JAKARTA, Rilpolitik.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dua kementerian mengalokasikan anggaran hingga Rp14,69 miliar untuk pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Temuan tersebut berasal dari penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Berdasarkan data tersebut, Kemendikbudristek tercatat mengadakan lima paket jasa promosi melalui PT Rans Animasi Indonesia pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak perusahaan yang sama untuk tiga paket pengadaan pada 2025 hingga 2026.
Total nilai seluruh kontrak tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Pengadaan itu mencakup penayangan konten di kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan.
Dari lima paket yang dikerjakan untuk Kemendikbudristek pada 2024, nilai terbesar berasal dari pengadaan event attendance atau kehadiran dalam acara, yakni Rp2,52 miliar.
Sementara itu, KKP mengalokasikan anggaran Rp3,6 miliar untuk masing-masing dari tiga paket pengadaan. Dengan demikian, total kontrak KKP dengan PT Rans Animasi Indonesia mencapai Rp10,8 miliar.
ICW menilai temuan tersebut memperlihatkan sejumlah persoalan dalam tata kelola belanja pemerintah, mulai dari inkonsistensi kebijakan efisiensi, transparansi pengadaan, hingga potensi konflik kepentingan.
Efisiensi Anggaran Dipertanyakan
ICW menilai belanja jasa influencer tersebut bertolak belakang dengan kebijakan penghematan anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Kebijakan itu menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, sekaligus meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa membatasi sejumlah pengeluaran, termasuk belanja seremonial, kajian, studi banding, publikasi, dan seminar.
Namun, di tengah kebijakan tersebut, KKP justru mengontrak dua paket jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia pada 2025 dengan nilai total Rp7,2 miliar. Pada 2026, kementerian itu kembali menambah satu paket senilai Rp3,6 miliar.
Sorotan ICW semakin menguat jika dibandingkan dengan kondisi keuangan daerah. Pada 2026, pagu transfer ke daerah dipangkas menjadi Rp693 triliun, turun sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Selain itu, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, pemerintah turut memangkas dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk membiayai cicilan pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, ICW menyoroti biaya penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717 yang mencapai Rp575,65 juta.
Menurut ICW, nilai tersebut bahkan lebih besar dibandingkan alokasi dana desa yang tersisa bagi sejumlah desa pada 2026. Dari total pagu dana desa Rp60,57 triliun, sebanyak 58,03 persen dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Akibatnya, rata-rata desa diperkirakan hanya menerima sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Manfaat Pengadaan Dinilai Tidak Terukur
Persoalan berikutnya berkaitan dengan manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer yang dinilai belum dapat diukur secara jelas dan terbuka.
ICW mempertanyakan alasan kementerian masih harus menggunakan jasa pihak eksternal untuk kepentingan komunikasi publik, padahal masing-masing instansi telah memiliki perangkat kehumasan.
Kemendikbudristek, misalnya, memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Begitu pula KKP yang mempunyai Biro Hubungan Masyarakat.
Seluruh unit tersebut telah didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran yang bersumber dari uang negara.
ICW juga menyoroti paket event attendance Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar. Lembaga antikorupsi itu mempertanyakan urgensi pengeluaran sebesar itu hanya untuk menghadirkan seseorang dalam suatu acara.
Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, publik dinilai tidak memiliki cukup informasi untuk mengukur manfaat belanja tersebut terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah.
Spesifikasi Pengadaan Diduga Mengarah ke Penyedia Tertentu
ICW turut mempersoalkan spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan usaha.
Empat paket pengadaan penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik. Namun, nama paket secara langsung mencantumkan kanal dan akun media sosial tertentu, yakni YouTube RANS Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Spesifikasi yang secara khusus mengarah pada kanal milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut dinilai membuat penyedia jasa lain tidak mempunyai kesempatan yang setara untuk menawarkan layanan serupa.
Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif dan terbuka.
ICW juga mempertanyakan dasar penetapan harga dalam sejumlah paket tersebut. Tiga komponen penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.
Sementara itu, tiga paket pengadaan KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak relatif seragam, yakni masing-masing sekitar Rp3,6 miliar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai metode penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penentuan harga, serta kewajaran nilai kontrak.
Raffi Ahmad Berpotensi Konflik Kepentingan
ICW mengingatkan bahwa penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer tidak boleh menjadi sarana menggiring opini publik ataupun membangun citra kekuasaan melalui popularitas figur tertentu.
Menurut ICW, kepercayaan masyarakat seharusnya dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan dengan membeli jasa promosi menggunakan uang pajak.
Lembaga tersebut juga menyinggung kontroversi Raffi Ahmad dalam kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026.
Kontroversi muncul setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa. Peristiwa tersebut kemudian memunculkan seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan usaha RANS.
Bagi ICW, popularitas seorang figur publik tidak serta-merta mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat publik sekaligus pihak yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan penerima kontrak pemerintah.
Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainmen Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad diketahui memiliki mayoritas saham perusahaan induk tersebut.
Selain itu, Raffi juga tercatat memegang 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.
ICW mencatat PT Rans Animasi Indonesia didirikan pada 15 April 2020. Sebelum 2024, perusahaan tersebut tidak terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah.
Namun, setelah Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024, KKP tercatat tiga kali memberikan kontrak kepada perusahaan tersebut.
Kondisi ini dinilai menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat yang ditunjuk Presiden memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam pemerintahan yang sama.
ICW Minta Seluruh Dokumen Pengadaan Dibuka
Selain empat persoalan tersebut, ICW menilai pengadaan jasa influencer harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan tugas dan fungsi kementerian serta sasaran strategis pemerintah.
Setiap pengadaan barang dan jasa, menurut ICW, harus didasarkan pada kebutuhan instansi dan mendukung pencapaian target dalam Rencana Strategis (Renstra) kementerian maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dalam kasus ini, hubungan antara penayangan konten di media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina maupun pengadaan kehadiran dalam acara dengan target kinerja kementerian dinilai belum terlihat jelas.
ICW mengingatkan pengadaan pemerintah tidak boleh sekadar menjadi kegiatan untuk menghabiskan anggaran yang tersedia tanpa dasar kebutuhan dan manfaat yang terukur.
Atas sejumlah temuan tersebut, ICW menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pertama, KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek diminta membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
Kedua, BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian diminta melakukan audit, khususnya terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak jasa influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas instansi.
Ketiga, LKPP diminta mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, terutama terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
Keempat, Presiden diminta menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. Presiden juga diminta mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuknya menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Kelima, Raffi Ahmad diminta membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah, sekaligus menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
