Gus Yahya Tegaskan Tak Akan Mundur dari Ketum PBNU

SURABAYA, Rilpolitik.com – Yahya Cholol Staquf atau Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari kursi Ketua Umum PBNU. Penegasan ini merespons hasil rapat Syuriah PBNU yang meminta agar Gus Yahya mundur atau dimundurkan.

“Saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur,” kata Gus Yahya usai rapat Koordinasi Ketua PWNU se-Indonesia di Hotel Navator Surabaya, Jawa Timur, Minggu (23/11/2025) dini hari.

Gus Yahya menegaskan dirinya mendapatkan mandat dari Muktamar ke-34 NU di Bandar Lampung 2021 lalu, untuk memimpin PBNU selama 5 tahun hingga 2026 mendatang. Ia pun bertekad menuntaskannya.

“Karena saya mendapatkan amanat dari Muktamar ini untuk lima tahun. Ya, pada Muktamar ke-34 yang lalu saya mendapatkan mandat lima tahun. Karena akan saya jalani selama 5 tahun. Insyaallah saya sanggup,” ujarnya.

Diketahui, Rapat Harian Syuriah PBNU tertanggal 20 November 2025, yang ditandatangani Rais Aam, KH. Miftachul Akhyar, menghasilkan keputusan memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketum PBNU dalam kurun waktu 3 hari ke depan. Jika tidak, maka Rais Syuriah PBNU akan melakukan tindakan pemecetan.

“KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU,” bunyi risalah tersebut.

“Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” tambahnya.

Alasan pemberhentian ini terkait dengan diundangnya jaringan Zionisme Internasional sebagai narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang dianggap telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

Alasan lainnya adalah soal tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dianggap mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku. Hal itu dinilai membahayakan terhadap eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Gus Yahya sebelumnya juga telah merespons desakan untuk mundur oleh Rais Aam PBNU, KH. Miftachul Akhyar. Menurut dia, keputusan rapat Syuriah PBNU dilakukan secara sepihak dan tidak melalui tidak melalui prosedur yang benar, objektif, dan adil.

Gus Yahya mengungkapkan bahwa selama ini memang ada upaya untuk menyingkirkan dirinya dari Ketum PBNU, bahkan sebelum Muktamar 2026 mendatang, dengan cara memanipulasi posisi Rais Aam, KH. Miftachul Akhyar.

“Ada upaya mengiyingkirkan saya sebelum muktamar. Dan hal itu dilakukan dengan menggunakan, saya kalau boleh menggunakan istilah yang lebih cadas, dengan manipulasi posisi Syuriah dalam hal ini Rais Aam untuk membuat keputusan sepihak memberhentikan ketua umum,” kata Gus Yahya dalam sebuah Zoom Meeting yang kemudian videonya diunggah akun Facebook @Mohammad Yasin Al-Branangiy Al-Liqo’iy, dikutip Sabtu (22/11/2025).

Gus Yahya mengatakan, Rapat Harian Syuriah yang digelar di Hotel Aston City Jakarta pada 20 November 2025, memang sejak awal diarahkan untuk membahas rencana pemberhentian dirinya dari kursi Ketum PBNU.

“Tadi malam, mulai sore sampai malam, dilakukan pertemuan Syuriah dan di situ dibicarakan kehendak untuk memberhentikan saya. Bahkan sejak di awal pertemuan sudah dinyatakan bahwa ada keinginan untuk memberhentikan saya,” ujarnya.

Keinginan memberhentikan itu, kata Gus Yahya, kemudian dibalut dengan narasi-narasi sebagai alat pembenaran tanpa memberikan ruang klarifikasi terhadap dirinya.

“Dibuat narasi-narasi untuk menjustifikasi kehendak itu dengan tanpa memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan klarifikasi terbuka. Sehingga saya katakan sekali lagi, keputusannya adalah keputusan sepihak oleh Syuriah, dalam hal ini Rais Aam,” tegas Gus Yahya.

(War/rilpolitik)