Anggaran Daerah Sering Dikorupsi, Pemerintah Pusat Jadi Tak Percaya Pemda

JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap dana transfer ke daerah selama ini kerap menjadi bahan bancakan untuk kebutuhan yang tidak perlu bahkan dikorupsi.

“Kalau sudah mau masuk APBD dibahas dengan DPRD, ada kemudian pokir-pokir (pokok pikiran), ada tarik-menarik antara kepala daerah dengan DPRD, untuk checks and balances oke, tapi kemudian kadang-kadang terjadi juga praktik-praktik yang maaf dalam tenaga politik, kolusi,” tutur Tito di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Bahkan, menurut Tito, bukan hanya dana transfer ke daerah yang dijadikan bahan bancakan, tetapi juga dana alokasi khusus.

“Contohnya banyak sekali kasus saya kira, beberapa daerah yang DPRD-nya bedol desa, seperti di Sumatera Utara beberapa hari lalu, Jambi, kemudian di Papua Barat, di Jawa Timur masih berlangsung, dan beberapa lagi daerah lain,” ujar Tito.

Kejadian seperti itu membuat pemerintah pusat tidak percaya terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.

“Nah ini membuat, ada, mohon maaf dengan segala hormat, ada ketidakpercayaan penuh kepada daerah,” tambahnya.

Sebab itu, kata dia, efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat penting untuk mencegah kondisi tersebut. Pihaknya juga memberi masukan ke Kemenkeu bahwa transfer ke daerah jangan dipukul rata karena PAD tiap daerah berbeda.

“Nah itu yang kita berikan masukan kepada Kementerian Keuangan, jangan pukul rata, tapi yang daerahnya yang memang lemah dan perlu dibantu oleh pusat, kurangi sedikit, yang kira-kira sedang, karena PAD-nya cukup besar, boleh kurangin signifikan,” ucapnya.