“Ya pemimpin yang baru. Saat ini butuh pemimpin baru yang fresh,” kata Cak Imin kepada wartawan di Kemang, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Menurut dia, kepemimpinan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak memberikan dampak perubahan apapun terhadap PBNU selama 5 tahun menjadi Ketua Umum PBNU.

“Karena yang lama sudah lima tahun enggak ada perubahan,” ujar Cak Imin.

Diketahui, PBNU akan segera menggelar Muktamar ke-35 dengan agenda memilih ketua umum baru.

Muktamar ke-35 PBNU rencananya akan digelar di di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026.

Artikel Cak Imin Sebut PBNU Butuh Pemimpin Baru, Gus Yahya Dianggap Tak Berikan Perubahan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Nama-nama tersebut mulai dari petahana KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Hal itu diungkap KH. Abdussalam Shohib atau Gus Salam, cucu salah satu pendiri NU Bisri Syansuri. Informasi yang diterimanya, beberapa nama akan mencalonkan diri dalam muktamar NU nanti.

Pertama adalah Gus Salam sendiri. Lalu Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar Cak Imin), dan Zulfa Musthofa yang pernah menjadi Pj Ketum PBNU.

Ada juga nama Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), serta petahana Ketum PBNU saat ini Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

“Ada Cak Imin, Gus Yahya, Kiai Zulfa sama Gus Yusuf tadi. Ya, yang beredar sekarang ya nama-nama itu,” kata Gus Salam, Sabtu (6/6/2026).

Selain nama-nama tersebut, lanjut dia, ada pula figur dari kabinet pemerintahan yang disebut-sebut akan maju. Namun, peluangnya belum terlihat jelas.

Salah satunya adalah Menteri Agama Nassarudin Umar serta Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan. Namun, menurutnya, Gus Irfan  tidak menunjukkan minat untuk masuk dalam kontestasi Ketua Umum PBNU.

“Yang masih tanda tanya ini Menteri Agama. Kalau Menteri Haji, ketika saya ketemu sih kayaknya beliau (Gus Irfan) tidak berminat ke sana. Karena beliau memang belum pernah terjun langsung di NU dan sejak awal lebih banyak berkiprah di Partai Gerindra,” ucap dia.

Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang ini juga mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah nama, di antaranya adalah Cak Imin yang merupakan keponakannya sendiri, kemudian dengan Gus Yahya, bahkan dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang sudah menyatakan tak akan mencalonkan diri.

“Ya tentu lah (komunikasi dengan Cak Imin) wong kita saudara ya. Iya, maksudnya saya berkomunikasi semuanya. Dengan Gus Yahya komunikasi, dengan Gus Ipul komunikasi. Dengan teman-teman yang ikut ikhtiar juga Gus Yusuf, Kiai Zulfa, kan komunikasi baik,” katanya.

Ia mengatakan semua kader NU berhak untuk mencalonkan diri menjadi Ketum PBNU.

Artikel Daftar Bursa Calon Ketum PBNU: Ada Cak Imin hingga Nasarudin Umar pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dalam forum tersebut, PBNU memutuskan untuk menerima permohonan maaf KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan meninjau ulang pemberhentiannya dari jabatan Ketua Umum PBNU.

“PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam mengundang narasumber AKNNU, serta terkait tata kelola keuangan PBNU yang dinilai tidak memenuhi kaidah akuntabilitas,” kata Rais Aam membacakan hasil keputusan pleno yang digelar secara hybrid.

PBNU menerima pengembalian mandat KH. Zulfa Mustofa dari jabatan Penjabat Ketua Umum PBNU. Rapat ini juga menghasilkan sejumlah keputusan strategis.

Dengan keputusan tersebut, posisi Gus Yahya dipulihkan sebagai Ketua Umum PBNU. Hal ini disebut demi keutuhan organisasi dan kemaslahatan yang lebih besar.

Rapat pleno juga memulihkan komposisi kepengurusan PBNU sebagaimana hasil Muktamar ke-34 NU, seperti telah diperbarui melalui Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tahun 2024.

Pleno juga menyepakati untuk meninjau kembali seluruh Surat Keputusan (SK), baik di tingkat PWNU, PCNU, maupun SK lainnya yang diterbitkan tanpa tanda tangan lengkap Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan SK PAW Tahun 2024. Juga percepatan penerbitan SK Kelembagaan sesuai prosedur yang diatur dalam AD/ART dan perkumpulan NU.

Dalam aspek administrasi, PBNU memutuskan memulihkan Digdaya Persuratan PBNU sebagaimana kondisi sebelum 23 November 2025, sekaligus melakukan perbaikan tata kelola digitalisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Rapat pleno juga menegaskan komitmen untuk memperbaiki tata kelola organisasi, termasuk tata kelola keuangan PBNU agar lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya juga dibahas soal Munas dan Konbes NU 2026 akan digelar pada bulan Syawal 1447 H atau April 2026, sementara Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.

PBNU juga akan menindaklanjuti instruksi Rais Aam terkait penyelenggaraan AKN NU, termasuk meninjau ulang seluruh Nota Kesepahaman PBNU dengan pihak-pihak yang berpotensi merugikan Perkumpulan NU. Terakhir, rapat pleno juga memastikan bahwa seluruh program atau kegiatan strategis PBNU harus sesuai dengan Qonun Asasi, AD/ART dan peraturan lainnya serta mematuhi kebijakan, arahan dan restu Rais Aam PBNU

Artikel PBNU Maafkan Gus Yahya, Jabatan Ketum Dipulihkan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu yang menjadi alasan penyidik KPK memeriksa Aizzudin sebagai saksi pada Selasa (13/1/2026).

“Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Budi menjelaskan, penyidik mendalami adanya dugaan penerimaan uang tersebut dalam pemeriksaan terhadap Aizzudin.

“Ini didalami maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi mengenai aliran uang kepada PBNU, Budi mengatakan saat ini pihaknya masih fokus menelusuri aliran dana kepada pribadi Aizzudin. “Saat ini masih terkait dengan yang bersangkutan,” katanya.

Sementara itu, Aizzudin membantah tudingan menerima uang dugaan korupsi kuota haji tambahan. Dia juga membantah tudingan aliran uang ke PBNU.

“Sejauh ini enggak ada ya,” kata Aizzudin usai menjalani pemeriksaan.

Dia enggan berbicara banyak mengenai pemeriksaannya tersebut. Sebab, menurut dia, hal itu menjadi wewenang KPK.

“Itu yang berwenang beliau-beliau (penyidik). Jadi, kalau mau ada tanya ke beliau saja,” ucap Aizzudin.

“InsyaAllah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahat, enggak ada masalah apa pun, dan ini menjadi muhasabah, introspeksi untuk semuanya khususnya pengurus Nahdlatul Ulama. Cukup sudah kemarin ramai seperti itu dan seterusnya, ada kepentingan yang lebih besar yaitu umat, organisasi, bangsa dan negara,” katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Keduanya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Quomas dan stafsusnya Ishfah Abidal Azis atau Gus Alex.

Artikel KPK Duga Kabid Ekonomi PBNU Terima Duit Haram Kuota Haji pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pertemuan berlangsung di Pondok Pesantren Miftachussunnah Surabaya yang diasuh oleh Miftachul Akhyar. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Mereka menunjukkan keakraban setelah sebelumnya hubungan mereka panas karena konflik internal.

Keakraban itu diabadikan Gus Yahya dan diunggah melalui akun Instagram resminya, @yahyacholilstaquf. Dalam unggahannya, Gus Yahya mengaku sangat bersyukur karena kembali rukun.

“Rasa syukur tak terperi, kala bertaut kembali, mushāfahah kembali, tertawa hangat kembali. Alhamdulillāh,” kata Gus Yahya dalam unggahannya, dikutip Senin (29/12/2025).

Gus Yahya sendiri mengaku tidak marah atas dinamika yang terjadi di internal PBNU beberapa bulan ini. Ia mengaku sedih atas konflik yang terjadi di internal PBNU. Namun, kata dia, kesedihan itu saat ini sudah sirna.

“Sejujurnya, dalam persoalan ini, hampir saya tidak punya rasa marah sama sekali, rasa benci sama sekali, yang ada hanya kesedihan terus-menerus,” ujarnya.

“Kesedihan itu hari ini luruh, berganti mendiami tekad berkhidmat tanpa sisa,” imbuhnya.

Gus Yahya kemudian menyampaikan terima kasih kepada para Kiai Sepuh, Mustasyarīn, Ruasa’ dan Kuttab, serta para pencinta dan warga Nahdlatul Ulama.

“Mari kita rawat jagat, membangun peradaban dengan kebeningan hati, jernih, ikhlas, ibtighā’an lī mardhātillāh,”
tutupnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Kembali Bersatu, Gus Yahya Tegaskan Tak Punya Marah Sama Sekali Atas Konflik PBNU pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Alhamdulillah, hari ini kita semua menyaksikan peristiwa yang menyejukkan. Islah telah tercapai,” kata Gus Yahya usai pertemuan, Kamis.

Pertemuan ini mengakhiri konflik kepemimpinan di internal PBNU yang telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Gus Yahya, kesepakatan islah ini dicapai setelah melalui proses dialog, negosiasi, dan perdebatan yang cukup intens, namun tetap dijalankan dalam semangat ukhuwah nahdliyah.

Salah satu kesepakatannya adalah kedua pihak, Rias Aam dan Ketum PBNU, bersepakat untuk menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara bersama-sama sebagai solusi bersama.

“Kami bersama Rais Aam sepakat bahwa jalan terbaik bagi jam’iyah adalah melalui Muktamar bersama,” ujarnya.

“Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar. Kita akan bersama-sama menyukseskan forum tertinggi jam’iyah ini secara damai dan bermartabat,” pungkas Yahya.

Pertemuan di Lirboyo ini dihadiri sejumlah tokoh sentral NU, salah satunya Wakil Presiden RI periode 2019–2024 yang juga Mustasyar PBNU, KH Ma’ruf Amin.

Kemudian, hadir pula para masyayikh dan kiai sepuh NU lainnya yang sejak awal mendorong penyelesaian konflik melalui jalan musyawarah dan persatuan.

Artikel Islah Tercapai di Lirboyo, Gus Yahya Tetap Ketum PBNU, Segera Gelar Muktamar Bersama pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kegiatan ini dihadiri jajaran Mustasyar PBNU, di antaranya KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Ma’ruf Amin, KH Said Aqil Sirodj, KH Muhammad Nuh Addawami, dan KH Zaki Mubarok.

Selain itu, hadir jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah, pimpinan lembaga dan badan otonom tingkat pusat, para pengasuh pondok pesantren, serta 521 PWNU dan PCNU hadir secara fisik dan 197 PWNU dan PCNU mengikuti secara daring.

Hadir pula Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf beserta jajarannya. Sementara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar tidak hadir.

Musyawarah Kubro ini menghasilkan tiga poin keputusan:

1. Memohon agar kedua belah pihak melakukan islah dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, terhitung sejak Ahad, 21 Desember 2025 pukul 12:00 WIB.

2. Jika tidak ditemukan kesepakatan untuk islah, maka kedua belah pihak harus menyerahkan mandat kepada mustasyar untuk membentuk panitia muktamar yang netral dengan batas waktu paling lama 1 hari ke depan, terhitung sejak batas akhir islah.

3. Jika opsi 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka para peserta sepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan segera penyelenggaraan muktamar luar biasa (MLB) yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PWNU dan PCNU yang hadir. Adapun waktu paling lambat penyelenggaraan muktamar luar biasa tersebut, sebelum rombongan haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan.

Gus Yahya yang hadir di lokasi mendapat kesempatan untuk berbicara dalam forum tersebut. Momen ini diunggah oleh Gus Yahya melalui akun media sosialnya. Gus Yahya dalam forum tersebut menyampaikan sikapnya atas hasil musyawarah.

“Saya hanya mohon izin untuk menyampaikan dua taklimat terkait sikap saya atas semua yang telah menjadi ijtihad dan kesepakatan pada hari ini,” kata Gus Yahya dalam unggahannya di Instagram, dikutip Senin (22/12/2025).

“Pertama, saya senantiasa terbuka untuk diperiksa dan ditabayunkan terhadap apa pun yang dituduhkan kepada saya, melalui cara apa pun, dengan menghadirkan semua bukti dan semua saksi yang diperlukan,” lanjutnya.

Gus Yahya menegaskan dirinya sejak awal memang menginginkan islah sebagai jalan mengakhiri konflik kepemimpinan di PBNU.

“Sejak detik pertama saya senantiasa menginginkan islah. Saya siap bina al-haq bina al-haq bina al-haq, bukan bina al-batil,” ujarnya.

Gus Yahya juga menyatakan sepenuhnya patuh atas keputusan PWNU dan PCNU yang telah disepakati dalam forum Musyawarah Kubro.

“Saya sepenuhnya taslim kepada apa yang telah disepakati oleh keputusan PWNU dan PCNU, serta tafsir dari para mustasyar,” tegasnya.

Dia pun mengaku langsung menghubungi Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar yang pada intinya meminta untuk bertemua, namun belum mendapat jawaban.

“Begitu mendengar apa yang disampaikan dari kesepakatan PWNU dan PCNU, saya langsung mengirim pesan kepada Rais Aam, memohon waktu untuk bertemu. Sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban,” tuturnya.

“Saya akan menunggu sampai 3 x 24 jam dan saya akan melaporkan hasilnya. Terima kasih,” pungas Gus Yahya.

(War/rilpolitik)

Artikel Gus Yahya: Saya Terbuka untuk Diperiksa Terhadap Apa pun yang Dituduhkan ke Saya pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hampir satu bulan, umat dan publik disuguhi debat panjang tentang tata kelola yang dibumbui isu konsesi tambang sebagaimana diungkap media. Idealnya, debat panjang NU adalah tentang implementasi Aswaja sebagai agenda Bahtsul Masail—agenda rutin para kiai sepuh NU sambil mengumbar untaian baris per baris Kitab Kuning, dengan melibatkan NU struktural dan nonstruktural.

Sejatinya, akar tunjang NU berada pada umat yang berlatar masyarakat agraris—petani dan nelayan—yang terikat pada tradisi slametan dan ngelarung (sedekah laut) untuk ngalap berkah alam sebagai wujud terima kasih atas kebaikan Alam Semesta. Tradisi ini merupakan modal sosial bagi umat di pedesaan yang diwariskan dari generasi ke generasi di kalangan petani dan nelayan pada basis NU, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat.

NU yang mewujud pada sosok para kiai di pondok pesantren merupakan tempat bernafas para petani dan nelayan ini. Di mana tiap awal tahun ajaran, orang tua membawa hasil tani dan nelayan—beras, pisang, petai, ikan—sebagai ucapan terima kasih atas asuhan kepada anak-anaknya sebagai santri. Mereka menyerahkan seluruh nasib anak-anaknya kepada kiai selama berada di pondok.

NU Rumah Umat

Fondasi rumah NU adalah keikhlasan dan kearifan yang ditanam sangat dalam pada jantung umat oleh KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Hasbullah, 99 tahun yang lalu. Sepertinya, tiada sedikit pun kerisauan pada keduanya bila rumah ini kelak tidak ada yang merawat. Selama 99 tahun, rumah itu tertata rapi dan terjaga dari tangan jahil. Teduh, berdiri kokoh di alam pertiwi, jauh dari kebisingan kota, seolah menyatu dengan alam.

Rumah itu bagaikan kumpulan surau dan langgar yang di malam hari riuh oleh suara sorogan Kitab Kuning, alunan berjanzi para santri memuji kemuliaan Sang Junjunan Nabi Besar Muhammad SAW, panutan kita. Sementara di pagi hari, tanah lapang menjadi tempat berlari-lari, diselingi canda ria para remaja, menuju altar ruang persemaian ilmu agama dan ilmu umum.

Dalam praktiknya, rumah NU bukan hanya tempat para santri menimba ilmu agama dan ilmu umum, tetapi juga ruang kehidupan bagi para santri dan masyarakat luas di sekitar pondok. Rumah NU, yang dihuni para kiai, juga menjadi tempat konsultasi umat tentang hidup dan peri kehidupan—mulai cara beragama dan bermasyarakat, bahkan cara bertani dan berdagang yang baik. Hubungan NU dengan masyarakat terjalin harmonis tanpa sekat.

Kembali ke Pesantren

Mungkin tidak pernah terlintas dalam benak KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Hasbullah tentang konstitusi NU dengan pasal-pasal yang mengatur tata kelola organisasi secara rinci dan rumit. Yang tertanam dalam sanubari beliau adalah bagaimana membimbing dan mencerdaskan umat agar tidak tersesat, baik di dunia maupun di akhirat kelak, dengan mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), beriringan dengan menebar cinta Tanah Air.

Kini, setelah hampir satu abad, rumah NU yang dibangun dengan tetesan keringat dan air mata secara bertahap telah menjelma menjadi rumah yang kokoh. Rumah tempat berteduh puluhan ribu pondok pesantren dan sekolah Islam, puluhan universitas, rumah sakit, poliklinik, dan koperasi. Sebuah kekuatan luar biasa untuk menyumbang bagi peradaban dan keberlangsungan Nusantara.

Rumah NU, sebagaimana rumah pada umumnya, tentu tidak luput dari dinamika dan perbedaan pendapat. Berbeda dengan konflik pada era KH Idham Chalid, KH Abdurrahman Wahid, dan KH Said Aqil Siradj yang dipicu intervensi kekuasaan dan bersifat kultural, konflik pada era KH Yahya Cholil Staquf dan Pj Ketum KH Zulfa Mustafa lebih bersifat teknis, namun tetap berat secara psikologis.

Solusinya, masing-masing pihak perlu mundur selangkah, menghidupkan kembali tradisi tabayun, mendengarkan suara lirih para kiai sepuh, dan kembali ke khitah NU 1926.

Wallahu a’lam bis shawab.

Artikel NU, Tradisi Tabayun, dan Kembali ke Khitah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Ma’ruf Amin melalui unggahan di Instagram, @kyai_marufamin, pada Sabtu (6/12/2025), forum ini menghasilkan empat kesimpulan terkait polemik kepemimpinan di PBNU.

“Menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama secara daring terutama terkait dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Empat kesimpulan dihasilkan,” kata Ma’ruf Amin dikutip Minggu (7/12/2025).

Pertama, kata, Ma’ruf, Forum Sesepuh berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.

“Kedua, forum juga melihat adanya informasi terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh,” tulis dia.

Ketiga, forum merekomendasikan agar Rapat Pleno untuk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.

Keempat, Forum Sesepuh dan Musytasar Nahdlatul Ulama mengajak seluruh pihak untuk menahan diri.

“Menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan,” imbuhnya.

Anggota Mustasyar PBNU ini juga menyampaikan bahwa forum meminta agar polemik PBNU diselesaikan melalui mekanisme internal NU tanpa melibatkan pihak eksternal.

“Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” tutup Ma’ruf.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Forum Sesepuh NU Nyatakan Pemecatan Gus Yahya dari Ketum PBNU Tak Sah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hasil rapat tersebut memutuskan perombakan jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Bendahara Umum (Bendum) PBNU.

Perubahan struktur pengurus harian PBNU ini disampaikan oleh Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla lewat akun X resminya, @ulil hari ini.

“Rapat Harian Tanfidziyah PBNU hari ini, Jumat (28/11), baru saja membuat beberapa keputusan, antara lain: MEROTASI jabatan Sekjen dan Bendum,” kata Ulil.

Ulil menjelaskan, posisi Sekjen yang sebelumnya dijabat oleh Saifullah Yusuf (Ipul), kini diisi oleh Dr. Amin Said Husni. Sementara Ipul diplot sebagai Ketua PBNU bidang Pendidikan, Hukum, dan Media.

“Drs. Saifullah Yusuf dirotasi dari jabatan Sekjen ke Ketua PBNU bidang Pendidikan, Hukum, dan Media. Jabatan Sekjen digantikan oleh Dr. Amin Said Husni (semula Waketum PBNU bidang OKK). Sementara jabatan Waketum bidang OKK yang semula dijabat oleh Amin Said Husni digantikan oleh KH. Masyhuri Malik,” jelas Ulil.

Adapun Gudfan Arif Ghofur yang semula menjabat Bendum dirotasi menjadi Ketua PBNU bidang Kesejahteraan. “Jabatan Bendum digantikan oleh H. Sumantri Suwarno,” ujarnya.

Ulil kemudian menjelaskan bahwa rotasi ini dilakukan untuk menjamin efektivitas dan kinerja organisasi, serta mengatasi ketersendatan birokrasi organisasi PBNU. “Antara lain isu: mandeknya banyak SK di meja Sekjen yang menghambat jalannya organisasi,” jelas dia.

Dia juga memastikan bahwa rotasi jabatan ini sudah sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Perkumpulan NU.

“Sesuai AD/ART dan peraturan perkumpulan, keputusan rotasi jabatan di lingkungan pengurus tanfidziyah berada sepenuhnya di tangan pengurus tanfidziyah PBNU,” tutup dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Dipecat, Ipul Bukan Sekjen PBNU Lagi pertama kali tampil pada Rilpolitik.