Di balik setiap keputusan Presiden, selalu ada satu posisi yang bekerja dalam senyap namun menentukan arah: Sekretaris Kabinet.

Posisi ini jarang tampil ke depan, tidak selalu terlihat hasil kerjanya secara langsung, tetapi berada di titik yang sangat krusial—menghubungkan kehendak Presiden dengan mesin negara yang besar dan kompleks. Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, peran ini menjadi semakin penting, karena arah kebijakan yang diambil bersifat strategis, lintas sektor, dan berdampak jangka panjang.

Di sinilah letak tantangan utamanya.

Sekretaris Kabinet bukan sekadar administrator rapat atau pencatat keputusan. Ia adalah penjaga konsistensi arah Presiden, penghubung antar-kementerian, sekaligus penerjemah visi besar menjadi langkah-langkah yang dapat dijalankan. Ia harus memahami cara berpikir Presiden—sering kali sebelum hal itu sepenuhnya terucap—dan memastikan bahwa arah tersebut tidak terpecah dalam pelaksanaannya.

Karena itu, kedekatan dengan Presiden bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan.

Dalam banyak sistem pemerintahan modern, posisi seperti ini memang menuntut tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Tanpa kepercayaan, koordinasi akan melambat. Tanpa kedekatan, pesan akan terdistorsi. Dan tanpa keduanya, arah kebijakan bisa kehilangan kohesinya.

Namun justru di titik inilah sering muncul salah paham di ruang publik.

Apa yang secara fungsional merupakan kebutuhan kerja, kerap terbaca sebagai kedekatan personal yang berlebihan. Apa yang seharusnya dipahami sebagai mekanisme institusional, sering kali dilihat sebagai relasi individual. Padahal, yang sedang bekerja bukan sekadar seorang individu, melainkan sebuah posisi yang secara inheren memang berada sangat dekat dengan pusat pengambilan keputusan.

Hal ini juga dialami oleh Teddy Indra Wijaya dalam menjalankan tugasnya. Sebagai figur yang relatif muda dan berada di posisi yang sangat strategis, ia menghadapi dua tekanan sekaligus: menjaga kepercayaan Presiden, sekaligus menghadapi persepsi publik yang tidak selalu memahami kompleksitas perannya.

Di satu sisi, ia harus mampu menangkap arah besar kebijakan Presiden dan memastikan seluruh jajaran pemerintahan bergerak dalam satu garis. Di sisi lain, ia berada dalam ruang publik yang cepat menilai, sering kali tanpa melihat keseluruhan konteks.

Ini adalah posisi yang secara alamiah sulit.

Lebih sulit lagi karena sebagian besar pekerjaannya terjadi di balik layar. Ketika koordinasi berjalan baik, ia tidak terlihat. Ketika arah kebijakan konsisten, ia tidak disebut. Namun ketika muncul persepsi yang keliru, posisi ini justru menjadi sorotan.

Di era komunikasi yang serba cepat dan fragmentatif, tantangan ini semakin besar. Publik cenderung melihat potongan-potongan peristiwa, bukan keseluruhan desain kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, siapa pun yang berada di titik persimpangan antara Presiden dan sistem negara akan rentan disalahpahami.

Karena itu, penting bagi kita untuk melihat posisi Sekretaris Kabinet secara lebih utuh.

Ini bukan semata soal individu. Ini adalah soal bagaimana sebuah pemerintahan bekerja. Bagaimana visi Presiden dijaga agar tetap konsisten. Bagaimana keputusan tidak terfragmentasi. Dan bagaimana negara memastikan bahwa arah besar tidak hilang di tengah kompleksitas pelaksanaan.

Dalam perspektif ini, kedekatan dengan Presiden bukanlah keistimewaan, melainkan tanggung jawab. Bahkan bisa dikatakan, semakin dekat posisi tersebut dengan pusat kekuasaan, semakin besar pula beban yang harus ditanggung.

Di sinilah letak sesungguhnya dari posisi strategis itu.

Dan mungkin, juga letak dari kesulitannya.

Bagaimana menurut sedulur?

Artikel Posisi Strategis Sekretaris Kabinet pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menilai Teddy justru tidak boleh mundur dari institusi militer. Sebab, menurutnya, penempatan Teddy sebagai Seskab dalam statusnya sebagai prajurit TNI aktif sudah sah.

Fahri memastikan tak ada aturan yang dilanggar dari penunjukan Teddy sebagai Seskab oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, kritik harus merujuk pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku, bukan atas dasar kebencian.

Dia juga meminta publik untuk tidak perlu ragu dengan Prabowo. Menurutnya, Prabowo sebagai kesatria pasti patuh terhadap ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

“Terkait polemik status Letkol Teddy sebagai prajurit TNI aktif yang menempati posisi Sekretaris Kabinet, satu-satunya pegangan kita adalah aturan main, peraturan dan perundang-undangan,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya pada Jumat (14/3/2025).

“Jangan benci dan bawa perasaan. Presiden Prabowo adalah seorang kesatria yang patuh pada ketentuan peraturan-perundangan. Itu jangan diragukan,” tambahnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu lalu menjelaskan bahwa Sekretariat Kabinet pada dasarnya telah dinyatakan bubar berdasarkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Fungsi Kementerian Negara yang diteken Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024 atau sehari setelah dilantik jadi presiden. Pelaksanaan tugasnya kemudian diintegrasikan ke dalam Kementerian Sekretaris Negara.

“Pasal 2 Perpres 139/2024 Tentang Penataan Fungsi Kementerian Negara, ditandantangani Presiden 21 oktober 2024 menyebutkan: membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Perpres 55/2020. Pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam Kementerian Sekretaris Negara,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut dia, posisi Seskab berada dalam Sekretariat Militer Presiden berdasarkan Perpres Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretaris Negara.

“Pasal 48 Perpres 148/2024 Tentang Kementerian Sekretaris Negara menyebutkan posisi Seskab berada dalam Sekretariat Militer Presiden,” jelas Fahri.

“Dengan demikian maka pos Seskab dapat ditempati oleh prajurit TNI aktif,” imbuhnya.

Sebab itu, Fahri menyebut penempatan Teddy sebagai Seskab sudah sah dan Teddy tidak perlu mundur dari dinas kemiliteran.

“Untuk itu penempatan Letkol Teddy sebagai Seskab dalam status sebagai prajurit TNI aktif adalah sah. Dia bukan saja tidak harus mundur tapi tidak boleh mundur dari institusi TNI karena Setmilpres memang ditempati oleh para prajurit TNI aktif,” tegas dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Fahri Hamzah: Seskab Teddy Tak Boleh Mundur dari TNI pertama kali tampil pada Rilpolitik.