JAKARTA, Rilpolitik.com – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengaku siap jika kembali diberi amanah untuk kembali menjadi Ketua Umum PPP pada Muktamar ke-10 yang akan digelar pada 2025 mendatang. Meski begitu, Mardiono belum tegas menyatakan maju sebagai ketum.
“Begini, saya ini selama 77 tahun berangkat mulai dari DPC, di wilayah jadi bendahara, ketua wilayah, wakil ketua umum, koordinator wilayah seluruh Indonesia. Saya tidak pernah merebut jabatan. Kalau amanah, saya analogikan sebagai seorang prajurit. Prajurit kalau diberi tugas, jalan. Tetapi tidak akan memperebutkan tugas itu. Itu jiwa seorang prajurit,” kata Mardiono di Mataram NTB, Sabtu (16/11/2024).
Mardiono mengatakan kepemimpinan sebagai amanah. Sebab itu, ia menyatakan siap jika diberi amanah menjadi ketum PPP.
“Dulu waktu ketua di wilayah Banten juga saya tidak pernah rebut, saya nggak pernah nyalon tapi saya dapat 98 persen secara voting. Tetapi kalau pemegang kedaulatan memberi amanah (muktamar), saya bismillah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mardiono mengatakan tidak ada desakan Muktamar dipercepat. Sebab, katanya, pelaksanaan Muktamar di PPP itu ditentukan oleh para pemegang kedaulatan dalam hal ini wilayah dan cabang.
“DPP itu hanya menyelenggarakan. Kalau mengacu pada masa khidmat kepemimpinan kepengurusan di PPP akan berakhir Desember 2025. Tetapi saya inginkan dipercepat supaya konsolidasi partai bisa diselesaikan lebih awal sehingga kita punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menuju Pemilu 2029,” ujarnya.
Dia juga mengatakan bahwa PPP partai yang paling demokratis. Tidak bisa ditekan dan diintervensi oleh pihak manapun, paling independen.
“Muktamar tidak semata mata memilih ketua umum tetapi bagaimana membangun tatanan, kerangka untuk kepentingan lima tahun ke depan. Yang lebih penting adalah memperkuat konsolidasi,” katanya.
