JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang menjadi polemik di masyarakat.
Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait untuk mencari solusi terkait polemik tersebut.
“Sebenarnya kita ini sudah berkoordinasi sebelumnya, mencari sesungguhnya muncul permasalahan ini ada di mana,” kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (9/2/2026).
“Nah dari situ kemudian kita mencoba mencari solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang berhubungan dengan BPJS,” tambahnya.
Prasetyo mengatakan penyelesaian polemik BPJS Kesehatan tidak harus menunggu adanya Perpres. Menurutnya, permasalahan tersebut terletak pada pencatatan dan verifikasi data.
“Gak harus menunggu pakai perpres. Kan kebijakan baik di BPJS, maupun di Kementerian Kesehatan dan Kementerian sosial karena kan problemnya muncul oleh karena pencatatan kan. Pencatatan ini jangan disalahartikan, pencatatan itu kenapa terjadi perubahan, karena proses pada saat kita memverifikasi supaya semua subsidi-subsidi itu tepat sasaran,” ujar dia.
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa dalam proses pencatatan masih ditemukan pada desil 6 – 10, itu masih ada 15.000 orang yang seharusnya tidak masuk dalam kategori penerima bantuan iuran. Sehingga proses untuk mengeluarkan data itu kemudian terjadi kesalahan pemindahan data.
“Nah proses mengeluarkan data itu kemudian ada yang harus malah justru malah masuk dalam data itu, itulah yang sinkronkan karena ini kan lintas kementerian dan dihadiri juga oleh kepala BPS,” kata Prasetyo.
