Rilpolitik.com, Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemerintah untuk segera memberikan sanksi kepada PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atas ledakan yang terjadi di tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah, Minggu (24/12/2024).
Anggota DPR RI Arsul Sani mendukung pemberian sanksi pidana bagi korporasi.
Menurutnya, pihak kepolisian perlu menyelidiki penyebab peristiwa ledakan tersebut.
“Hukum (pidana) kita mengatur tanggung jawab pidana korporasi. Polri memang perlu menyelidiki ada-tidaknya unsur kelalaian sebagai satu bentuk pidana yang menyebabkan mati dan lukanya orang pada peristiwa ledakan smelter di Morowali tersebut,” kata Arsul Sani melalui akun X-nya pada Rabu (27/12/2023). Ejaan penulisan sudah diperbaiki.
Dia mencontohkan kepolisian yang mebgusut peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung RI di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
“Dalam peristiwa kebakaran Gedung @KejaksaanRI, Bareskrim Polri @penipuhan menyelidiki peristiwa tersebut meski tidak timbulkan korban jiwa,” ujarnya.
“Apalagi dalam peristiwa di Morowali ini,” sambung dia.
Diketahui, ledakan tungku smelter PT ITSS telah menewaskan 16 orang karyawan dan puluhan lainnya mengalami luka ringan dan berat.
PT ITSS merupakan anak usaha Tsingshan Group asal Tiongkok dan berada di wilayah PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Atas peristiwa ledakan itu, Walhi meminta pemerintah memberikan sanksi terhadap PT IMIP dan menyetop operasionalnya.
“Kami mendesak kepada pemerintah pusat untuk tidak diam saja produksi PT IMIP harus segera dihentikan, dan memberikan sanksi tegas terhadap PT IMIP,” kata Kepala Advokasi dan Kampanye WALHI Sulteng, Aulia Hakim dikutip hari ini.
Aulia menyebut korban meninggal dan luka tidak sedikit. Dia mengingatkan pemerintah tidak hanya gencar kampanye hilirisasi nikel dengan angin surga atas keuntungan yang diperoleh tanpa melihat kenyataan di lapangan.
“Nyawa melayang, hidup sengsara akibat kawasan yang kacau dan amburadul,” ucapnya.
(Faw/rilpolitik)
