Eks Koruptor BI Jadi Ketua Tim Pakar Danantara

JAKARTA, Rilpolitik.com – Penunjukan Burhanuddin Abdullah sebagai Ketua Tim Pakar sekaligus Inisiator Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi sorotan publik.

Burhanuddin disorot lantaran latarbelakangnya sebagai mantan terpidana kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia (BI).

Ia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan kurungan dan denda Rp250 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Oktober 2008 lalu.

Burhanuddin dianggap terbukti bersalah dalam kasus korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dia disebut mengetahui adanya penyalahgunaan dana Bank Indonesia (BI) senilai Rp100 miliar yang disalurkan ke berbagai pihak, termasuk mantan pejabat BI sebesar Rp68,5 miliar serta beberapa anggota DPR dengan total Rp31,5 miliar.

Burhanuddin menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, kurang dari lima tahun. Ia bebas bersyarat pada Sabtu, 6 Maret 2010.

Diketahui, Dananatar resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subinto di Istana Negara pada Senin (24/2/2025).

Peluncuran dilakukan setelah Prabowo meneken Keputusan Presiden (Keppres) terkait organisasi dan tata kelola Badan Pengelolaan Investasi Data Anagata Nusantara di Istana Kepresidenan Senin.

Selain itu, Prabowo juga menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kemudian PP 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Prabowo juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana Badan Pengelola Investasi dan Daya Anagata Nusantara.