JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengumumkan pihaknya telah mencabut izin usaha ribuan kios dan distributor yang menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET).
Menurut Amran, sebanyak 2.039 izin usaha yang dicabut. Mereka disebut menaikkan harga pupuk rata-rata 18-20% di berbagai daerah.
“Kami umumkan (sebanyak) 2.039 kios distributor yang bermasalah, izinnya dicabut. Tapi yang menganggap bahwa mereka benar boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi. Tetapi hari ini kita cabut. Ini nggak boleh. Nggak boleh terjadi. Ini permainan sudah lama,” ujar Amran saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Dijelaskan Amran, pelanggaran tersebut terdeteksi dalam 6.383 kejadian, di mana satu kios bisa melakukan lebih dari satu pelanggaran, seperti menaikkan harga pupuk Urea dan NPK secara bersamaan.
“Kami turunkan tim untuk mengecek satu per satu, dan bukti-buktinya ada,” ujarnya.
Amran memperkirakan kerugian petani akibat praktik curang ini mencapai Rp600 miliar per tahun.
“Itu yang kedapatan, yang tidak kedapatan bisa lebih besar lagi. Kalau 10 tahun, kan Rp6 triliun. Kasihan petani kita. Kita harus jaga mereka. Ada 160 juta petani kita jaga. Mereka pahlawan pangan kita,” tegas dia.
Amran memastikan pencabutan izin kios dan distributor ini tidak akan mengganggu distribusi pupuk ke petani. Menurutnya, kebijakan ini justru akan memperbaiki rantai pasok dan menguntungkan petani menjelang musim tanam puncak pada Desember-Januari mendatang.
“Kita sudah perhitungkan, justru ini akan menguntungkan petani, karena puncak tanaman nanti ada di Desember, Januari. Izinnya dicabut, diganti, dan bisa jadi pidana,” katanya.
Amran menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan pola distribusi baru melalui koperasi desa (Kopdes) agar jalur distribusi lebih pendek dan efisien.
“Izinnya disetop, diganti, bisa ke Kopdes. Lebih bagus kalau Kopdes. Jadi rantai pasoknya semakin pendek,” ujarnya.
