Surat Nomor 4786/PB.03/Α.Ι.01.08/99/11/2025 diteken oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya dan Wasekjen PBNU Faisal Saimima. Surat yang diterbitkan pada 26 November 2025 itu menyatakan bahwa SE pemberhentian Gus Yahya tidak sah dan tidak mewakili keputusan resmi PBNU.

Surat tersebut menjelaskan bahwa SE dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jendral sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pedoman Administrasi harus ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jendral.

Sementara pada SE pemberhentian Gus Yahya dari Ketua Umum PBNU diketahui hanya diteken oleh Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir.

PBNU juga menyatakan bahwa surat resmi dinyatakan sah apabila telah dibubuhi stempel digital dengan QR Code Stempel Peruri di sebelah kiri bawah serta disertai footer resmi berisi keterangan ‘Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera’.

Selanjutnya, surat resmi PBNU tidak memuat watermark ‘DRAFT’. Apabila terdapat watermark tersebut, maka surat itu bukan surat final dan tidak memiliki kekuatan administrasi.

“QR Code tanda tangan pada surat yang beredar apabila dipindai menghasilkan status “TTD Belum Sah”, sehingga surat tersebut tidak dapat dianggap sebagai dokumen resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” demikian tulis surat PBNU.

“Nomor surat tersebut apabila diverifikasi melalui laman https://verifikasi.nu.id/surat akan menampilkan keterangan “Nomor Dokumen tidak terdaftar”, sehingga secara sistem dinyatakan tidak valid dan tidak tercatat dalam basis data resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” lanjutnya.

Oleh karena itu, PBNU menegaskan bahwa SE pemecatan Gus Yahya tidak sah dan tidak mewakili keputusan resmi PBNU.

“Dengan demikian, surat yang beredar tersebut dinyatakan tidak sah serta tidak mewakili keputusan resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengimbau seluruh pihak untuk melakukan verifikasi keaslian dokumen melalui laman verifikasi-surat.nu.id atau menggunakan Peruri Code Scanner,” tegasnya.

Sebelumnya, beredar Surat Edaran yang ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir yang berisi keputusan pemecatan Gus Yahya dari posisi Ketum PBNU.

Surat tersebut merupakan tindaklanjut dari keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU pada 20 November 2025, yang memberi waktu tiga hari bagi Gus Yahya untuk mundur atau diberhentikan.

“Bahwa berdasarkan butir 3 di atas, maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,” tulis SE tersebut.

(Ah/rilpolitik)

Artikel PBNU Keluarkan Surat, Sebut SE Pemecatan Gus Yahya Tak Sah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

SE bernomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 itu penegasan terkait pemberhentian Gus Yahya dari posisi Ketum PBNU. Surat ini diteken oleh Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025.

Dalam surat tersebut, PBNU menyatakan Gus Yanya sudah bukan Ketum PBNU lagi. Keputusan ini berlaku per hari ini, Rabu, 26 November 2025.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,” tulis SE tersebut seperti yang diterima rilpolitik.com, Rabu.

“Bahwa berdasarkan butir 3 di atas, maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,” lanjutnya.

Surat juga memerintahkan PBNU untuk segera melakukan Rapat Pleno membahas pemberhentian dan pergantian fungsionaris kepengurusan PBNU.

Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan jabatan ketua umum, tulis surat tersebut, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku Pimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama.

Surat tersebut juga mempersilakan Gus Yahya untuk mengajukan permohonan ke Majelis Tahkim NU jika keberatan dengan keputusan pemberhentian ini.

(War/rilpolitik)

Artikel PBNU Keluarkan SE, Tegaskan Gus Yahya Bukan Ketum Lagi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dalam pertemuan ini disepakati bahwa kepengurusan PBNU harus diselesaikan genap satu periode dan Gus Yahya tetap sebagai ketum.

“Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu,” kata Katib Aam PBNU Ahmad Said Asrori usai pertemuan, Minggu malam.

Asrori menegaskan kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Jadi sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri. Tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Semua harus, semuanya pengurusan harian PBNU mulai Rais Aam sampai jajaran, Ketua Umum dan jajaran sempurna sampai Muktamar yang akan datang,” ujarnya.

Menurut dia, ketentuan mengenai penggantian pengurus sudah diatur dalam AD/ART organisasi, sehingga perubahan struktur tidak bisa dilakukan melalui rapat biasa.

“Itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan,” jelasnya.

Sebelumnya, Rais Aam PBNU, KH. Miftachul Akhyar meminta Ketua Umum PBNU Gus Yahya mengundurkan diri atau dimundurkan. Permintaan itu merupakan hasil Rapat Harian Syuriah PBNU yang digelar di Hotel Aston City Jakarta pada 20 November 2025.

“KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU,” bunyi risalah tersebut.

“Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” tambahnya.

Artikel Pertemuan Ulama di PBNU Sepakat Gus Yahya Tetap Ketum pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Berdasarkan risalah rapat yang beredar di kalangan wartawan, rapat ini dipimpin langsung oleh Rais Aam PBNU, KH. Miftachul Akhyar dan dihadiri oleh 37 orang dari 50 orang Pengurus Harian Syuriah PBNU.

Alasan permintaan penguduran diri Gus Yahya terkait dengan diundangnya jaringan Zionisme Internasional sebagai narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU), kaderisasi tingkat tertinggi NU.

Tindakan mengundang jaringan Zionisme Internasional itu dianggap telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

“Rapat memandang bahwa pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan,” bunyi risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar pada 20 November 2025, dikutip rilpolitik.com Sabtu (22/11/2025).

Alasan lainnya adalah soal tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dianggap mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku. Hal itu dinilai membahayakan terhadap eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Oleh karena itu, rapat memutuskan bahwa Gus Yahya harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam kurun waktu 3 hari ke depan. Jika tidak, maka Rais Syuriah PBNU akan melakukan tindakan pemecetan.

“KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU,” bunyi risalah tersebut.

“Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” tambahnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Waduh! Rais Aam Minta Gus Yahya Mundur dari Ketum PBNU pertama kali tampil pada Rilpolitik.