Disemprot Gerindra Soal PPN 12%, PDIP Ngaku Hanya Minta Dikaji Ulang

JAKARTA, Rilpolitik.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menegaskan partainya tidak menolak penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang menjadi amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Hal itu disampaikan merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang mengaku heran dengan sikap PDIP soal kenaikan PPN menjadi 12 persen. Padahal, Ketua Panja RUU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen itu adalah kader PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit.

Deddy menjelaskan, partainya hanya meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan itu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

“Kita minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji,” ujar Deddy dalam keterangannya pada Senin (23/12/2024).

Deddy mengeklaim bahwa PDIP tidak bermaksud menyalahkan Presiden Prabowo Subianto soal rencana penerapan kebijakan tersebut mulai Januari 2025.

Dia beralasan partainya justru tidak ingin ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12 persen tersebut.

“Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru,” kata Deddy.

“Tapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat, silahkan terus. Kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi,” pungkasnya.