Soal Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri: Gajinya Cuma Rp6 Juta

JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai pendapatan kepala daerah tidak sebanding dengan pengeluaran untuk biaya kampanye dan tim sukses selama pilkada. Hal itu, kata dia, bisa menjadi salah satu faktor yang memicu kepala daerah melakukan korupsi.

Pernyataan itu disampaikan merespons maraknya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam beberapa waktu belakangan.

“Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Mereka harus menyiapkan yang resmi saja menyiapkan tim sukses, menyiapkan tuh kampanye. Biayanya tinggi,” kata Tito di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Tito mengungkapkan, gaji kepala daerah hanya sekitar Rp6 juta saja.

“Gajinya kepala daerah itu Rp6 juta lebih ya. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin jauhlah dari yang sudah dikeluarkan itu. Nah, di antaranya lagi ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD,” ungkap dia.

Tito mengatakan, biaya Pilkada yang tinggi, sementara gaji rendah menjadi salah satu faktor kepala daerah mencari peluang lain untuk menutupi biaya kampanye.

“Ini salah satu akar masalah. Dia mengeluarkan biaya sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin tidak bisa menutupi, akhirnya cari peluang,” ujarnya.

Meski demikian, Tito tidak menampik ada juga kepala daerah yang korupsi karena tidak pernah merasa cukup.

“Bisa juga dikarenakan faktor perorangan. Sudah cukup, tapi kemudian ingin lebih. Dan sekali lagi kepala daerah ini kan dipilih rakyat ya, sepanjang dia populer disukai ya kemudian terpilih. Ada yang paham birokrasi, ada juga apa namanya tuh yang tidak mengerti tentang administrasi sehingga mengandalkan kepada pejabat birokratnya, Sekda, BPKAD, Bappeda,” imbuh dia.