Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan Novanto sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK).

“Sudah melalui proses asesmen, dan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu,” kata Agus di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Dia menyebut Novanto bebas bersyarat usai putusan PK yang diketok Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman Novanto dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun penjara.

“Denda subsider sudah dibayar. Putusan PK kan kalau nggak salah. Putusan peninjauan kembali kepada yang bersangkutan dikurangi masa hukumannya,” ujarnya.

Diketahui, Novanto divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan pada 2018. Ia dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Novanto juga dibebani membayar uang pengganti USD 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang sudah dititipkan ke KPK subsider 2 tahun penjara. Novanto juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani masa pemidanaan.

Pada Juli 2025, MA mengabulkan PK Novanto. Hukuman Novanto disunat dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun penjara.

Selain menyunat hukuman penjara, majelis hakim PK juga mengurangi pidana tambahan Novanto. Hakim PK mengubah hukuman pencabutan hak menduduki jabatan publik Novanto dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun setelah masa pidana selesai.

Artikel Menteri Imipas Sebut Novanto Penuhi Syarat Bebas Bersyarat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pemotongan masa tahanan ini berdasarkan hasil putusan MA terkait Peninjauan Kembali (PK) Setnov yang dibacakan pada Rabu (4/6/2025).

Sebagai informasi, PK itu sendiri sudah didaftarkan Setnov sejak Januari 2020 silam.

“Amar putusan: KABUL,” demikian dilansir dari laman Kepaniteraan MA, Rabu (2/7/2025).

Perkara nomor: 32 PK/Pid.Sus/2020 itu diperiksa dan diadili oleh ketua majelis Surya Jaya dengan hakim anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Sigid Triyono. Panitera Pengganti Wendy Pratama Putra.

Setnov dinilai terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Pidana penjara selama 12 tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp500.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” kata hakim MA dalam putusannya.

Selain itu, Setnov juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah US$7.300.000 dikompensasi sebesar Rp5 miliar yang telah dititipkan oleh terpidana kepada Penyidik KPK dan yang telah disetorkan terpidana.

“Sisa UP (uang pengganti) Rp49.052.289.803,00 subsidair 2 tahun penjara.”

Selain itu, Setnov juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 2 tahun dan 6 bulan terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi Setnov hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar US$7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang telah diberikan terdakwa kepada penyidik KPK dengan ketentuan subsider 2 tahun kurungan penjara.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana menjalani masa pemidanaan.

Artikel MA Sunat Hukuman Penjara Setnov dari 15 Tahun Jadi 12,5 Tahun pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Luhut menyebut tudingan putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu kampungan.

“Saya bukan muji-muji presiden. Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu. Saya jamin enggak ada, kampungan itu menurut saya,” kata Luhut dalam Program Rosi di KompasTV kemarin.

Luhut mengatakan, Jokowi adalah sosok yang demokratis, sehingga tidak mungkin mencampuri urusan internal partai lain. Justru, kata Luhut, tuduhan AHY itu bisa jadi cerminan dirinya kalau berkuasa nanti.

“Kan enggak mesti Pak Jokowi mencampuri urusan itu semua. Presiden itu sangat-sangat demokratis. Saya kenal, jadi kalau ada yang ngomong seperti itu, dirinya seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang,” ujarnya.

Luhut merasa tidak ada untungnya juga menjegal Partai Demokrat maupun Anies Baswedan.

“Saya hanya cerita yang saya tahu. Sebagai seorang perwira saya bisa katakan itu. Mau jegal apaan? Ngapain mau dijegal? Untuk apa juga dijegal?” katanya.

Sebelumnya, AHY mengatakan pengajuan peninjauan kembali (PK) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko soal kepemimpinan Partai Demokrat merupakan upaya untuk menjegal Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

AHY merasa gugatan tersebut tak hanya bertujuan untuk mengganggu soliditas Demokrat, tapi juga koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Sebab, upaya PK dilakukan kubu Moeldoko pada 3 Maret 2023, satu hari setelah Demokrat resmi mengusung Anies sebagai capres.

Ia mengatakan sudah memperkirakan langkah hukum Moeldoko bakal berlanjut pasca kasasinya ditolak oleh MA pada 29 September 2022.

Artikel Luhut Sebut AHY Kampungan, Kenapa? pertama kali tampil pada Rilpolitik.