JAKARTA, Rilpolitik.com – Demo menolak Undang-Undang TNI semakin massif terjadi di sejumlah kota. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie menilai demo tersebut menunjukkan distrust publik terhadap pemerintah yang semakin luas.
“Demo di banyak kota tentang RUU TNI= tanda distrust makin luas,” kata Jimly melalui unggahan di akun X pribadinya dikutip pada Sabtu (22/3/2025).
Jimly menilai kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menurun akibat ulah pejabatnya yang terkesan sombong dalam merespons kritik publik.
Pemerintah juga berusaha menghindari adanya perbedaan pendapat dengan merangkul semua partai politik (parpol).
“Kepercayaan kian turun karna pejabat terasa kian sombong. Gap komunikasi kian jauh dengan rakyat. Semua parpol dirangkul agar tidak ada lagi beda pendapat,” ujarnya.
Sebab itu, menurut Jimly, saat ini tinggal gerakan masyarakat sipil yang bisa diharapkan oleh rakyat.
“Maka tinggal gerakan civil society dari bawah jadi satu-satunya harapan rakyat tersisa,” pungkas dia.
Diketahui, mahasiswa bersama kelompok masyarakat sipil menolak UU TNI yang baru disahkan melalui aksi demonstrasi di berbagai kota besar di Indonesia. Penolakan dilakukan karena UU tersebut diyakini dapat membangkitkan dwifungsi TNI seperti pada masa orde baru (Orba).
UU TNI itu sendiri disahkan oleh DPR RI melalui rapat paripurna DPR di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/3/2025).
(War/rilpolitik)
