JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia izin tambang untuk Muhammadiyah sudah selesai. Menurutnya, Muhammadiyah akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk.
Izin untuk Muhammadiyah ini menyusul selesainya proses perizinan untuk Nahdlatul Ulama (NU). Dia mengatakan, NU sudah menyelesaikan proses perizinan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk mengelola lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26.000 hektar.
“Kalau NU sudah selesai. Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks Adaro,” kata Bahlil pada Jumat (10/1/2025).
Sebelumnya, Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy mengatakan, Muhammadiyah mendapatkan tawaran tiga wilayah tambang yakni eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung atau Arutmin.
“Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin. Jadi, kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” ungkap Muhadjir pada Jumat (18/10/2024) lalu.
