Rilpolitik.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan dirinya hampir setiap minggu mengeluarkan surat permintaan agar Dirjen Staf Pemdes menjadi saksi ahli dalam kasus penyalahguaan Dana Desa dari kepolisian.
“Belum lagi laporan lain tentang perilaku oknum kepala desa dan lurah. Ini menjadi bahan koreksi kita semua,” kata Tito saat memberikan sambutan dalam acara Temu Karya Nasional & Penganugerahan Penghargaan Desa dan Kelurahan Berprestasi tahun 2023 di Jakarta beberapa waktu lalu.
Tito mengatakan banyak kepala desa yang menggunakan anggaran desa di luar kepentingan pelayanan desa. Salah satunya untuk pergi ke tempat karaoke.
Informasi itu Tito dapat dari seorang bupati yang mengeluhkan perilaku kepala desa yang menggunakan dana desa seperti uang pribadi.
Tito menjelaskan bupati tersebut bercerita sejumlah kepala desa langsung ke tempat karaoke begitu menerima dana desa.
“Ada bupati curhat ke saya. Pak Mendagri, tolonglah dibantu supaya ada pembinaan untuk teman-teman kepala desa agar paham tanggung jawabnya. Jangan dipakai anggaran desa seperti uang sendiri,” tutur Tito.
Tito mengatakan, bupati itu juga curhat bahwa banyak kepala desa yang ninggalin utang ke tempat karaoke.
“Akhirnya sering ke tempat karaoke terus ngebon (ngutang). Jadinya yang datang ke kantor bupati itu mami karaoke itu,” ungkap Tito.
Menurut Tito, bupati itu juga bercerita banyak pemilik karaoke yang datang agar anggaran desa dipotong untuk bayar utang sang kades.
“Minta anggaran desa untuk membayar utang ke karaoke, dipotong bupati untuk bayar utang. Karena kepala desa dicari nggak ketemu, jadi yang berkembang bukan desanya, tapi nambah banyak karaokenya,” tutur Tito.