JAKARTA, Rilpolitik.com – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak sepakat dengan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar syarat pencalonan presiden, wakil presiden, hingga kepala daerah harus berasal dari kader atau telah melalui sistem kaderisasi partai politik (parpol).
Anas mengatakan konstitusi telah memberikan hak istimewa kepada parpol berupa monopoli pengusungan capres dan cawapres. Sehingga, menurutnya, tak ada urgensi memberikannya hak tambahan.
Anas menilai berlebihan jika ada aturan bahwa syarat jadi Capres dan Cawapres harus kader parpol.
“Konstitusi sudah memberikan hak istimewa kepada parpol untuk mengusung pasangan Capres-Cawapres. Bahkan itu adalah hak monopoli. Hanya parpol atau gabungan parpol yang berhak mengajukan. Tidak ada yang lain,” kata Anas lewat unggahannya di X, Minggu (26/4/2026).
“Sangat cukup bagi parpol untuk memonopoli hak ini. Tidak ada urgensi untuk ditambah lagi dengan ketentuan baru: hanya kader parpol yang bisa diajukan sebagai Capres-Cawapres. Jika ada aturan demikian, jelas berlebihan,” tambahnya.
Anas menjelaskan bahwa sumber kepemimpinan sangat beragam. Bisa parpol dan non parpol, seperti dari kampus, ormas, birokrasi, LSM, pers, dan lain-lain. Mata air kepemimpinan tersebut harus dijaga tetap mengalir dengan deras dan sehat.
“Jika dibatasi hanya kader parpol saja yang boleh menjadi Capres-Cawapres, maka rekruitmen menjadi terbatas, sempit dan tidak demokratis, serta bisa mematikan sumber mata air non parpol. Sungguh kerugian besar,” jelasnya.
Anas berharap agar parpol tetap diperbolehkan mengusung capres dan cawapres yang berasal dari kader maupun non kader.
“Parpol boleh memilih dan mengajukan Capres-Cawapres dari mana pun miqat politiknya. Baik miqatnya internal, yakni kader partai sendiri atau partai lain, bisa juga yang miqatnya non parpol. Apalagi pilpres langsung pasti dengan pertimbangan yang komprehensif sebelum memutuskan siapa calonnya. Termasuk acapkali harus berunding dan berkoalisi,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan bahwa sumber kepemimpinan yang beragam harus tetap dijaga.
Jadi, biarkan sumber mata air kepemimpinan yang beragam tetap terjaga. Tidak perlu miqat tunggal untuk berangkat menuju istana,” tutup dia.
(War/rilpolitik)
![Warga Kepulauan Kangean tanam pohon di tengah jalanan yang rusak sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. [Tangkapan layar]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot_20260425_073147_Instagram-350x220.jpg)
![Warga Kepulauan Kangean tanam pohon di tengah jalanan yang rusak sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. [Tangkapan layar]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot_20260425_073147_Instagram-180x130.jpg)
