Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut. “Saya menyatakan keprihatinan yang tinggi atas kasus keracunan yang terjadi di Grobogan dan di Mojokerto yang menelan korban 803 siswa di Grobogan dan 411 siswa di Mojokerto,” kata Yahya kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).

Yahya menilai maraknya kasus keracunan MBG menunjukkan lemahnya pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, kata dia, BGN telah menetapkan target zero accident pada 2026.

“Masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan lemahnya pengawasan dari BGN terhadap SPPG dalam pelaksanaan SOP. Padahal BGN telah menetapkan tahun 2026 zero accident. Ini BGN kecolongan lagi,” ujarnya.

Yahya pun meminta BGN memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang lalai menjalankan SOP. Dia menilai sanksi diperlukan sebagai bentuk evaluasi sekaligus peringatan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Minta BGN memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap SPPG yang lalai melaksanakan SOP dengan baik,” ujar dia.

“Minta BGN untuk memperketat pengawasan dengan melibatkan Kemenkes dan Dinas Kesehatan setempat dalam melakukan pengawasan. Saya melihat pelibatan kementerian lain ini masih lemah. BGN kurang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dalam melakukan pengawasan,” sambung dia.

Yahya juga mendorong BGN menggelar pertemuan rutin dengan SPPG. Menurut dia, pertemuan itu penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menjalankan SOP.

“Untuk menghindari terjadinya kasus yang serupa di kemudian hari, saya minta BGN melakukan pertemuan rutin secara online dengan SPPG setiap bulan sekali untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan SPPG melaksanakan SOP. Pertemuan ini bisa dilakukan per regional, supaya lebih efektif,” tuturnya.

Artikel Banyak Siswa Keracunan MBG, DPR Tuding Pengawasan BGN Lemah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dalam pertemuan tersebut, Dadan melaporkan kepada Prabowo bahwa sejumlah kejadian luar biasa (KLB) itu dialami oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi. Karena masih baru, kata dia, maka dibutuhkan jam terbang.

“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM (sumber daya manusia) masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025).

Dadan membeberkan data jumlah SPPG. Ia menjelaskan, pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025 telah terbentuk 2.391 unit SPPG dengan 24 kasus kejadian.

Sementara pada periode 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG bertambah 7.244 unit, dengan 47 kasus kejadian.

Hingga saat ini, total SPPG yang telah beroperasi mencapai 9.615 unit dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat.

Faktor lain yang turut memicu insiden tersebut, lanjut Dadan, meliputi kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).

Presiden Prabowo pun menyampaikan keprihatinannya atas berbagai insiden yang terjadi. Ia menekankan pentingnya peningkatan tata kelola di setiap satuan layanan.

Presiden juga memberikan sejumlah arahan, salah satunya agar setiap SPPG memiliki koki terlatih serta alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan.

Kepala Negara turut menginstruksikan agar setiap SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi food tray, filter air, serta CCTV yang terhubung langsung ke pusat.

Prabowo berharap, langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan menjamin program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman dan tepercaya.

Artikel Banyak Siswa Keracunan MBG, Kepala BGN: Masih Butuh Jam Terbang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Sudah lebih 4000 siswa keracunan MBG sejak program ini diluncurkan,” kata Guntur dalam tulisan singkat di akun X resminya dikutip Jumat (19/9/2025).

Guntur menyampaikan dirinya tidak ragu dengan niat pemerintah terkait program MBG ini. Akan tetapi, banyaknya jumlah siswa yang keracunan mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasinya.

Jumlah 4.000 siswa keracunan MBG itu mengacu pada data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam delapan bulan terakhir.

“Tidak meragukan niat naik Pemerintah membuat program ini, namun jumlah total siswa yang mengalami keracunan sejak peluncuran program MBG 6 Januari 2025, berdasarkan catatan Indef hingga September 2025, mencapai lebih dari 4.000 siswa,” ujarnya.

Ia menilai evaluasi penting dilakukan untuk mencegah keracunan lebih lanjut.

“Pemerintah harus serius melakukan evaluasi program ini demi mencegah keracunan lebih lanjut,” tutupnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Ribuan Siswa Keracunan, Pemerintah Didesak Evaluasi Program MBG pertama kali tampil pada Rilpolitik.