JAKARTA, Rilpolitik.com – BPJS Kesehatan terancam gagal bayar jika tidak ada suntikan dana dari pemerintah tahun depan. Pasalnya, BPJS Kesehatan saat ini mengalami defisit sebesar Rp2 triliun per bulan.
Hal itu diungkap Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Prihati menjelaskan, defisit terjadi lantaran nilai uang pembayaran yang dikeluarkan BPJS melebihi jumlah iuran yang masuk setiap bulannya.
“Kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp 500 miliar sehari dan sebulan sebesar Rp 16 triliun, kurang lebih Rp 16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp 14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun,” kata Prihati.
Prihati mengungkapkan cadangan uang untuk pembayaran klaim rumah sakit hanya cukup sampai awal 2027.
Namun, ia mewanti-wanti bahwa BPJS Kesehatan terancam gagal bayar apabila tidak ada perubahan hingga Juli 2027 tahun depan.
“Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi Bapak/Ibu sekalian,” ucap Prihati.
Meski begitu, Prihati mengeklaim BPJS Kesehatan akan mendapat suntikan dari pemerintah sebesar Rp 20 triliun dari Kemenkeu dan Kemenkes.
Prihati menyebutkan, dana suntikan itu akan segera cair pada Juli 2026, jika PP-nya sudah ditandatangani.
“Suntikan, untuk suntikan, yang Kemenkeu. Dan ini juga yang disampaikan tadi bisa menutup kekurangan ya dalam setahun berjalan ini Pak. Tahun depan kalau suntikan kita akan mengajukan lagi pastinya,” ujar dia.
