Oleh: Kurniawan Zulkarnain
Penggiat Pemberdayaan Masyarakat dan Pengamat Kebijakan Publik
Secara umum, mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, maupun politeknik. Dalam pandangan Paulo Freire (Pedagogy of the Oppressed, 1987), mahasiswa merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran kritis (critical consciousness). Dengan demikian, mahasiswa memiliki cukup alat untuk memahami realitas sosial dan merumuskan solusinya.
Gerakan mahasiswa merupakan salah satu fenomena sosial-politik yang senantiasa hadir dalam setiap fase penting perjalanan bangsa Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa mahasiswa bukan sekadar kelompok akademik yang berkutat dengan ruang kuliah, melainkan juga kekuatan moral (moral force) dan kekuatan sosial (social force) yang sering tampil sebagai pengoreksi arah perjalanan negara. Dari masa pergerakan nasional, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, mahasiswa selalu memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial dan politik.
Dalam perspektif sosiologi politik, gerakan mahasiswa lahir ketika terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas yang dihadapi. Ketika kebijakan negara dipandang tidak sejalan dengan aspirasi publik, mahasiswa sering tampil sebagai kelompok yang menyuarakan kritik. Posisi mahasiswa yang relatif independen, memiliki akses terhadap pengetahuan, dan belum sepenuhnya terikat kepentingan ekonomi-politik menjadikan mereka memiliki legitimasi moral untuk menyampaikan aspirasi rakyat.
Relasi Mahasiswa dengan Rakyat
Sejarah Indonesia mencatat bahwa embrio gerakan mahasiswa telah muncul sejak lahirnya organisasi modern pertama, Budi Utomo, pada tahun 1908. Organisasi yang didirikan oleh kalangan pelajar STOVIA tersebut menjadi tonggak kebangkitan nasional dan menandai lahirnya kesadaran kolektif kaum terpelajar terhadap nasib bangsa. Mahasiswa merupakan kelompok yang menyebarkan gagasan pembebasan dari penindasan kaum kolonialis dan imperialis.
Pada masa Orde Lama, mahasiswa menjadi salah satu aktor penting dalam dinamika politik nasional. Organisasi-organisasi mahasiswa berkembang dengan beragam orientasi ideologi, mulai dari nasionalis, Islam, hingga kiri. Situasi politik yang sangat ideologis pada masa itu membuat gerakan mahasiswa sering terfragmentasi sesuai afiliasi politik masing-masing. Namun, tekanan publik dan besarnya spektrum persoalan menjadi tali pengikat gerakan mahasiswa.
Gerakan mahasiswa mencapai salah satu momentum terpentingnya pada tahun 1966. Ketika krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan ketegangan pasca-peristiwa G30S melanda Indonesia, mahasiswa tampil melalui berbagai organisasi dan kesatuan aksi untuk menyampaikan tuntutan yang dikenal sebagai Tritura, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga. Gerakan tersebut kemudian berkontribusi besar terhadap berakhirnya kekuasaan Orde Lama.
Namun, relasi mahasiswa dengan kekuasaan tidak selalu harmonis. Pada era Orde Baru, mahasiswa kembali menjadi kekuatan kritis terhadap praktik korupsi, otoritarianisme, dan ketimpangan pembangunan. Peristiwa Malari 1974 menjadi salah satu contoh bagaimana kritik mahasiswa terhadap dominasi modal asing dan praktik kekuasaan berujung pada tindakan represif negara. Setelah peristiwa tersebut, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yang membatasi aktivitas politik mahasiswa di kampus.
Membaca Arah Gerakan Mahasiswa
Puncak peran historis gerakan mahasiswa terjadi pada tahun 1998. Krisis ekonomi, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta semakin tertutupnya ruang demokrasi mendorong mahasiswa di berbagai kampus turun ke jalan. Gerakan yang berlangsung secara masif di seluruh Indonesia tersebut akhirnya berkontribusi terhadap berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto dan membuka era Reformasi. Momentum tersebut memperlihatkan bahwa mahasiswa dapat menjadi katalis perubahan dengan membangun aliansi bersama masyarakat sipil yang lebih luas.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana membaca gerakan mahasiswa pada era kontemporer?
Pertama, gerakan mahasiswa saat ini menghadapi tantangan berupa fragmentasi organisasi dan beragam kepentingan. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pola gerakan mengalami perubahan. Jika dahulu mobilisasi massa sangat bergantung pada struktur organisasi formal, kini media sosial mampu menjadi instrumen mobilisasi yang efektif.
Kedua, independensi gerakan menjadi isu krusial. Dalam berbagai momentum politik, sering muncul tudingan bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi oleh kepentingan elite tertentu. Oleh karena itu, menjaga jarak yang proporsional dengan kekuatan politik praktis merupakan prasyarat penting agar mahasiswa tetap memiliki legitimasi moral.
Ketiga, mahasiswa perlu memperluas arena perjuangan. Persoalan bangsa dewasa ini tidak hanya berkaitan dengan isu demokrasi dan politik elektoral, tetapi juga menyangkut ketimpangan sosial, kemiskinan, krisis lingkungan, transformasi digital, pendidikan, kesehatan, serta penguatan masyarakat sipil. Gerakan mahasiswa dituntut tidak hanya kritis terhadap negara, tetapi juga kritis terhadap dirinya sendiri.
Dalam perspektif teoretis, pemikiran Antonio Gramsci (Prison Notebooks, 1971) tentang kaum intelektual organik menjadi relevan. Gramsci menegaskan bahwa intelektual tidak cukup hanya melakukan kritik, tetapi juga harus hadir di tengah masyarakat untuk membangun kesadaran sosial. Demikian pula pandangan Karl Mannheim (Ideology and Utopia, 1936) yang menempatkan kaum intelektual sebagai kelompok yang relatif bebas dari kepentingan sempit dan mampu membaca dialektika sosial.
Pada akhirnya, gerakan mahasiswa akan tetap relevan sepanjang mampu menjaga idealisme, independensi, dan keberpihakannya kepada kepentingan rakyat. Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa dapat menjadi lokomotif perubahan. Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa gerakan yang kehilangan integritas dan visi transformasi sosial akan mudah terjebak dalam pragmatisme politik.
Gerakan mahasiswa bukan sekadar demonstrasi di jalan raya. Ia adalah ikhtiar intelektual dan moral untuk memastikan bahwa negara senantiasa berjalan di atas rel kedaulatan rakyat.
Jatinegara, 29 Juni 2026
