebih awal dari yang sebelumnya Desember 2025.

“Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. PPP menggelar Muktamar lebih awal dari jadwal agar memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi menghadapi Pemilu 2029,” ujar Awiek.

“Jadwal normal (Muktamar) Desember 2025. Kemungkinan dimajukan jadwalnya, yang akan diputuskan di Mukernas,” imbuhnya.

Artikel Muktamar Pemilihan Ketum PPP Akan Dipercepat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dewan Majelis PPP mendorong DPP untuk segera menggelar Muktamar tahun ini sebagai evaluasi menyeluruh usai Pemilu 2024. Dorongan itu disampaikan melalui surat ke DPP PPP yang dipimpin Plt Ketum Mardiono.

Dalam surat yang dilihat rilpolitik.com pada Rabu (19/6/2024), surat tersebut berisi sejumlah sikap dewan majelis terkait dengan Mukmatar yang sedianya digelar pada tahun 2025.

Surat itu diketahui tertanggal sejak 1 Mei 2024. Terdapat empat tanda tangan petinggi dewan majelis dibubuhkan dalam surat, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Rommy.

“Bahwa, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Mengingat: (1) suara PPP di Tingkat nasional (DPR Rl) pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di Tingkat daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota); (2) nomenklatur ‘Pelaksana Tugas’ Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode,” bunyi poin tersebut.

“Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima,” lanjutnya.

Selain itu, dewan majelis juga meminta DPP segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintah mendatang.

“Bahwa, kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai dengan adanya pengumuman MK tanggal 22 April 2024. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum Permusyawaratan Partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya,” bunyi surat itu.

Artikel Gagal ke Senayan, Majelis PPP Desak DPP Gelar Muktamar 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Fernita untuk menjawab adanya dorongan agar muktamar dipercepat usai partai berlambang Ka’bah itu gagal lolos ke Senayan untuk periode 2024-2029.

Dia mengungkapkan sebanyak 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP telah menyepakati muktamar digelar 2025. Keputusan itu diambil dalam Rapat Pimpinan IX di Banten pada 7 Juni 2024.

“Muktamar sepakat diselenggarakan sesuai periode AD/ART yaitu tahun 2025,” ujar Fernita dalam keterangannya dikutip pada Selasa (18/6/2024).

Dia menjelaskan, muktamar harus dimulai dengan rangkaian rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah kerja nasional (mukernas). Sebab itu, katanya, tidak boleh dilakukan secara serampangan.

“Sebelumnya lagi harus rapat pengurus harian DPP untuk menentukan mukernas atau rapimnas tersebut,” kata Fernita.

Lebih lanjut, Fernita mengimbau seluruh kader agar PPP solid di bawah kepemimpinan Pelaksana tugas(Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Menurut dia, soliditas itu merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh agar PPP bisa bekerja optimal menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Artikel PPP Pastikan Muktamar Pergantian Pimpinan Digelar 2025 pertama kali tampil pada Rilpolitik.