JAKARTA, Rilpolitik.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti banyaknya aturan yang mempersulit urusan perizinan. Padahal, katanya, pemerintah sudah banyak melakukan deregulasi dan debirokratisasi.
“Walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan, walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan. Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan,” kata Jokowi dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
Ruwetnya mengurus perizinan, kata Jokowi tidak hanya terjadi di pemerintahan daerah, melainkan juga di pemerintah pusat.
“‘Izin’ diganti ‘pertimbangan’, ‘izin’ diganti ‘rekomendasi’, sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan,” lanjut Jokowi.
Jokowi pun meminta reformasi struktural tetap menjadi prioritas agar tidak mudah disalahkan dalam proses pemeriksaan.
“Hal seperti ini, sekali lagi, prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktik di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,” ujarnya.
“Oleh karena itu, saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan,” lanjutnya.
Jokowi berharap sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur harus dilanjutkan agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien di masa mendatang.
“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” ucapnya.
