Eks Menkeu Ini Tolak Rencana Kenaikan PPN

JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Keuangan periode 2014-2016 Bambang Brodjonegoro menolak rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Penolakan itu ia sampaikan jika kenaikan PPN itu dilakukan demi mengkompensasi penurunan pajak penghasilan (PPh) badan.

Bambang mengatakan, penolakan tersebut sudah ia lakukan sejak masih menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Jokowi. Alasannya, ia menilai kebijakan tersebut tidak adil.

Bambang menjelaskan alasan kenapa kebijakan tersebut tidak adil. Menurutnya, PPN dikenakan untuk setiap transaksi masyarakat Indonesia, sedangkan PPh Badan hanya dipungut untuk perusahaan menengah dan besar.

“Kalau kita menurunkan PPh badan, maka yang mendapatkan manfaat adalah, ya mohon maaf ya, pengusaha-pengusaha menengah besar,” ungkap dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, dikutip Kamis (17/10/2024).

“Sedangkan kalau kompensasinya, kenaikan PPN, itu akan mengena kepada seluruh masyarakat, seluruh penduduk Indonesia yang melakukan transaksi ekonomi. Tidak peduli apakah dia kelas yang paling atas atau kelas yang paling bawah,” tegasnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2016-2019 itu juga menganggap, bila pemerintah tetap memutuskan menaikkan tarif PPN pada 2025 mendatang, maka yang akan terbebani adalah daya beli masyarakat. Padahal, daya beli masyarakat saat ini tengah tertekan karena maraknya PHK hingga membuat kelas menengah di Indonesia banyak yang turun kasta.

Sebagai informasi, kenaikan tarif PPN sudah termaktub dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk naik pada Januari 2025 menjadi 12%, dari yang saat ini telah di level 11%.

Sedangkan ruang penurunan tarif PPh Badan mulanya mau diatur dalam UU Cipta Kerja dari yang saat ini di level 22% menjadi 20%, namun batal diterapkan.