Ide Konyol Dadan Hindayana Sehari Sebelum Dipecat dari Kepala BGN

JAKARTA, Rilpolitik.com – Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan pemecatan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (2/6/2026) malam.

Prabowo lalu mengangkat Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN pengganti Dadan.

Pemecatan ini dilakukan sehari setelah Dadan melontarkan ide pemberian makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa Indonesia di Jedah, Arab Saudi.

Dadan merupakan Kepala BGN pertama sejak lembaga tersebut dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia pertama kali dilantik sebagai Kepala BGN pada pada 19 Agustus 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Kemudian, ia kembali dilantik untuk jabatan yang sama saat Prabowo mulai menjabat Presiden pada Oktober 2024.

Dalam perjalanannya, BGN di bawah kepemimpinan Dadan memang kerap menjadi sorotan publik. Hal itu lantaran beberapa kebijakannya yang kontroversial. Salah satunya proyek pengadaan 24.400 unit motor listrik dengan anggaran mencapai Rp1,22 triliun di tengah penerapan efisiensi anggaran.

Tak hanya itu, BGN juga melakukan pengadaan kaos kaki dengan total anggaran mencapai sekitar Rp6,9 miliar.

Bukan hanya kebijakannya, pernyataan dan ide-ide yang dilontarkan Dadan juga kerap menuai kontroversi.

Terbaru, Dadan melontarkan ide pemberian MBG untuk siswa Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Wacana tersebut dilontarkan saat Dadan sekolah Indonesia di Jeddah pada Senin (1/6/2026).

“Saya kira ini program yang bagus karena bisa membuat anak-anak pekerja migran itu punya harapan masa depan,” kata Dadan.

Wacana tersebut, kata Dadan, masih akan dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Prabowo.

“Jadi kita tadi datang untuk melihat dan nanti saya akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kita membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di sekolah Indonesia Jeddah,” ujarnya.

Tak hanya di Jeddah, Dadan juga ingin membuat SPPG di negara-negara yang terdapat pekerja migran Indonesia lainnya.

“Mungkin nanti ada juga pekerja-pekerja migran di Malaysia dan di kebun-kebun dan sebagainya, ini bisa menjadi suatu pilot project,” katanya.

Ide tersebut langsung menuai banyak kritik baik dari rakyat maupun pejabat. Mereka menilai wacana itu tidak masuk akal, bahkan cenderung konyol. Pasalnya, distribusi MBG di dalam negeri saja masih kerap bermasalah, Dadan justru membuka opsi pembagian MBG di luar negeri.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengkritik wacana pemberian MBG untuk siswa di Jeddah. Menurut Irma, BGN sebaiknya fokus saja pada pendistribusian MBG di dalam negeri.

“Kita urus dulu yang di dalam negeri, masih banyak anak sekolah di dalam negeri yang belum mendapatkan jatah MBG,” kata Irma kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Irma meminta BGN juga melihat kemampuan fiskal negara. Ia menyoroti bagaimana pengawasan di Jeddah nantinya jika wacana tersebut terealisasi.

“Jika bicara hak, anak-anak BMI (buruh migran Indonesia) di seluruh dunia juga berhak mendapatkan program yang sama. Namun lihat juga kemampuan fiskal negara untuk bisa melaksanakan itu, belum lagi nanti kontrolnya di tiap negara yang minta juga,” tegasnya.

Kritik juga datang dari anggota komisi IX lainnya, yakni Nurhadi. Ia mempertanyakan urgensi memperluas distribusi MBG hingga ke luar negeri.

“Kami mempertanyakan urgensi perluasan program Makan Bergizi Gratis ke luar negeri pada saat pelaksanaan program di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan,” tegas Nurhadi di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Nurhadi mengakui, anak-anak Indonesia yang berada di luar negeri memang memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Namun, menurutnya, pemerintah tetap harus mengedepankan prinsip skala prioritas dalam setiap kebijakan publik.

“Pada prinsipnya anak-anak Indonesia di luar negeri juga merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama. Namun kebijakan publik harus dibangun berdasarkan skala prioritas, efektivitas anggaran, dan kesiapan tata kelola,” jelasnya.

(Ah/rilpolitik)