JAKARTA, Rilpolitik.com – Pimpinan DPR RI menggelar rapat bersama pemerintah di ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Rapat ini membahas terkait persoalan penonaktifan BPJS Kesehatan PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Hadir dalam rapat ini, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Saan Mustopa, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini.
Kemudian, turut hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
Dasco mengatakan rapat ini sebagai respons atas dinamika yang terjadi di masyarakat terkait banyaknya BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan.
“PBI merupakan sebuah program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu, berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat,” kata Dasco.
Namun, ia mengatakan tidak semua masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan PBI. Menurut dia, yang berhak menerimanya hanyalah orang miskin atau rentan miskin.
“Hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut,” tegasnya.
“Oleh karenanya, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran,” imbuh dia.
