SUMENEP, Rilpolitik.com – Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Sulaisi Abdurrazaq menyebut masyarakat kepulauan di Sumenep selama ini hanya dieksploitasi oleh para penguasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Sulaisi berkaitan dengan wacana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi Sumenep Kepulauan dalam diskusi yang digelar GMNI Sumenep pada Senin (21/9/2026).
Bagi Sulaisi, perubahan nomenklatur itu tidak penting. Menurutnya, maju tidaknya suatu daerah bergantung pada komitmen penguasanya.
Persoalannya, kata dia, ketertinggalan masyarakat kepulauan di Sumenep selama ini justru hanya dijadikan sebagai komoditas politik dalam setiap momentum demokrasi.
Dia menilai penguasa di Sumenep tidak pernah benar-benar serius memajukan masyarakat kepulauan. Setiap janji hanya berhenti di mulut dan tidak pernah ada realisasinya.
“Semakin besar berita tentang bahwa rakyat pulau ini tertinggal, itu keuntungan bagi politisi karena setiap momentum demokrasi bisa dijual sama mereka. Lalu mereka mengatakan saya akan atasi persoalan ketimpangan ini. Tapi itu mulut. Itu ludah yang muncrat di pulau-pulau,” kata Sulaisi dalam video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, dikutip Rabu (23/9/2026).
“Jadi problem utama bagi saya, ketertinggalan, disparitas, isolasi digital masyarakat kepulauan termasuk persoalan transportasi laut, apalagi soal pelabuhan misalnya begitu, infrasturktur jalan yang sampai saat ini kacau gitu, itu bagi politisi adalah alat eksploitasi,” imbuhnya.
Sulaisi mengatakan, wacana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi kepulauan itu sah-sah saja. Namun persoalan utamanya bukan pada nama, melainkan pada komitmen penguasanya.
“Ini soal politik, menurut saya, political will tadi. Jadi penguasanya mau apa enggak. Yang jadi persoalan itu orang pulau dieksploitasnya terus-menerus,” ujarnya.
Sulaisi menyinggung kepemimpinan politikus PDI Perjuangan asal Sumenep Said Abdullah di Badan Anggaran (Banggar) DPR pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, saat itu sebenarnya menjadi momentum bagi Said untuk memajukan masyarakat kepulauan di Sumenep.
“Jadi mau berubah atau enggak nomenklaturnya itu enggak penting. Nomenklatur enggak berubah sekalipun kalau politisinya ini mau, saya sampaikan tadi momennya di zaman ketua Banggar-nya Pak Said, presidennya itu Jokowi, apa susahnya coba mengakses keuangan untuk mengatasi ketertinggalan ini. Nggak ada susahnya, bos, cukup ngomong,” tegasnya.
Sulaisi tidak ingin wacana perubahan nomenklatur Sumenep justru dijadikan sebagai alat untuk semakin mengeksploitasi masyarakat kepulauan.
“Jangan sampai opini tentang perubahan nomenklatur Sumenep Kepulauan itu menjadi payung baru untuk mengekploitasi rakyat kepulauan,” ucapnya.
Anak Kepulauan Harus Melawan
Menurut Sulaisi, saat ini tidak ada cara lain untuk memajukan kepulauan, kecuali masyarakatnya secara sadar melakukan perlawanan. Dia mengatakan anak kepulauan harus kompak melakukan pengawalan anggaran untuk masyarakat kepulauan.
“Jadi, kalau kalian anak pulau tidak membakar spirit itu untuk melawan, mengawal anggaran supaya orang pulau diperhatikan, mustahil (ada kemajuan). Jangan berharap pada orang tua kalian, bos. Jangan berharap pada tokoh-tokoh kepulauan sana, enggak bisa. Hanya kelompok terdidik, hanya aktivis yang punya kesadaran dan punya visi yang sama, yang bisa mengatasi (ketertinggalan) itu,” tegas Sulaisi.
Dia mengatakan butuh dukungan dari masyarakat untuk mendorong agar kebijakan anggaran juga berpihak pada masyarakat kepulauan.
“Kalau Mas Juhairi (anggota DPRD Sumenep) ngomong sendiri di DPR, tanpa di-support dari luar, mustahil, bos. PDIP ini udah mengakar di Sumenep. Partai hijau semuanya kalah, mau PKB, mau PPP. Nasdem hanya 5 kursi,” ujarnya.
Sulaisi berharap mahasiswa dan aktivis dari kepulauan bersatu menyuarakan keadilan untuk daerahnya.
“Ini bukan soal perubahan nomenklatur, ini persoalan penguasa mengeksploitasi ketertinggalan dan disparitas masyarakat pulau. Mereka senang. Semakin masyarakat pulau sengsara, mereka senang karena ada jualan bagi mereka,” kata dia.
(Ah/rilpolitik)
