Agar Duit Negara Tak Terbuang Percuma, Deddy Usul Wapres-Menhut Berkantor di IKN

JAKARTA, Rilpolitik.com – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengusulkan agar gedung-gedung di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah selesai dibangun bisa segera dimanfaatkan. Hal itu dilakukan supaya biaya perawatan bangunan tidak terbuang secara sia-sia.

Usulan itu disampaikan Deddy kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

“Saya berharap Pak, supaya gedung-gedung itu tidak rusak, dana maintenance terbuang, kenapa tidak digunakan?” kata Deddy.

Deddy mengatakan, jika belum ada lembaga pemerintah yang mau menempati secara permanen, maka bisa dilakukan secara bergiliran antar instansi pemerintah.

“Kalau tidak ada instansi pemerintah pusat yang mau menggunakan, mungkin ada yang lain mau menggunakan. Mungkin satu Dirjen dalam satu bulan bergiliran Pak, Kemendagri Pak di sana. Why not?” ujarnya.

Dia kemudian menyinggung kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri untuk mulai berkantor di IKN.

“Atau Wakil Presiden, kata teman saya dari Gerindra. Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi, sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta,” ucapnya.

Menurut Deddy, negara harus menanggung beban biaya perawatan gedung yang tidak sedikit. Oleh karena itu, ia mendorong agar gedung-gedung tersebut dimanfaatkan.

“Jahat kita sama rakyat barang berdiri nggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance. Bukan dosa Bapak, dosa orang lain. Tapi persoalan kita sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai masih banyak kementerian yang dapat memanfaatkan gedung di IKN, termasuk yang saat ini masih menggunakan fasilitas non-pemerintah.

“Tolong didiskusikan supaya ada. Kita punya 48 kementerian Pak, ada lembaga, masa nggak ada yang mau manfaatkan? Masih banyak kementerian itu yang pakai gedung-gedung yang mungkin bukan milik pemerintah,” ujarnya.

Ia juga mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi pionir dalam penggunaan gedung di IKN.

“Saya kira nggak ada persoalan, nanti mungkin bisa dimulai dari salah satu Kementerian Dalam Negeri, salah satu kedirjenan. Mungkin Pak Tito mau menjadi apa namanya pionir. Sayang banget gedung-gedung itu,” kata Deddy.