Jerome Polin Bongkar Tawaran Jadi Buzzer Pemerintah, 1 Postingan Dihargai Rp 150 Juta

JAKARTA, Rilpolitik.com – Di tengah kondisi politik Tanah Air yang memanas akibat ramainya demo ‘Bubarkan DPR’ di berbagai daerah di Indonesia, Youtuber dan influencer, Jerome Polin membongkar adanya tawaran menjadi buzzer politik pemerintah.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Jerome memperlihatkan tangkapan layar yang berisi tawaran tersebut. Tak main-main, bayarannya mencapai Rp 150 juta per orang untuk satu postingan.

Namun, Jerome tak tergiur dengan tawaran tersebut. Ia menolak dan menjadikannya sebagai kritik.

Jerome membayangkan, bagaimana jika uang sebesar Rp 150 juta itu dipakai untuk kesejahteraan guru.

“Nih, aku spill. Uang rakyat dipake buat bayar buzzer per orang 150 juta. Satu post kalau dipakai buat naikin gaji guru per orang RP10 juta, sudah bisa bikin 15 guru hidup sejahtera selama sebulan,” tulis Jerome dalam unggahannya dilihat rilpolitik.com pada Sabtu (30/8/2025).

Jerome mengajak semua pihak untuk mengawal persoalan ini dan mulai membangun kesadaran terkait penggunaan pajak oleh pemerintah.

“Jangan lengah, kita kawal terus. Kita berhak atas transparansi pemakaian uang pajak kita!! Sudah saatnya kita aware,” ujarnya.

Ia juga mengingatakan para selebgram dan influencer serta artis untuk tidak menerima tawaran jadi buzzer jika mendapat chat serupa dengan dirinya.

“Dear agency dan KOL, aku mohon untuk kali ini, jangan korbanin rakyat buat kepentingan kalian sendiri. Semua lagi susah, kita berjuang bersama, yah? Tolong,” imbaunya.

Berdasarkan bukti chat yang diunggah, Jerome diminta untuk mengunggah satu konten jadi dari si pemberi uang, bertajuk ‘Damai Indonesia’. Postingan itu diminta untuk diunggah serentak pada 1 September 2025.

“Halo kak, di sini kami ingin menawarkan paid promote, untuk satu video konten dari kami apakah berminat kak? PP (RTP) ajakan Damai Indonesia, Platform : IG Reels, Hari/Tanggal : 01 September 2025, Serentak Pukul 15.00 WIB, Free : Rp150 juta. Ajakan untuk damai dari pemerintah, DPR, Brimob, Ojol dan masyarakat,” isi chat itu.

Kemudian ada syarat yang harus diikuti, yaitu tidak boleh pakai sound selain dari si pemberi uang, penggunaan hashtag, dan dilarang menggunakan kata negatif.

“Uang rakyat dipakai buat bikin narasi-narasi untuk pencitraan seolah semua baik-baik saja, jangan sampai lengah, jangan terpecah belah, kawal terus,” ujar Jerome.

(War/rilpolitik)