“Anggota Ahlul Halil Wal Aqdi (AHWA) memutuskan secara mufakat untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026-2031,” kata anggota AHWA, KH Anwar Iskandar membacakan sidang pleno Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Gus Kikin diusulkan kepada AHWA menjadi Calon Ketum PBNU bersama 4 calon lainnya, yakni yakni Zulfa Mustofa, Abdussalam Sochib (Gus Salam), petahana Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan Abdul Ghofar Rozin.

Mereka diusulkan ke AHWA berdasarkan lima besar perolehan suara terbanyak yang dipilih oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).

Dalam penghitungan suara yang dilakukan pada Senin (31/8/2026) dini hari, Gus 472 suara, KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Sochib dengan 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf dengan 258 suara, dan KH Nusron Wahid dengan 207 suara.

Sejumlah nama lain juga masuk dalam usulan meski perolehan suaranya di bawah lima besar, di antaranya KH Yusuf Chudori 176 suara, H Saifullah Yusuf 174 suara, KH Abdul Ghaffar Rozin 155 suara, H Gudfan Arif 108, dan H Kamaruddin Amin 104, Prof Mohammad Nuh 94 suara.

Sembilan kiai anggota AHWA kemudian menggelar musyawarah secara tertutup membahas lima besar calon yang diusulkan muktamirin. Hasilnya, memutuskan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketum PBNU yang baru.

Selain Gus Kikin sebagai Ketum PBNU, sidang pleno muktamar juga menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU.

Artikel Gus Kikin Terpilih Jadi Ketum PBNU Periode 2026-2031 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Nama-nama calon itu diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).

Dari seluruh usulan, hanya lima nama dengan perolehan suara terbanyak dan memenuhi syarat yang akan dibawa ke AHWA. Mereka adalah KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dengan 472 suara, KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Sochib dengan 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf dengan 258 suara, dan KH Nusron Wahid dengan 207 suara.

Pimpinan Sidang Pleno, Prof Ganefri mengatakan lima besar itu akan diverifikasi lebih dulu sebelum diserahkan ke AHWA.

“Kita tentukan dulu lima besarnya, baru kita teliti, dan kita tanyakan ke yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 7 Tatib pemilihan Ketua Umum PBNU ini dipenuhi,” kata Ketua PWNU Sumatera Barat itu.

Ia mengatakan berdasarkan Pasal 7 Tata Tertib, calon harus memenuhi sejumlah syarat. Pertama, pernah menjadi fungsionaris pengurus harian PBNU, PWNU, PCNU, atau ketua badan otonom NU atau lembaga di tingkat pusat.

Kedua, tidak sedang menempati jabatan politik. Ketiga, tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam satu tahun terakhir.

“Keempat, tidak pernah dikenakan tindakan organisatoris atau kepengurusan yang dipimpinnya dan kelima mendapat persetujuan tertulis dari Rais Aam,” ujarnya.

Selain kelima nama tersebut, sejumlah nama lain juga masuk dalam usulan meski perolehan suaranya di bawah lima besar, di antaranya KH Yusuf Chudori 176 suara, H Saifullah Yusuf 174 suara, KH Abdul Ghaffar Rozin 155 suara, H Gudfan Arif 108, dan H Kamaruddin Amin 104, Prof Mohammad Nuh 94 suara.

Ganefri menjelaskan seluruh nama yang diusulkan peserta Muktamar akan diperiksa kelengkapan syaratnya terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada AHWA untuk dimusyawarahkan dalam sidang tertutup.

“Sebelum kami serahkan, nama-nama tersebut akan kami panggil, akan kami apakah memenuhi syarat sesuai pasal 7 atau tidak,” jelasnya.

Artikel 5 Besar Calon Ketum PBNU dengan Suara Terbanyak: Gus Kikin Teratas, Gus Yahya Keempat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam sebuah potongan video yang beredar di media sosial dan platform aplikasi perpesanan instan.

Pernyataan itu diketahui bersumber dari pidato Cak Imin dalam acara bedah buku “Dari Pergerakan Menuju Kepemimpinan: Jejak Langkah Alumni PMII di Panggung Politik, Akademik, dan Kemasyarakatan” di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Jombang Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026).

Cak Imin menilai kondisi NU dalam lima tahun terakhir perlu diakui secara jujur sebagai bagian dari upaya melakukan perbaikan.

“Tema terbesar hari ini adalah menyelamatakan NU dari keterpurukan 5 tahun terakhir ini. Ini yang juga tidak banyak muncul minggu-minggu ini ya. Bulan-bulan lalu masih banyak berita NU harus kita akui jujur terpuruk,” kata Cak Imin.

Menurut dia, kejujuran dalam mengakui kondisi organisasi merupakan konsekuensi yang harus dilakukan sebelum mengambil langkah untuk memperbaikinya.

“Kejujuran itu sebagai bagian dari konsekuensi untuk kita melakukan apa di dalam menolong keterpurukan itu,” kata Cak Imin.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan kepemimpinan NU selama lima tahun terakhir. Ia menyebut keterpurukan NU terjadi terjadi karena organisasi tersebut dipimpin oleh sosok yang merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

“Yang jelas terpuruk karena dipimpin oleh alumni HMI, kira-kira begitulah,” ujar dia.

Dia juga menyinggung kalangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk berani menyampaikan kondisi tersebut secara jujur.

“Ini kalau orang PMII aja nggak jujur ngomong itu, siapa yang akan jujur?” ucapnya.

Sebagai informasi, PBNU saat ini diketuai oleh KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Ia memang dikenal sebagai mantan aktivis HMI saat menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Gus Yahya terpilih dalam Muktamar ke-34 NU yang digelar di Lampung pada 24 Desember 2021. Ia memimpin NU untuk periode 2021-2026.

(War/rilpolitik)

Artikel Cak Imin: NU Terpuruk Karena Dipimpin Alumni HMI pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Ya pemimpin yang baru. Saat ini butuh pemimpin baru yang fresh,” kata Cak Imin kepada wartawan di Kemang, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Menurut dia, kepemimpinan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak memberikan dampak perubahan apapun terhadap PBNU selama 5 tahun menjadi Ketua Umum PBNU.

“Karena yang lama sudah lima tahun enggak ada perubahan,” ujar Cak Imin.

Diketahui, PBNU akan segera menggelar Muktamar ke-35 dengan agenda memilih ketua umum baru.

Muktamar ke-35 PBNU rencananya akan digelar di di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026.

Artikel Cak Imin Sebut PBNU Butuh Pemimpin Baru, Gus Yahya Dianggap Tak Berikan Perubahan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Nama-nama tersebut mulai dari petahana KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Hal itu diungkap KH. Abdussalam Shohib atau Gus Salam, cucu salah satu pendiri NU Bisri Syansuri. Informasi yang diterimanya, beberapa nama akan mencalonkan diri dalam muktamar NU nanti.

Pertama adalah Gus Salam sendiri. Lalu Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar Cak Imin), dan Zulfa Musthofa yang pernah menjadi Pj Ketum PBNU.

Ada juga nama Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), serta petahana Ketum PBNU saat ini Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

“Ada Cak Imin, Gus Yahya, Kiai Zulfa sama Gus Yusuf tadi. Ya, yang beredar sekarang ya nama-nama itu,” kata Gus Salam, Sabtu (6/6/2026).

Selain nama-nama tersebut, lanjut dia, ada pula figur dari kabinet pemerintahan yang disebut-sebut akan maju. Namun, peluangnya belum terlihat jelas.

Salah satunya adalah Menteri Agama Nassarudin Umar serta Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan. Namun, menurutnya, Gus Irfan  tidak menunjukkan minat untuk masuk dalam kontestasi Ketua Umum PBNU.

“Yang masih tanda tanya ini Menteri Agama. Kalau Menteri Haji, ketika saya ketemu sih kayaknya beliau (Gus Irfan) tidak berminat ke sana. Karena beliau memang belum pernah terjun langsung di NU dan sejak awal lebih banyak berkiprah di Partai Gerindra,” ucap dia.

Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang ini juga mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah nama, di antaranya adalah Cak Imin yang merupakan keponakannya sendiri, kemudian dengan Gus Yahya, bahkan dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang sudah menyatakan tak akan mencalonkan diri.

“Ya tentu lah (komunikasi dengan Cak Imin) wong kita saudara ya. Iya, maksudnya saya berkomunikasi semuanya. Dengan Gus Yahya komunikasi, dengan Gus Ipul komunikasi. Dengan teman-teman yang ikut ikhtiar juga Gus Yusuf, Kiai Zulfa, kan komunikasi baik,” katanya.

Ia mengatakan semua kader NU berhak untuk mencalonkan diri menjadi Ketum PBNU.

Artikel Daftar Bursa Calon Ketum PBNU: Ada Cak Imin hingga Nasarudin Umar pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dalam forum tersebut, PBNU memutuskan untuk menerima permohonan maaf KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan meninjau ulang pemberhentiannya dari jabatan Ketua Umum PBNU.

“PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam mengundang narasumber AKNNU, serta terkait tata kelola keuangan PBNU yang dinilai tidak memenuhi kaidah akuntabilitas,” kata Rais Aam membacakan hasil keputusan pleno yang digelar secara hybrid.

PBNU menerima pengembalian mandat KH. Zulfa Mustofa dari jabatan Penjabat Ketua Umum PBNU. Rapat ini juga menghasilkan sejumlah keputusan strategis.

Dengan keputusan tersebut, posisi Gus Yahya dipulihkan sebagai Ketua Umum PBNU. Hal ini disebut demi keutuhan organisasi dan kemaslahatan yang lebih besar.

Rapat pleno juga memulihkan komposisi kepengurusan PBNU sebagaimana hasil Muktamar ke-34 NU, seperti telah diperbarui melalui Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tahun 2024.

Pleno juga menyepakati untuk meninjau kembali seluruh Surat Keputusan (SK), baik di tingkat PWNU, PCNU, maupun SK lainnya yang diterbitkan tanpa tanda tangan lengkap Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan SK PAW Tahun 2024. Juga percepatan penerbitan SK Kelembagaan sesuai prosedur yang diatur dalam AD/ART dan perkumpulan NU.

Dalam aspek administrasi, PBNU memutuskan memulihkan Digdaya Persuratan PBNU sebagaimana kondisi sebelum 23 November 2025, sekaligus melakukan perbaikan tata kelola digitalisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Rapat pleno juga menegaskan komitmen untuk memperbaiki tata kelola organisasi, termasuk tata kelola keuangan PBNU agar lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya juga dibahas soal Munas dan Konbes NU 2026 akan digelar pada bulan Syawal 1447 H atau April 2026, sementara Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.

PBNU juga akan menindaklanjuti instruksi Rais Aam terkait penyelenggaraan AKN NU, termasuk meninjau ulang seluruh Nota Kesepahaman PBNU dengan pihak-pihak yang berpotensi merugikan Perkumpulan NU. Terakhir, rapat pleno juga memastikan bahwa seluruh program atau kegiatan strategis PBNU harus sesuai dengan Qonun Asasi, AD/ART dan peraturan lainnya serta mematuhi kebijakan, arahan dan restu Rais Aam PBNU

Artikel PBNU Maafkan Gus Yahya, Jabatan Ketum Dipulihkan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu yang menjadi alasan penyidik KPK memeriksa Aizzudin sebagai saksi pada Selasa (13/1/2026).

“Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Budi menjelaskan, penyidik mendalami adanya dugaan penerimaan uang tersebut dalam pemeriksaan terhadap Aizzudin.

“Ini didalami maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi mengenai aliran uang kepada PBNU, Budi mengatakan saat ini pihaknya masih fokus menelusuri aliran dana kepada pribadi Aizzudin. “Saat ini masih terkait dengan yang bersangkutan,” katanya.

Sementara itu, Aizzudin membantah tudingan menerima uang dugaan korupsi kuota haji tambahan. Dia juga membantah tudingan aliran uang ke PBNU.

“Sejauh ini enggak ada ya,” kata Aizzudin usai menjalani pemeriksaan.

Dia enggan berbicara banyak mengenai pemeriksaannya tersebut. Sebab, menurut dia, hal itu menjadi wewenang KPK.

“Itu yang berwenang beliau-beliau (penyidik). Jadi, kalau mau ada tanya ke beliau saja,” ucap Aizzudin.

“InsyaAllah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahat, enggak ada masalah apa pun, dan ini menjadi muhasabah, introspeksi untuk semuanya khususnya pengurus Nahdlatul Ulama. Cukup sudah kemarin ramai seperti itu dan seterusnya, ada kepentingan yang lebih besar yaitu umat, organisasi, bangsa dan negara,” katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Keduanya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Quomas dan stafsusnya Ishfah Abidal Azis atau Gus Alex.

Artikel KPK Duga Kabid Ekonomi PBNU Terima Duit Haram Kuota Haji pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pertemuan berlangsung di Pondok Pesantren Miftachussunnah Surabaya yang diasuh oleh Miftachul Akhyar. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Mereka menunjukkan keakraban setelah sebelumnya hubungan mereka panas karena konflik internal.

Keakraban itu diabadikan Gus Yahya dan diunggah melalui akun Instagram resminya, @yahyacholilstaquf. Dalam unggahannya, Gus Yahya mengaku sangat bersyukur karena kembali rukun.

“Rasa syukur tak terperi, kala bertaut kembali, mushāfahah kembali, tertawa hangat kembali. Alhamdulillāh,” kata Gus Yahya dalam unggahannya, dikutip Senin (29/12/2025).

Gus Yahya sendiri mengaku tidak marah atas dinamika yang terjadi di internal PBNU beberapa bulan ini. Ia mengaku sedih atas konflik yang terjadi di internal PBNU. Namun, kata dia, kesedihan itu saat ini sudah sirna.

“Sejujurnya, dalam persoalan ini, hampir saya tidak punya rasa marah sama sekali, rasa benci sama sekali, yang ada hanya kesedihan terus-menerus,” ujarnya.

“Kesedihan itu hari ini luruh, berganti mendiami tekad berkhidmat tanpa sisa,” imbuhnya.

Gus Yahya kemudian menyampaikan terima kasih kepada para Kiai Sepuh, Mustasyarīn, Ruasa’ dan Kuttab, serta para pencinta dan warga Nahdlatul Ulama.

“Mari kita rawat jagat, membangun peradaban dengan kebeningan hati, jernih, ikhlas, ibtighā’an lī mardhātillāh,”
tutupnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Kembali Bersatu, Gus Yahya Tegaskan Tak Punya Marah Sama Sekali Atas Konflik PBNU pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Alhamdulillah, hari ini kita semua menyaksikan peristiwa yang menyejukkan. Islah telah tercapai,” kata Gus Yahya usai pertemuan, Kamis.

Pertemuan ini mengakhiri konflik kepemimpinan di internal PBNU yang telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Gus Yahya, kesepakatan islah ini dicapai setelah melalui proses dialog, negosiasi, dan perdebatan yang cukup intens, namun tetap dijalankan dalam semangat ukhuwah nahdliyah.

Salah satu kesepakatannya adalah kedua pihak, Rias Aam dan Ketum PBNU, bersepakat untuk menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara bersama-sama sebagai solusi bersama.

“Kami bersama Rais Aam sepakat bahwa jalan terbaik bagi jam’iyah adalah melalui Muktamar bersama,” ujarnya.

“Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar. Kita akan bersama-sama menyukseskan forum tertinggi jam’iyah ini secara damai dan bermartabat,” pungkas Yahya.

Pertemuan di Lirboyo ini dihadiri sejumlah tokoh sentral NU, salah satunya Wakil Presiden RI periode 2019–2024 yang juga Mustasyar PBNU, KH Ma’ruf Amin.

Kemudian, hadir pula para masyayikh dan kiai sepuh NU lainnya yang sejak awal mendorong penyelesaian konflik melalui jalan musyawarah dan persatuan.

Artikel Islah Tercapai di Lirboyo, Gus Yahya Tetap Ketum PBNU, Segera Gelar Muktamar Bersama pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kegiatan ini dihadiri jajaran Mustasyar PBNU, di antaranya KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Ma’ruf Amin, KH Said Aqil Sirodj, KH Muhammad Nuh Addawami, dan KH Zaki Mubarok.

Selain itu, hadir jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah, pimpinan lembaga dan badan otonom tingkat pusat, para pengasuh pondok pesantren, serta 521 PWNU dan PCNU hadir secara fisik dan 197 PWNU dan PCNU mengikuti secara daring.

Hadir pula Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf beserta jajarannya. Sementara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar tidak hadir.

Musyawarah Kubro ini menghasilkan tiga poin keputusan:

1. Memohon agar kedua belah pihak melakukan islah dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, terhitung sejak Ahad, 21 Desember 2025 pukul 12:00 WIB.

2. Jika tidak ditemukan kesepakatan untuk islah, maka kedua belah pihak harus menyerahkan mandat kepada mustasyar untuk membentuk panitia muktamar yang netral dengan batas waktu paling lama 1 hari ke depan, terhitung sejak batas akhir islah.

3. Jika opsi 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka para peserta sepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan segera penyelenggaraan muktamar luar biasa (MLB) yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PWNU dan PCNU yang hadir. Adapun waktu paling lambat penyelenggaraan muktamar luar biasa tersebut, sebelum rombongan haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan.

Gus Yahya yang hadir di lokasi mendapat kesempatan untuk berbicara dalam forum tersebut. Momen ini diunggah oleh Gus Yahya melalui akun media sosialnya. Gus Yahya dalam forum tersebut menyampaikan sikapnya atas hasil musyawarah.

“Saya hanya mohon izin untuk menyampaikan dua taklimat terkait sikap saya atas semua yang telah menjadi ijtihad dan kesepakatan pada hari ini,” kata Gus Yahya dalam unggahannya di Instagram, dikutip Senin (22/12/2025).

“Pertama, saya senantiasa terbuka untuk diperiksa dan ditabayunkan terhadap apa pun yang dituduhkan kepada saya, melalui cara apa pun, dengan menghadirkan semua bukti dan semua saksi yang diperlukan,” lanjutnya.

Gus Yahya menegaskan dirinya sejak awal memang menginginkan islah sebagai jalan mengakhiri konflik kepemimpinan di PBNU.

“Sejak detik pertama saya senantiasa menginginkan islah. Saya siap bina al-haq bina al-haq bina al-haq, bukan bina al-batil,” ujarnya.

Gus Yahya juga menyatakan sepenuhnya patuh atas keputusan PWNU dan PCNU yang telah disepakati dalam forum Musyawarah Kubro.

“Saya sepenuhnya taslim kepada apa yang telah disepakati oleh keputusan PWNU dan PCNU, serta tafsir dari para mustasyar,” tegasnya.

Dia pun mengaku langsung menghubungi Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar yang pada intinya meminta untuk bertemua, namun belum mendapat jawaban.

“Begitu mendengar apa yang disampaikan dari kesepakatan PWNU dan PCNU, saya langsung mengirim pesan kepada Rais Aam, memohon waktu untuk bertemu. Sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban,” tuturnya.

“Saya akan menunggu sampai 3 x 24 jam dan saya akan melaporkan hasilnya. Terima kasih,” pungas Gus Yahya.

(War/rilpolitik)

Artikel Gus Yahya: Saya Terbuka untuk Diperiksa Terhadap Apa pun yang Dituduhkan ke Saya pertama kali tampil pada Rilpolitik.