Massa PPI Tagih Janji BK dan DPRD Sumenep Selesaikan Dugaan Pelanggaran Istri Bupati

SUMENEP, Rilpolitik.com – Persatuan Pemuda Independen (PPI) menagih penyelesaian dugaan pelanggaran tata tertib (tatib) oleh anggota DPRD Sumenep Fraksi PDI Perjuangan, Nia Kurnia Fauzi.

Tuntutan itu disuarakan melalui aksi PPI jilid III sekaligus Camping Demokrasi yang digelar di depan Gedung DPRD Sumenep pada Rabu (2/9/2026).

Dalam aksinya, massa PPI mendesak Ketua DPRD dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sumenep memberikan ketegasan serta menjelaskan progres penanganan persoalan yang menyeret nama istri Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo itu.

Korlap I PPI, Asroful Maghfur, meminta Ketua DPRD dan BK hadir menemui massa serta membuka ruang dialog secara terbuka.

“Ketua DPRD dan BK jangan banyak alasan. Kalau memang tidak salah, temui kami dan duduk bersama di camp. Kita buka semuanya secara terang dan bicarakan secara terbuka,” tegas Asroful dalam orasinya.

Sementara itu, Korlap II PPI, Subaydi, menegaskan massa akan tetap menunggu hingga memperoleh kepastian dari pihak DPRD Kabupaten Sumenep.

“Kami akan terus menunggu sampai ada kepastian,” ujar Subaydi.

Hingga berita ini ditulis, Ketua DPRD dan BK belum juga menemui massa. Humas DPRD Sumenep memberitahu bahwa Ketua DPRD berhalangan hadir karena terdapat anggota keluarganya yang sedang sakit. Sementara itu, alasan ketidakhadiran BK belum dijelaskan secara rinci kepada massa aksi.

Massa pun menyatakan akan tetap bertahan di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumenep sembari menunggu kepastian mengenai tindak lanjut tuntutan mereka.

Bagi PPI, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran Tatib, tetapi juga menyangkut sejauh mana Badan Kehormatan menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam menindaklanjuti laporan atau dugaan pelanggaran yang menjadi perhatian publik.

Dalam aksi kali ini, PPI membagikan selebaran ke para pengendara yang melintas di depan Gedung DPRD Sumenep. Selebaran tersebut salah satunya berisi narasi terkait dugaan pelanggaran tatib DPRD Sumenep oleh Nia Kurnia Fauzi serta mempertanyakan sikap BK dalam persoalan tersebut.