“Yang jelas kita sih pengennya Mei itu paling telat sudah jalan, supaya pendapatan ke kita masuk,” kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Proses peralihan dilakukan dengan membayar cukai tertentu. Purbaya memperingatkan agar produsen rokok dapat mematuhi ketentuan cukai.

Purbaya juga mengaku tak akan segan menutup pabrik rokok ilegal jika enggan beralih ke pasar yang legal.

“Saya bisa betul-betul larang rokok-rokok yang ilegal, saya tutup betulan nanti karena mereka kita kasih kesempatan kan untuk main di pasar yang legal. Kalau nggak mau, kita tutup,” ungkap

Purbaya menambahkan, proses legalisasi rokok ilegal sedang dalam pembahasan bersama DPR. Ia berharap, kebijakan ini bisa diterima DPR dan segera diterapkan pemerintah.

“Sebentar lagi mau diskusi dengan DPR gimana bagusnya, tapi proposal udah selesai. Diharapkan nanti bisa diterima oleh DPR, baru kita jalankan nanti,” pungkasnya.

Artikel Purbaya Ancam Tutup Pabrik Rokok Ilegal Jika Hingga Mei Tak Beralih Jadi Legal pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sumenep memang unik.
Di tengah gejolak ekonomi rakyat dan keluhan petani tembakau muncullah satu sosok pemimpin yang seolah-olah tahu segalanya.

Tanpa data, tanpa riset. Tiba-tiba mengeluarkan jurus dewa mabuk. Ya, dialah Bupati Sumenep.

Achmad Fauzi Wongsojudo, pendekar ekonomi, teori warung kopi.

Modalnya? Laporan media dan LSM. Entah media apa dan LSM mana yang menjadi pijakan bupati dalam mengambil keputusan.

Baru-baru ini, Bupati dengan penuh semangat mengimbau agar semua perusahaan rokok (PR) di Sumenep segera berproduksi.

Katanya, ini demi pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Bahasa yang indah.

Tapi seperti biasa, publik bertanya. Datanya mana, Pak?

Sebab yang kita tahu, pidato Pak Bupati ini lebih mirip hasil rangkuman obrolan di warung kopi belakang kantor kecamatan.
“Bukan hasil evaluasi faktual.”

Retorika semangat membara, tapi miskin angka. Semangat berproduksi, tapi tak jelas siapa yang dimaksud harus berproduksi. Jangan-jangan bupati mencium bau yang keluar dari ketiaknya sendiri.

Pertanyaan Rakyat yang Gagal Dijawab
Mari kita bantu Pak Bupati menyusun ulang logikanya.

Pertanyaannya sederhana:
Sebab rakyat sudah mulai bingung, ini kepala daerah atau komentator kompetisi rokok ilegal?

Berapa kali bupati kunjungan ke tempat produksi rokok?

Berapa PR di Sumenep yang tidak berproduksi?

Berapa PR yang aktif menebus pita cukai tiap bulan?

Berapa PR yang layak diberi sanksi karena fiktif?

Dan yang paling penting: Apakah Pak Bupati pernah turun langsung? Sidak? Inspeksi? Atau minimal kirim petugas untuk mengecek keberadaan fisik PR-PR yang kata bupati fiktif.

Kalau jawabannya “belum”, maka kita paham: pernyataan Bupati tidak lain adalah teka-teki tanpa niat menemukan jawabannya.

Atau lebih tepatnya, teka-teki yang jawabannya sudah diketahui, tapi pura-pura disimpan demi kepentingan yang tak ingin dibuka.

Bupati Seperti Juri Baru di Kolam Rokok Madura?

Rakyat mulai curiga. Di balik sikap seolah tegas dan pro-investasi itu, jangan-jangan tersimpan niat yang lebih dalam.

Menguasai pintu izin. Sebab faktanya, banyak pelaku industri kecil menengah di sektor tembakau justru merasa izin makin lama, makin mahal, dan makin ribet. “Apa penting saya buka siapa menerima apa?”

Kalaupun diurus, tak keluar kalau tak “menghadap”. Maka masyarakat berbisik, bahkan mulai berani berkata di ruang publik.

“Pak Bupati jangan-jangan nunggu orang sowan dulu baru izin diteken.”

Ini bukan suudzon. Tapi curiga yang lahir dari pengalaman kolektif para pelaku usaha lokal yang merasa seperti pemain catur. Hanya boleh melangkah jika diperintah.

Dan lucunya, ketika PR-PR ini dipertanyakan keabsahannya oleh masyarakat, justru Pak Bupati yang sibuk jadi komentator, bukannya jadi pengendali kebijakan berbasis data.

Jangan-jangan, Pak Bupati bukan lagi pemimpin daerah, tapi ingin juga jadi juri di kolam industri rokok Madura.

Menentukan siapa boleh hidup, siapa boleh jalan di tempat. Bukan berdasarkan evaluasi objektif, tapi berdasarkan seberapa dekat anda dengan lingkaran kekuasaan.

Empat Tahun Kemudahan, Hasilnya Apa?
Bupati dengan bangga menyebut bahwa selama empat tahun ini, pemerintah sudah memberikan kemudahan perizinan. Tapi rakyat bertanya.

“Kalau memang mudah, kenapa banyak PR mandek?

Kenapa petani tembakau masih menangis?

Kenapa peredaran pita cukai justru menguatkan aroma monopoli?”

Jawabannya mungkin sederhana: kemudahan hanya berlaku bagi yang “paham jalur”. Atau kemudahan hanya didapat hanya bagi pengusaha terdekat.

Sementara rakyat kecil hanya jadi penonton, atau malah alat tempel dalam dokumen-dokumen fiktif yang disusun dengan sangat rapi tapi tak pernah menyentuh produksi riil.

Kemiskinan memang selalu dijadikan alasan, tapi dalam praktiknya, kemiskinan justru dipelihara agar tetap bisa dijadikan narasi.

Program pengentasan hanya jadi pemanis laporan, bukan pengubah nasib.

Rakyat Tak Butuh Basa-Basi
Maka, pesan rakyat kepada Pak Bupati sederhana saja:

“Pak Bupati, jangan banyak basa-basi. Jangan jadi juru bicara industri yang Bapak sendiri “tak paham isinya.” atau pura-pura tak mendengar “aroma di ketiaknya.”

Kalau memang ingin membela industri rokok lokal, mulai dari mana data itu disusun. Sidaklah ke PR yang diduga fiktif.

Tanyakan langsung ke petani dan buruh linting di desa. Jangan puas hanya mendengar bisikan dari ruang-ruang pendingin tempat para pemilik modal membungkus kepentingannya dengan kata “investasi”.

Karena ketika rakyat bicara, mereka bicara dengan kenyataan. Sementara Bupati bicara dengan nada pidato berdasar pada dokumen “kata wartawan dan kata LSM.”

Pemimpin Bukan Pendongeng
Rakyat Madura, khususnya Sumenep, sudah lelah dijadikan komoditas janji.

Petani tembakau ingin harga yang pasti, bukan sekadar wacana. Buruh linting ingin jaminan kerja, bukan sandiwara audit.

Dan para pengusaha rokok kecil ingin pemerintah yang adil, bukan pemerintah yang hanya membuka pintu untuk yang membawa amplop tebal.

Jika Pak Bupati sungguh peduli, maka selidiki dulu siapa yang bermain di balik PR-PR fiktif itu.

Jangan hanya mengimbau produksi, tapi lindungi yang benar-benar memproduksi. Karena kalau tidak, rakyat akan menilai:

bupati bukan sedang membela rakyat, tapi sedang mencari posisi nyaman di tengah kolam rokok yang airnya makin keruh. (*)

*Penulis adalah Fauzi As, pengamat kebijakan publik.

**DISCLAIMER: Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan redaksi Rilpolitik.

Artikel Bupati Asbun pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Aromanya menyengat bukan karena kualitas tembakaunya, melainkan bau anyir dari hukum yang dipakai untuk menakut-nakuti si kecil dan melindungi si besar.

Setiap hari, pengangkut rokok ilegal ditangkap. Travel-travel kecil diburu. Sementara pabriknya entah di mana, mungkin tersembunyi di balik plakat CSR bertuliskan “Mitra Pemerintah dalam Mencerdaskan Bangsa”.

Negara ini memang canggih. Bisa menemukan truk berisi rokok ilegal di tikungan desa, tapi pura-pura buta pada triliunan uang cukai yang menguap entah ke mana.

Terbaru, dua mobil polisi dan satu mobil pengangkut rokok ilegal berserempet di Bangkalan. Untungnyap, hanya rumah warga yang rusak. Rupanya nyawa rakyat kecil memang sudah dijadikan mainan.

Tapi mari kita jujur: siapa yang benar-benar bersalah? Petani tembakau yang tidak diberi pilihan hidup layak? Buruh linting yang upahnya bahkan tak cukup beli sebungkus rokok yang mereka produksi? Atau sopir travel yang terpaksa menyelundup demi susu anaknya?

Pemerintah sibuk bicara penegakan hukum, tapi lupa menyediakan peta jalan keluar dari kemiskinan. Yang ditekan justru mereka yang mencoba bertahan, bukan mereka yang mengatur permainan.

Saya sudah pernah menulis, “TNI Serbu Bea Cukai”, bukan untuk provokasi, tapi sebagai metafora: bahwa aparat yang seharusnya menjaga bangsa justru terjebak dalam perang melawan rakyat.

Maka, jika pemerintah masih ingin bernapas dari sektor tembakau, dengarkan saran ini baik-baik: Empat Usulan Serius dari Rakyat Kecil yang Tak Punya Lobi.

1. Amnesti Cukai bagi UMKM Rokok Tradisional. Negara ini ahli memberi amnesti untuk koruptor pajak, tapi tak pernah memikirkan amnesti untuk pengusaha rokok rumahan.

Mereka yang ingin keluar dari bayang-bayang ilegal justru dipaksa menghadapi rimba birokrasi yang lebih ganas dari razia aparat.

2. Pendampingan Nyata dari Pemerintah Daerah. Dinas koperasi dan perindustrian lebih sibuk mengadakan pelatihan sablon daripada mendampingi sektor tembakau yang jelas menyumbang DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau).

Di Madura, petani tembakau lebih hafal harga lintingan daripada jadwal pelatihan dari pemerintah.

3. Akses Mudah ke Pita Cukai dan Skema Subsidi. Pita cukai adalah mimpi premium bagi pengusaha kecil. Untuk mendapatkannya, mereka harus punya gudang, jaminan bank, dan modal bersih.

Seperti mau masuk surga lewat jalur umum. Padahal, mereka hanya ingin hidup dengan wajar, bukan kaya mendadak.

4. Branding “Rokok Lokal Legal” sebagai Proteksi Kultural. Negara ini rajin membuat label halal, organik, dan bebas gula, tapi tak pernah terpikir membuat label “Rokok Lokal Legal”.

Padahal ini bukan hanya soal dagang, tapi soal identitas budaya. Yang kalah bukan kualitasnya, tapi akses dan pengakuannya.

Buat Kebijakan, Jangan Cuma Buat Operasi Tangkap. Negara ini terlalu sering meniru gaya kolonial: menindak pedagang, dan membiarkan pemilik mesin dan gudang.

Padahal yang dibutuhkan bukan lagi palu emas yang mahal tapi tak tepat sasaran, melainkan rasa empati dan desain kebijakan yang mendengar suara dapur rakyat.

Razia boleh jalan. Tapi buatkan jembatan legal bagi yang mau taat. Sosialisasi bukan cuma soal spanduk, tapi soal pendampingan nyata.

Kalau tidak, jangan heran bila rakyat kecil mulai memproduksi amarah yang tak bisa dicukaikan. Sebab jika petani kehilangan harapan, dan pengusaha kecil tak diberi tempat, maka negeri ini akan dipenuhi asap.

Bukan dari rokok ilegal, tapi dari amarah rakyat yang dapurnya dibakar oleh kebijakan yang tuli.

Catatan untuk Pak Letjen dan Para Pejabat di Jakarta: Jangan hanya melihat asap dari batang rokok ilegal. Lihat juga api kemiskinan yang menyalak di bawahnya.

Kalau negara ingin dihormati, maka berhentilah mencurigai rakyat miskin sebagai kriminal. Mereka bukan musuh hukum. Mereka hanya korban dari sistem yang terlalu lama berpihak pada pabrik besar dan pemilik izin. (*)

*Penulis adalah Fauzi As, pengamat kebijakan publik

Artikel Aparat Represif, Negara Tanpa Solusi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Badrul Aini dalam siaran persnya yang diterima rilpolitik.com pada Kamis (1/5/2025).

Dalam pernyataannya, Badrul menyoroti fenomena menjamurnya pabrik rokok yang terindikasi hanya dijadikan kedok untuk mendapatkan pita cukai secara ilegal.

Menurut dia, sejumlah pabrik rokok di Madura tidak benar-benar memproduksi rokok, melainkan hanya digunakan untuk “beternak” pita cukai.

Modus operandi yang digunakan adalah pemilik pabrik menebus pita cukai jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dari Bea Cukai dengan alasan produksi, lalu menjualnya ke pabrik lain yang benar-benar berproduksi.

“Akibatnya, terjadi peredaran pita cukai secara ilegal yang merugikan negara dan menciptakan ketimpangan ekonomi yang serius,” ujar dia.

Mirisnya lagi, praktik ini bukan hanya melibatkan pelaku industri nakal, namun juga disinyalir mendapat “restu” dari oknum pejabat di lingkungan Bea Cukai.

“Indikasi keterlibatan aparat sangat kentara, karena mereka mengetahui dan membiarkan praktik jual-beli pita cukai tersebut. Bahkan, menurut informasi di lapangan, sejumlah oknum turut menerima setoran dari aktivitas ilegal ini,” kata dia.

“Fenomena ini juga menjelaskan mengapa saat ini puluhan pabrik rokok baru terus mengantre untuk mendapatkan perizinan di Madura. Bukan untuk membangun industri rokok yang sehat, melainkan untuk melanggengkan praktik mafia cukai,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Gardasatu Jatim mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto agar segera membentuk Satgas Khusus Pemberantasan Mafia Cukai di Madura. Satgas ini diharapkan dapat menindak tegas para pelaku, membersihkan keterlibatan aparat, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan negara.

Artikel Prabowo Didesak Bentuk Satgas Pemberantasan Mafia Cukai di Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua Gardasatu Jatim, Badrul Aini mendesak Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh pabrik rokok yang ada di Kota Keris.

Badrul menjelaskan, audit diperlukan untuk memastikan pabrik-pabrik tersebut benar-benar memproduksi rokok, bukan hanya jadi tempat ‘ternak’ pita cukai tanpa aktivitas produksi nyata.

“Kami menemukan indikasi kuat bahwa banyak pabrik hanya berjualan pita cukai tanpa produksi rokok yang sesungguhnya. Ini jelas harus dibongkar. Bupati Sumenep jangan diam,” kata Badrul dalam rilisnya pada Minggu (27/4/2025).

Dia juga meminta Bea Cukai dan kepolisian untuk turun tangan mengusut dugaan bisnis pita cukai berkedok pabrik rokok itu.

“Bea Cukai juga harus serius, jangan main-main. Kepolisian harus turun tangan untuk mengungkap dugaan ini,” tegas dia.

Menurut Badrul, kejanggalan ini terlihat dari fakta bahwa meski jumlah pabrik rokok di Sumenep meningkat drastis, namun data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep justru stagnan.

“Kalau industri rokok benar-benar tumbuh, seharusnya ada dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi lokal. Ini tidak terjadi. Ada apa? Bupati harus tegas,” lanjutnya.

Gardasatu Jatim juga mendesak Bupati Achmad Fauzi untuk memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin baru pabrik rokok di Sumenep, hingga audit selesai dan hasilnya diumumkan ke publik.

“Kami meminta Bupati berkoordinasi erat dengan Bea Cukai dan aparat penegak hukum. Ini penting untuk menjaga integritas ekonomi daerah dan mencegah Sumenep menjadi sarang praktik ilegal berkedok pabrik rokok,” ujarnya.

Gardasatu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ternak pita cukai ini hingga tuntas demi menjaga kepentingan masyarakat dan daerah. “Bukan hanya di Kabupaten Sumenep, tapi Se Madura,” pungkasnya.

Artikel Bupati Sumenep Diminta Audit dan Moratorium Perizinan Pabrik Rokok pertama kali tampil pada Rilpolitik.