Keputusan untuk walk out dari persidangan diumumkan oleh Denny Indrayana melalui akun X resminya.

“Hari ini Saya dan Tim Kuasa Hukum mencabut gugatan dan Walk Out dari sidang PTUN terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran,” kata Denny.

Denny mengungkapkan alasan memilih walk out dan mencabut gugatan. Dia menyebut pihak tergugat, yakni Kementerian Pendidikan, tidak kunjung menghadirkan bukti yang menjadi dasar terbitnya suket penyetaraan pendidikan Gibran.

“Alasannya, Tergugat/Kementerian Pendidikan, setelah berkali-kali diminta, bahkan oleh Ketua Majelis, TIDAK kunjung menghadirkan bukti apapun yang menjadi dasar terbitnya Suket,” katanya.

Meski begitu, kata Denny, pihak tergugat justru keberatan dengan sikapnya yang memilih mencabut gugatan.

“Yang aneh bin ajaib, dengan tidak menghadirkan bukti-bukti dasar terbitnya Suket, Tergugat justru keberatan ketika kami mengajukan pencabutan gugatan. Kok bisa? Ada apa?” tutup Denny.

Diketahui, penggugat dalam perkara ini adalah Mercy Sihombing. Sementara tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen. Adapun Gibran masuk sebagai pihak Tergugat II intervensi.

Sidang hari ini dijadwalkan mendengarkan jawaban terugat II Intervensi secara elektronik dan tambahan bukti surat penggugat dan tergugat secara konvensional.

Gugatan terhadap suket penyetaraan pendidikan Gibran tersebut diajukan pada 15 Juli 2026.

Dalam petitumnya, penggugat meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

(War/rilpolitik)

Artikel Tergugat Tak Kunjung Hadirkan Bukti, Denny Indrayana Cabut Gugatan Ijazah Gibran di PTUN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dino menilai gugatan tersebut justru menjadi kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan kualitas dirinya kepada publik.

Diketahui, Denny Indrayana mempersoalkan syarat pendidikan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak terpenuhi sejak proses pencalonan. Persoalan tersebut dibawa ke MK dan secara teknis masuk sebagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Dino berpandangan bahwa rakyat memiliki hak mutlak untuk mengetahui kualifikasi pemimpinnya. Termasuk mengetahui apakah ada konspirasi pelecehan administratif terhadap persyaratan calon wakil presiden.

Hal itu, kata dia, sebagai bentuk pelecehan terhadap pemilu, pelanggaran hukum, dan penistaan terhadap demokrasi.

“Negara ini milik kita semua, dan kedaulatan berada di rakyat, bukan pihak manapun. Hukum dan peraturan yang berlaku bagi semua WNI juga berlaku bagi Gibran,” kata Dino lewat akun X resminya, Minggu (13/9/2026).

Dino menilai Gibran perlu memberikan klarifikasi atas tuduhan Denny Indrayana, apapun konsekuensinya.

“Bahkan menurut saya, ini kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan kualitasnya sebagai politisi/pemimpin, dan bagi rakyat untuk menilainya sendiri,” ujarnya.

Namun, kata Dino, hingga kini belum ada tanggapan apapun dari Gibran terkait gugatan Indrayana di MK. “Berbeda dari ayahnya yang paling paling tidak memberikan respons terhadap upaya serupa Roy Suryo dkk,” kata dia.

Dia menilai Gibran justru terkesan menghindar dan bersembunyi ketimbang menghadapi serangan-serangan yang menyasar dirinya “Dan mengandalkan pembelaan orang-orang yang sebenarnya juga tidak tahu apa situasi sebenarnya mengenai ijazah SMA-nya,” ujarnya.

Sikap tersebut membuat Dino ragu dengan keberanian Gibran membela integritas NKRI jika suatu saat diserang.

“Bagi saya, logikanya sederhana: Kalau Gibran tidak bisa dan tidak berani membela integritas dan kredibilitas dirinya sendiri, bagaimana dia akan bisa dan berani membela integritas NKRI jika diserang? We expect more from our leaders,” katanya.

“Bagi yang sayang pada Gibran, silahkan, tapi anda sebaiknya lebih sayang pada Indonesia. Something to think about,” tutup Dino.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Eks Wamenlu Sebut Gibran Perlu Klarifikasi Tuduhan Denny Indrayana, Buktikan Kualitas Diri pertama kali tampil pada Rilpolitik.