PRABOWONOMICS Vs Neoliberal: Menjawab The Economist!

Oleh: Fahri Hamzah

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

---

Dalam dua tulisan terbarunya, majalah The Economist kembali mengayunkan gada kritik klasiknya terhadap Indonesia. Melalui artikel berjudul “Indonesia, the biggest Muslim-majority country, is on a risky path” dan “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”, media benteng liberalisme barat ini menyuarakan kecemasan mendalam: Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto dianggap sedang melangkah ke jalur berbahaya karena memperkuat intervensi negara, mengaburkan batas disiplin fiskal, dan mengonsolidasikan kekuatan politik.

Namun, jika kita menembus kabut kecemasan tersebut, kita akan mendapati sebuah bias lama yang usang. The Economist sedang melihat Indonesia menggunakan kacamata usang cetak biru Konsensus Washington (Neoliberalisme). Mereka gagal memahami satu hal mendasar: bagi Indonesia, terus berjalan di atas rel ekonomi liberal murni bukanlah sebuah pilihan keselamatan, melainkan sebuah jaminan untuk terjebak selamanya dalam kutukan negara pendapatan menengah (Middle-Income Trap).

Prabonomomics hadir bukan untuk merusak ekonomi, melainkan sebagai tesis tandingan (counter-thesis) yang berani untuk menata ulang struktur ekonomi nasional demi keadilan sosial.

Kekeliruan Paradigma Pasar Bebas: Belajar dari Sejarah

Selama puluhan tahun, resep neoliberal mendikte negara-negara berkembang untuk menjadi “murid yang patuh”: buka pasar selebar-lebarnya, batasi peran negara hanya sebagai wasit, privatisasi sektor publik, dan biarkan modal global mendikte arah pembangunan.

Hasilnya? Indonesia terjebak menjadi eksportir bahan mentah. Kita mengalami deindustrialisasi dini, di mana kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menyusut. Kita kaya akan nikel, tembaga, dan bauksit, namun nilai tambah terbesar dari kekayaan alam tersebut dinikmati oleh negara-negara industri maju di Barat dan Asia Timur. Pasar bebas murni, dalam realitasnya, melanggengkan ketimpangan struktural dan menciptakan apa yang disebut para ekonom sebagai commodity curse (kutukan komoditas).

Ketika Presiden Prabowo memilih untuk keluar dari jebakan ini, langkah tersebut tidak lahir dari ruang hampa ideologis. Ini adalah kalkulasi pragmatis yang berakar pada konstitusi Pasal 33 UUD 1945: bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Tiga Pilar Prabowonomics: Melawan Skeptisism Barat

Kritik The Economist runtuh ketika dihadapkan pada logika pembangunan jangka panjang yang diusung oleh Prabowonomics, yang bertumpu pada tiga pilar utama:

Pertama, Investasi Manusia (SDM) Bukan Pemborosan Fiskal.

The Economist cemas terhadap program-program sosial masif seperti Makan Bergizi Gratis dan perumahan rakyat, menuduhnya sebagai ancaman bagi batasan defisit anggaran 3%. Ini adalah cara pandang akuntansi jangka pendek, bukan ekonomi pembangunan.

Dalam Prabowonomics, memberi makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil adalah investasi infrastruktur manusia terpenting untuk memotong rantai stunting. Bagaimana sebuah negara bisa melompat menjadi negara maju jika angkatan kerjanya mengalami malnutrisi kronis? Belanja ini adalah restrukturisasi modal manusia (human capital) yang akan menaikkan produktivitas nasional 10 hingga 20 tahun ke depan. Disiplin fiskal tetap dijaga, namun anggaran dikelola secara ekspansif-terukur, bukan hemat defensif yang mencekik pertumbuhan.

Kedua, Konsolidasi “Indonesia Incorporated” Lewat Danantara.

Pembentukan badan super holding seperti Danantara dikritik sebagai bentuk etatisme yang tidak efisien. Ketakutan ini bias. Prabowonomics melihat bahwa untuk melawan korporasi multinasional dan kartel global, instrumen negara tidak boleh terpecah-pecah.

Danantara dibentuk dengan mengadopsi kesuksesan investasi negara seperti Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia. Tujuannya adalah mengonsolidasikan aset-aset strategis nasional agar memiliki posisi tawar raksasa, mampu mendanai proyek strategis secara mandiri, dan melepaskan ketergantungan kronis pada utang luar negeri. Ini bukan membunuh swasta, melainkan menciptakan mitra domestik yang tangguh bagi sektor swasta.

Ketiga, Keberlanjutan Hilirisasi Berkeadilan.

Jika The Economist menganggap nasionalisme sumber daya sebagai distorsi pasar yang berisiko memicu sanksi WTO, bagi Indonesia, hilirisasi adalah harga mati untuk kedaulatan. Prabowonomics memperluas hilirisasi ini tidak hanya pada nikel, tetapi ke komoditas pertanian, maritim, dan energi. Indonesia tidak lagi mau mendanai industrialisasi negara lain dengan mengorbankan masa depan ekologinya sendiri tanpa mendapatkan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja yang layak bagi rakyatnya.

Stabilitas Politik sebagai Prasyarat Lompatan Ekonomi

Kritik paling tajam dari media Barat selalu menyasar pada aspek konsolidasi politik. Mereka merindukan demokrasi prosedural yang bising, di mana kabinet didera kebuntuan (deadlock) politik akibat fragmentasi parlemen yang tajam.

Namun sejarah mencatat, tidak ada satu pun negara di Asia yang berhasil keluar dari middle-income trap—mulai dari Korea Selatan, Singapura, hingga China—tanpa adanya stabilitas politik yang kokoh dan kepemimpinan eksekutif yang kuat. Konsolidasi politik yang dibangun Presiden Prabowo bukanlah upaya membunuh demokrasi, melainkan menciptakan “persatuan nasional” (national consensus).

Di tengah lanskap geopolitik global yang sedang membara dan penuh ketidakpastian, Indonesia membutuhkan kemudi yang stabil untuk mengeksekusi kebijakan makro secara cepat dan konsisten, bukan perdebatan kusir parlementer yang tak berujung.

Kesimpulan: Menolak Didikte

Kritik The Economist pada akhirnya hanyalah pengulangan dari kecemasan lama kekuatan global mapan yang khawatir kehilangan kendali atas negara berkembang yang kaya sumber daya. Mereka menyukai Indonesia yang patuh, yang ekonominya tumbuh moderat 5% di zona nyaman, menyediakan bahan baku murah, dan menjadi pasar bagi produk mereka.

Prabowonomics menolak status quo tersebut. Pilihan yang diambil pemerintah hari ini memang membawa risiko, namun itu adalah risiko dari sebuah bangsa yang berani berdaulat. Keluar dari middle-income trap membutuhkan jalan baru yang tidak ada dalam buku teks neoliberalisme Barat. Melalui Ekonomi Pasar Pancasila yang dipimpin dengan ketegasan negara, Indonesia sedang menulis ulang takdir ekonominya sendiri—menuju Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan berdaulat.