JAKARTA, Rilpolitik.com – Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memanggil empat menteri untuk dimintai keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024).
Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut pemanggilan menteri ini sebagai langkah yang bagus dari MK.
Namun, hanya hakim konstitusi yang dapat bertanya langsung kepada para menteri yang dihadirkan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.
Terkait hal itu, Todung berharap MK juga memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengorek keterangan dari menteri.
“Yang akan melakukan wawancara itu hanya anggota-anggota majelis hakim, buat saya, tentu akan lebih baik kalau kami diberikan waktu (bertanya),” ujar Todung dalam salah satu program stasiun TV Nasional yang tayang pada Rabu (3/4/2024).
Meski demikian, Todung tidak mempermasalahkan sama sekali keputusan tersebut.
Todung justru menerima sepenuh hati karena pemanggilan keempat menteri Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan langkah maju bagi MK itu sendiri.
“Tapi kalau itu kebijaksanaan dari majelis hakim, kami menerima dengan sepenuh hati, dan itu buat kami satu langkah maju dari MK untuk mengungkap kecurangan pemilu,” tegas dia.
Diketahui, empat menteri Presiden Joko Widodo yang dipanggil MK untuk dimintai keterangan adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Keempatnya memastikan akan hadir dalam sidang lanjutan pada Jumat besok.
