Peristiwa Ledakan Smelter milik PT. ITSS yang terjadi di kawasan PT. Indonesia Industri Morowali Park, Sulawesi Tengah menyebabkan banyak korban jiwa. Peristiwa itu mengundang banyak perhatian dari kalangan mahasiswa.

Dalam aksi demonstrasi nya Mahasiswa meminta Pemerintah Indonesia mencabut Izin operasional PT. IMIP dan PT. ITSS

“Pemerintah segera cabut izin PT. IMIP dan PT. ITSS karena telah menyebabkan korban jiwa”, kata Abraham Koordinator Aksi pada Rabu,(10/01/24).

Abraham selaku koordinator aksi mengatakan di dalam Perusahaan dan kawasan IMIP yang meledak diduga banyak peralatan kerja yang di impor dari China. Hal tersebut bisa menjadi faktor dan diduga tidak layak digunakan.

Sebelumnya peristiwa ledakan Smelter milik PT. ITSS terjadi pada Minggu 24 Desember 2023. Dalam peristiwa tersebut telah memakan korban jiwa sebanyak 18 Orang meninggal, sedangkan korban yang mengalami luka sebanyak 29 Orang.

Mahasiswa yang melakukan Aksi Demonstrasi sempat masuk ke dalam kantor dan terjadi keributan dengan pihak keamanan, mereka kesal lantaran tidak ada perwakilan pihak PT. IMIP yang berani menemui mahasiswa.

Abraham mendesak investor PT. IMIP dan PT. ITSS segera angkat kaki dari Indonesia

“Mereka mengoperasikan perusahaan tidak memperhatikan keselamatan kerja. Sehingga banyak korban jiwa pada ledakan”, kata Abraham.

Di akhir orasinya mahasiswa akan terus melakukan Aksi Demonstrasi sampai yang menjadi tuntutan mereka di penuhi.

Artikel PMII Demo Kantor PT IMIP di Jakarta Terkait Ledakan Smelter pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Pemerintah harus mengusut tuntas insiden kecelakaan kerja di PT ITSS. Apakah insiden terjadi karena murni faktor kecelakaan yang tak dapat dihindari atau karena adanya unsur kelalaian?” kata Netty, Jumat, 29 Desember 2023.

“Penyelidikan harus dilakukan transparan dan apa adanya. Jangan ada hal yang ditutup-tutupi. Jika memang ada unsur kelalaian dalam aspek penerapan K3, maka harus diproses secara hukum,” tambahnya.

Menurut Netty, kasus ledakan ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah dan juga perusahaan untuk memperhatikan keamanan dan keselamatan para pekerja yang berada dalam area kerja berbahaya.

“Jangan hanya memerah keringatnya saja, tapi abai terhadap keselamatan jiwa para pekerja,” tandasnya.

Netty juga meminta pemerintah untuk mengawal pemenuhan hak-hak korban yang meninggal dunia.

“Pemberian dana santunan, baik proses dan besarannya harus sesuai dengan hukum. Bahkan harus ada kebijaksanaan perusahaan dalam menghargai dan menghormati keluarga para pekerja yang telah berkorban nyawa,” kata Netty.

“Proses pencairan santunan BPJS ketenagakerjaan harus dilakukan segera. Tidak adanya pembahasan soal ini menimbulkan pertanyaan, apakah para korban tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan?” tanya Netty.

Politisi PKS Dapil Kokab Cirebon Indramayu ini mengingatkan bahwa mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kewajiban perusahaan. “Jika mereka tidak terdaftar sebagai peserta JKN, maka ini dapat menjadi temuan yang memberatkan perusahaan,” tandasnya.

Artikel DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas Ledakan Tungku Smelter PT ITSS pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Anggota DPR RI Arsul Sani mendukung pemberian sanksi pidana bagi korporasi.
Menurutnya, pihak kepolisian perlu menyelidiki penyebab peristiwa ledakan tersebut.

“Hukum (pidana) kita mengatur tanggung jawab pidana korporasi. Polri memang perlu menyelidiki ada-tidaknya unsur kelalaian sebagai satu bentuk pidana yang menyebabkan mati dan lukanya orang pada peristiwa ledakan smelter di Morowali tersebut,” kata Arsul Sani melalui akun X-nya pada Rabu (27/12/2023). Ejaan penulisan sudah diperbaiki.

Dia mencontohkan kepolisian yang mebgusut peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung RI di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

“Dalam peristiwa kebakaran Gedung @KejaksaanRI, Bareskrim Polri @penipuhan menyelidiki peristiwa tersebut meski tidak timbulkan korban jiwa,” ujarnya.

“Apalagi dalam peristiwa di Morowali ini,” sambung dia.

Diketahui, ledakan tungku smelter PT ITSS telah menewaskan 16 orang karyawan dan puluhan lainnya mengalami luka ringan dan berat.

PT ITSS merupakan anak usaha Tsingshan Group asal Tiongkok dan berada di wilayah PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Atas peristiwa ledakan itu, Walhi meminta pemerintah memberikan sanksi terhadap PT IMIP dan menyetop operasionalnya.

“Kami mendesak kepada pemerintah pusat untuk tidak diam saja produksi PT IMIP harus segera dihentikan, dan memberikan sanksi tegas terhadap PT IMIP,” kata Kepala Advokasi dan Kampanye WALHI Sulteng, Aulia Hakim dikutip hari ini.

Aulia menyebut korban meninggal dan luka tidak sedikit. Dia mengingatkan pemerintah tidak hanya gencar kampanye hilirisasi nikel dengan angin surga atas keuntungan yang diperoleh tanpa melihat kenyataan di lapangan.

“Nyawa melayang, hidup sengsara akibat kawasan yang kacau dan amburadul,” ucapnya.

(Faw/rilpolitik)

Artikel Arsul Sani Sebut Polri Perlu Usut Peristiwa Ledakan di Morowali pertama kali tampil pada Rilpolitik.