PDIP Akan Pecat 27 Kader, Diumumkan 17 Desember 2024

JAKARTA, Rilpolitik.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan pihaknya akan memecat 27 kader dari keanggotaan partai. Pemecatan dilakukan karena mereka dianggap sudah tidak sejalan dengan PDIP.

Hasto mengungkapkan pemecatan terhadap 27 kader itu akan diumumkan pada 17 Desember mendatang.

“Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama. Sekaligus nanti dalam upacara partai kita akan umumkan, juga dalam protokol partai,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Menurut Hasto, setiap orang yang ingin berpartai politik semestinya mementingkan hal yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Dia berharap pemecetan tersebut membuat kader PDIP sadar dalam komitmen berpartai politik.

“Sehingga mereka yang menjadi anggota partai harus digerakkan dan punya komitmen di dalam membangun disiplin ideologi, disiplin terhadap komitmen untuk wong cilik, disiplin dalam melakukan pergerakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang membebaskan bagi penderitaan rakyat,” ujar Hasto.

Hasto kemudian menyebutkan kategori pelanggaran yang membuat 27 kader itu dipecat. Salah satunya, melanggar ketentuan partai karena mendukung calon kepala daerah atau calon presiden dan wakil presiden lain pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Termasuk, kemudian, kaki dua. Tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa pemecatan tersebut sudah melalui prosedur. Di antaranya, sudah ada proses berupa pemanggilan surat kepada kader-kader yang akan dipecat. Salah satunya surat yang dikeluarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun.

“Bahkan, Pak Komarudin Watubun itu pada tanggal 11 Oktober itu sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi-rekomendasi itu terkait dengan Pilpres. Dan kemudian terkait dengan Pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah. Seperti di Nias, itu kalau tidak salah ada tiga (yang akan dipecat). Di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah itu juga ada,” ujarnya.