Demo Turunkan Khofifah yang Diinisiasi Cak Sholeh Cs Ditunda

SURABAYA, Rilpolitik.com – Rakyat Jawa Timur Menggugat menunda rencana aksi besar-besaran ‘turunkan Khofifah’ yang dijadwalkan digelar pada Rabu (3/9/2025) besok. Dasar pertimbangannya adalah situasi politik nasional maupun lokal yang belum stabil akibat demo bubarkan DPR yang berujung pada kerusuhan dan penjarahan rumah-rumah pejabat.

Penundaan ini disampaikan salah satu inisiator aksi, Muhammad Sholeh alias Cak Sholeh di Posko Rakyat Jawa Timur Menggugat, Surabaya, Jawa Timur pada Senin (1/9/2025) malam.

“Pada hari ini, tanggal 1 September, bertempat di Posko Rakyat Jawa Timur Menggugat, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait situasi politik baik itu nasional maupun lokal yang dalam beberapa hari ini tidak kondusif, aksi-aksi yang awalnya disampaikan secara damai, tetapi berujung pada tindakan anarkis, berujung pada tindakan penjarahan,” kata Cak Sholeh dalam pernyataannya yang diunggah di akun Tiktok pribadinya dikutip rilpolitik.com pada Selasa (2/9/2025).

Cak Sholeh menyesalkan aksi demonstrasi yang berujung pada pembakaran kantor DPRD di sejumlah daerah di Indonesia. Termasuk juga pembakaran Gedung Negara Grahadi Surabaya yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan isu nasional yang menjadi tuntutan massa.

“Tentu ini patut disesalkan, ada pembakaran beberapa kantor DPRD di beberapa kota di seluruh Indonesia. Juga ada pembakaran kantor Negara Grahadi di mana kantor ini tidak ada kaitannya dengan isu nasional, tetapi oleh pengunjuk rasa ini menjadi sasaran amuk massa sampai terjadi pembakaran,” ujarnya.

“Belum lagi, mulai hari ini sampai tanggal 4 Surabaya kantor WFH. Sekolahan daring. Kenapa? Karena ini menunjukkan ada ketegangan, ada kekhawatiran, ada ketakutan masyarakat keluar rumah. Bahkan, warga yang kerja di mall pun juga pulang lebih awal, takut terjadi demo kalau malam hari,” imbuhnya.

Pengacara asal Surabaya itu khawatir warga akan ketakutan jika aksi 3 September tetap dilanjutkan mengingat situasi politik yang belum stabil.

“Nah, mencermati hal-hal ini tentu kami Rakyat Jawa Timur Menggugat berpikir bijaksana, bertindak secara arif kalau ini tetap dilaksanakan maka tanggal 3 akan menakutkan bagi warga Surabaya. Padahal, aksi ini tidak hanya diikuti warga Surabaya, tapi seluruh warga Jawa Timur. Dari Sumenep, Banyuwangi sampai Ngawi berharap berbondong-bondong untuk datang ke Surabaya,” ucapnya.

Cak Sholeh menegaskan, Rakyat Jawa Timur Menggugat membawa tiga isu lokal dan tidak ada hubungannya dengan isu nasional yang belakangan jadi sorotan.

“Isu kita bukan isu nasional. Kita tidak mempersoalkan tunjangan DPR, tidak mempersoalkan gaji DPR yang katanya Rp 100 juta, tidak. Kami Rakyat Jawa Timur Menggugat ini membawa tiga isu lokal,” tegasnya.

Ia pun membeberkan tiga tuntutan aksi. “Satu, pengampunan pajak kendaraan bermotor seperti yang berlaku di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Isu yang kedua adalah usut tuntas fugaan korupsi triliunan rupiah dana hibah. Isu yang ketiga adalah penghapusan pungli-pungli di sekolah negeri terutama SMA dan SMK yang itu menjadi kewenangan dari gubernur,” bebernya.

Cak Sholeh mengatakan, pihaknya sudah menyuarakan tiga isu tersebut setiap hari di media sosial, namun tidak pernah didengar oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Karena itu, pihaknya memutuskan untuk menggelar demo meskipun pada akhirnya harus ditunda atas pertimbangan situasi politik yang belum kondusif.

Penundaan ini, lanjut Cak Sholeh, akan dilakukan sampai situasi Surabaya kembali kondusif.

“Sayangnya, tiga isu ini kita suarakan setiap hari melalui medsos tidak pernah didengar. Kita berhari-hari lebih dari satu minggu membuka posko di sini disambangi nggak sama gubernur,” katanya.

“Kita pengennya aksi damai. Nah, mengingat peristiwa-peristiwa beberapa hari ini, sehingga kami dari Posko Rakyat Jawa Timur Menggugat ini memutuskan menunda untuk aksi tanggal 3 September itu sampai situasi Surabaya kondusif. Kalau sudah kondusif kita akan menyampaikan lagi. Supaya apa? Ada komitmen bahwa apa yang kita perjuangkan bukan persoalan pribadi tetapi ini menyangkut kemaslahatan warga Jawa Timur,” tukasnya.

(War/rilpolitik)