Bagi pelaut Bugis-Makassar, perahu adalah rumah kehidupan. Di mana pun perahu itu bersandar, kehadirannya diikhtiarkan membawa kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Ketika sesama menghadapi kesulitan, semangat kebersamaan mendorong setiap orang untuk mengulurkan tangan dan meringankan beban satu sama lain.

Nilai-nilai tersebut berakar dalam khazanah kebudayaan Bugis-Makassar, khususnya melalui konsep “sengereng” dan “sibaliperi”. Keduanya menawarkan pelajaran penting tentang bagaimana seseorang mengembangkan potensi dirinya sekaligus memelihara kepedulian terhadap sesama—sebuah prinsip yang tetap relevan bagi masa depan Indonesia.

Di tengah pembangunan yang kerap diukur melalui pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kemajuan teknologi, kita perlu kembali mengajukan pertanyaan mendasar: apakah kemajuan telah membuat manusia semakin bermartabat dan masyarakat semakin berkeadilan?

Bangsa yang besar tidak cukup hanya menghasilkan kekayaan. Bangsa juga harus mampu membangun kepercayaan, memelihara solidaritas, dan mewariskan kebaikan kepada generasi berikutnya.

Meninggalkan warisan kebaikan

Dalam khazanah Bugis-Makassar, sengereng dapat dimaknai sebagai kebaikan yang meninggalkan kesan mendalam dan terus dikenang. Nilai ini tercermin dalam ungkapan, “Tega sanre lopimmu, kosiko-tu taro sengereng.”

Di mana pun perahumu bersandar, di situlah engkau meninggalkan kebaikan yang akan dikenang selamanya.

Perahu dalam ungkapan tersebut menggambarkan perjalanan kehidupan manusia. Kita mungkin berpindah tempat, menduduki berbagai jabatan, memperoleh kekayaan, atau mencapai prestasi. Namun, nilai kehidupan tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang berhasil dikumpulkan, melainkan juga oleh manfaat yang kita tinggalkan.

Dalam perspektif ini, sengereng merupakan warisan moral yang melampaui usia biologis seseorang. Tubuh dapat menua dan kehidupan berakhir, tetapi gagasan, karya, keberanian, dan pengabdian dapat terus menginspirasi generasi berikutnya.

Bacharuddin Jusuf Habibie memberikan contoh yang relevan. Warisannya tidak hanya terletak pada kedudukannya sebagai presiden atau reputasinya sebagai ilmuwan, tetapi juga pada keyakinannya bahwa Indonesia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kemandirian bangsa.

Tentu, warisan seorang tokoh perlu dinilai secara proporsional, termasuk melalui keputusan dan keterbatasannya. Namun, pelajaran pentingnya tetap jelas: kemampuan individu memperoleh makna yang lebih besar ketika diabdikan bagi kepentingan bersama.

Tidak semua orang harus menjadi ilmuwan besar atau kepala negara untuk meninggalkan sengereng. Seorang guru yang mendidik dengan ketulusan, petani yang bekerja dengan tekun, peneliti yang menghasilkan pengetahuan, dan pejabat yang menjalankan amanah secara jujur juga dapat meninggalkan warisan kebaikan.

Martin Luther King Jr. pernah menyampaikan gagasan yang menyentuh ketika menegaskan bahwa setiap orang dapat menjadi besar karena setiap orang dapat melayani. Kebesaran manusia, dengan demikian, tidak selalu ditentukan oleh tingginya kedudukan, tetapi oleh kesediaannya memberikan manfaat yang didasari kasih sayang.

Solidaritas sebagai kekuatan bangsa

Jika sengereng menekankan makna kehidupan melalui warisan kebaikan, sibaliperi mengingatkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri.

Kita tumbuh melalui keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan pengetahuan yang diwariskan banyak generasi. Bahkan keberhasilan yang tampak sebagai pencapaian pribadi hampir selalu ditopang oleh kerja sama dan kepercayaan orang lain.

Sibaliperi menegaskan kesediaan untuk saling membantu dan menguatkan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Nilai ini bukan sekadar anjuran untuk bermurah hati, melainkan kesadaran bahwa kehidupan bersama melahirkan tanggung jawab bersama.

Ketika anak-anak tidak memperoleh pendidikan bermutu, ketika masyarakat terpencil kesulitan mengakses layanan kesehatan, atau ketika keluarga terjebak dalam kemiskinan, kita tidak cukup hanya menyalahkan individu. Kita juga harus memeriksa ketimpangan kesempatan, kualitas pelayanan publik, dan kebijakan yang membentuk kehidupan mereka.

Solidaritas tidak berarti menghapus kemandirian. Justru, bantuan yang baik seharusnya memperkuat kemampuan seseorang untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Masyarakat yang kuat bukanlah masyarakat yang membuat semua orang bergantung, melainkan masyarakat yang memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang.

Semangat ini sejalan dengan nilai Bugis-Makassar lainnya: sipakatau, saling memanusiakan; sipakainge, saling mengingatkan; dan sipakalebbi, saling menghargai.

Ketiganya menegaskan bahwa perbedaan kemampuan, kekayaan, dan kedudukan tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan martabat manusia.

Melampaui pertentangan ideologi

Dalam sejarah pemikiran modern, pembangunan sering ditempatkan di antara dua kutub: kebebasan individu dan kepentingan kolektif, kapitalisme dan sosialisme, atau orientasi Barat dan Timur.

Tradisi liberal memberikan sumbangan penting melalui perlindungan kebebasan, hak individu, dan pembatasan kekuasaan. Sebaliknya, tradisi sosialistik mengingatkan bahwa kebebasan formal tidak selalu berarti kesempatan yang nyata bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan atau mengalami diskriminasi.

Keduanya memiliki pelajaran berharga. Kebebasan tanpa solidaritas dapat memperlebar kesenjangan. Sebaliknya, kesetaraan yang dipaksakan dengan mengorbankan kebebasan dapat melahirkan penyeragaman dan dominasi.

Sengereng dan sibaliperi menawarkan jalan untuk mempertemukan kedua kepentingan tersebut. Nilai pertama mendorong manusia mengembangkan kemampuan dan menghasilkan karya terbaik. Nilai kedua mengingatkan bahwa kesempatan untuk berkembang harus ditopang oleh lingkungan sosial yang adil.

Keduanya tidak menghapus perbedaan antara individu dan masyarakat, tetapi memperlihatkan bahwa keduanya dapat saling menguatkan. Individu yang berdaya mampu memberikan kontribusi lebih besar, sedangkan masyarakat yang solidaristik membuka ruang bagi lebih banyak orang untuk berkembang.

Di sinilah Pancasila menemukan relevansinya.

Pancasila bukan sekadar kompromi di antara berbagai ideologi. Ia merupakan landasan filosofis yang memungkinkan Indonesia mengolah nilai-nilai universal melalui pengalaman sejarah dan kebudayaannya sendiri.

Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan kita pada tanggung jawab moral. Kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan martabat setiap individu. Persatuan Indonesia mengajarkan kebersamaan tanpa menghapus kemajemukan. Kerakyatan menuntut demokrasi yang mengutamakan kebijaksanaan dan musyawarah. Keadilan sosial memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir orang.

Dalam kerangka tersebut, sengereng memperkaya pemahaman kita tentang tanggung jawab individu, sementara sibaliperi memperdalam makna solidaritas. Keduanya membantu menerjemahkan Pancasila dari dasar negara menjadi etika kehidupan sehari- hari.

Dari nilai menuju tindakan

Tantangan terbesar kita bukan kekurangan slogan kebangsaan, melainkan kesenjangan antara nilai yang diucapkan dan tindakan yang dijalankan.

Dalam pendidikan, misalnya, keberhasilan tidak cukup diukur melalui ijazah dan angka kelulusan. Sekolah dan perguruan tinggi juga harus membentuk manusia yang berintegritas, kreatif, serta memiliki kepedulian sosial.

Dalam pemerintahan, jabatan seharusnya dipandang sebagai kesempatan meninggalkan kebijakan dan institusi yang bermanfaat jauh melampaui masa jabatan. Ukuran keberhasilan pemimpin bukan hanya popularitas, melainkan perbaikan nyata dalam kehidupan rakyat.

Dalam pembangunan ekonomi, inovasi, kewirausahaan, dan kompetisi perlu didorong. Namun, akses terhadap pendidikan, pembiayaan, teknologi, dan kesempatan kerja juga harus diperluas agar kemajuan tidak terkonsentrasi pada kelompok yang telah memiliki keunggulan sejak awal.

Demokrasi pun harus melampaui persaingan elektoral. Perbedaan pilihan politik tidak boleh berubah menjadi permusuhan, sedangkan kritik tidak semestinya dianggap sebagai ancaman. Supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia harus berlaku bagi semua orang, tanpa membedakan kekuasaan maupun kekayaan.

Nilai-nilai lokal juga perlu dihidupkan melalui pendidikan dan kajian akademik agar tidak berhenti sebagai simbol atau romantisme masa lalu. Kebudayaan akan tetap relevan apabila mampu menawarkan jawaban terhadap persoalan zaman.

Sumbangan dari Nusantara

Dari Makassar, nilai sengereng dan sibaliperi dapat menjadi bagian dari dialog Indonesia dengan dunia. Pengalaman maritim Bugis-Makassar menunjukkan bahwa identitas yang kuat tidak harus membuat masyarakat tertutup terhadap perjumpaan dan pertukaran gagasan.

Di tengah konflik, ketimpangan, dan persaingan geopolitik, dunia membutuhkan manusia yang mampu berinovasi tanpa kehilangan empati, masyarakat yang menghargai prestasi tanpa meninggalkan kelompok rentan, serta negara yang kuat tanpa menyalahgunakan kekuasaan.

Indonesia tidak harus memilih antara menghargai individu dan memperjuangkan kepentingan bersama. Pancasila memungkinkan keduanya berjalan beriringan, dengan tetap menghormati kebebasan, kemajemukan, demokrasi, dan keadilan.

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah seberapa tinggi seseorang berhasil mencapai kedudukan, melainkan apa yang diwariskannya bagi kehidupan. Bukan pula seberapa besar kekuatan suatu masyarakat, melainkan seberapa kuat masyarakat itu menopang anggotanya ketika menghadapi kesulitan.

Sengereng mengajarkan kita untuk meninggalkan kebaikan di mana pun berada. Sibaliperi mengingatkan kita untuk tidak membiarkan sesama menghadapi kehidupan sendirian.

Apabila keduanya dihidupkan dalam pengamalan Pancasila, pembangunan kebangsaan tidak lagi sekadar mengejar kemajuan material. Ia menjadi ikhtiar membangun manusia yang bermartabat, masyarakat yang saling menopang, dan negara yang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Sebab, ukuran tertinggi kemajuan bangsa bukan hanya seberapa tinggi individu- individunya mampu terbang, melainkan juga seberapa luas kebaikan yang mereka tinggalkan dan seberapa kuat mereka saling menopang agar seluruh bangsa dapat terbang bersama.

Artikel Sengereng, Sibaliperi, dan Jalan Tengah Pancasila pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kegiatan ini dihadiri anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Raden Gusti Arief, serta Bapak Raihan Febriansyah dan Bapak Ma’mun Johari selaku Dekan Fakultas serta jajarannya, tidak lupa juga para perwakilan Ormawa Universitas Saintek Muhammadiyah.

Seminar ini merupakan salah satu upaya BEM Universitas Saintek Muhammadiyah untuk membangun kesadaran dan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui seminar ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berintegritas.

Presiden Mahasiswa BEM SaintekMu, menyampaikan rasa bangga dan mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah berpartisipasi dalam acara tersebut.

“Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat diimplementasikan oleh peserta seminar, karena Pancasila adalah hal yang sangat penting untuk menunjang kehidupan mahasiswa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Raden Gusti Arief menekankan pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Pancasila bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan dari aksi tindakan kita. Kita harus memahami sejarah dan nilai-nilai Pancasila agar kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.

Selain itu, Raden Gusti Arief juga menekankan pentingnya membangun karakter dan integritas dalam diri mahasiswa.

“Kita harus membangun karakter dan integritas yang kuat, sehingga kita dapat menjadi generasi muda yang cerdas dan berkarakter,” ujarnya.

Acara seminar ini berlangsung dengan sangat interaktif dan menyenangkan. Peserta seminar sangat antusias dan berpartisipasi aktif dalam diskusi dan tanya jawab.

Di akhir acara, peserta seminar juga diberikan kesempatan untuk mengikuti sesi foto bersama dengan pemateri dan panitia.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa dan juga masyarakat luas. Semoga nilai-nilai Pancasila dapat terus dilestarikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi landasan bagi pembangunan bangsa dan negara yang lebih baik.

Artikel Gelar Seminar Pancasila, BEM SaintekMu Ingin Wujudkan Generasi Muda Berkualitas pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Ketua Umum MATAKIN, Budi Santoso Tanuwibowo dan jajaran pengurus MATAKIN saat menerima kunjungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Kantor MATAKIN, Klenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

“Titik poinnya kami sepakat dan mendukung upaya mengembalikan bangsa ini ke sistem bernegara yang memakai dasar Pancasila. Bagi kami, Pancasila itu harta paling berharga yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilainya harus terus dirawat, dijaga dan diimplementasikan,” ujar dia.

Namun, menurut Budi, yang terjadi sekarang ini Pancasila justru disia-siakan. Pancasila sama sekali tidak menjadi nafas dalam UUD 1945 hasil amandemen tahap 1 sampai 4.

“Ketika membuka UUD setelah amandemen, saya merasa miris. Menurut saya kok ada UUD dari sebuah negeri besar tetapi kalah dengan AD/ART sebuah organisasi. Ada pasal yang hilang tanpa penjelasan, kemudian ada kerancuan antara UUD dan kebijakan turunannya dan lain-lain,” tukas Budi.

Padahal kata Budi, jika membaca naskah asli UUD 1945, kita seperti membaca Kitab agama Khonghucu. “Karena di BPUPKI ada empat orang beragama Konghucu yang ikut menyusun UUD,” tegas dia.

Keresahan MATAKIN sama dengan yang dirasakan oleh DPD RI. Karenanya MATAKIN senafas dengan usaha untuk mengubah bangsa ini lebih baik.

“Silakan Pak LaNyalla pimpin untuk menguatkan dan menyempurnakan UUD ’45 sehingga bangsa ini terbang tinggi ke angkasa tetapi tetap berpijak ke bumi,” ujar dia.

Hanya saja Budi mengingatkan, perlu dipikirkan strategi yang tepat. Mengingat kondisi bangsa saat ini yang tidak karuan dan penuh ketidakpercayaan.

“Tapi fenomena Mahkamah Konstitusi dengan putusannya, kemudian tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin menipis tentu membuat kami pesimis sehingga diperlukan cara dan langkah yang strategis,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan kembali ke UUD 1945 naskah asli merupakan obat bagi bangsa. Menurut dia, persoalan bangsa yang sudah jauh melenceng ini harus dibenahi dari akar persoalannya, yakni di hulu.

“Ibaratnya kita ini sudah jauh kesasar, makanya kita kembali ke titik aslinya. Setelah itu dibenahi yang membuat kita tersasar tadi. Sudah waktunya UUD 1945 yang diganti pada tahun 1999-2002 dikembalikan sesuai aslinya kemudian kita perkuat lagi,” tutur LaNyalla.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla juga mengajak MATAKIN untuk bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi untuk bersama-sama komponen bangsa yang lain, mendesak stakeholder negara (MPR, Lembaga-Lembaga Negara, Presiden, TNI-Polri, Ketua Partai dan Elemen Bangsa lainnya) untuk kembali ke Pancasila.

Nantinya, dijelaskan Senator asal Jawa Timur itu, Dewan Presidium Konstitusi akan menyampaikan maklumat yang dibacakan oleh Wakil Presiden RI ke-VI, Try Sutrisno dan diserahkan ke Pimpinan MPR. Adapun isi maklumat adalah desakan ke MPR RI untuk segera menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa melalui penetapan kembali UUD 1945 sebelum amandemen.

“Sudah banyak tokoh yang akan ikut serta. Banyak juga dari organisasi masyarakat dan organisasi profesi yang mendukung. Karena perjuangan ini bukan perjuangan kelompok, juga bukan perjuangan politik, tetapi perjuangan demi Indonesia yang lebih berdaulat, adil dan makmur, sesuai cita-cita para pendiri bangsa,” tegas LaNyalla.

Ketua DPD RI dalam kesempatan itu didampingi Staf Khusus Brigjen Pol Amostian, Pengamat Ekonomi-Politik Dr Ichsanuddin Noorsy, dan pegiat Konstitusi Dr Zulkifli Ekomei.

Selain Ketua Umum, hadir juga Ketua Kehormatan MATAKIN, Haris Chandra, Wakil Ketua Umum, Wawan Wiratma, Kabid Pendidikan Tinggi, Gunadi, Kabid Hubungan Antar Lembaga, Liem Liliany Lontoh, Sekretaris Bidang Kerohanian, Sunarta Hidayat, Wakil Kabid Hukum, Suhendi dan Wakil Kabid IT, Melyan.

Artikel MATAKIN Dukung Upaya Kembali ke UUD 1945 Asli pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kedatangan mereka untuk memberi dukungan sekaligus mendesak agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara yang dianggapnya telah jauh menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa.

“Kami sependapat dengan khazanah berpikir Ketua DPD RI, bahwa bangsa ini telah jauh melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Untuk itu, kami meminta agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara,” kata Koordinator Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Rabu (4/10/2023).

Slamet berharap ada upaya percepatan dengan mendesak MPR RI untuk segera mengagendakan agar bangsa ini melakukan koreksi sistem bernegara dengan cara kembali kepada UUD 1945 naskah asli.

“Harus segera kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Kami ingin agar bangsa ini kembali kepada trek yang benar,” tutur Slamet.

Hal senada diungkapkan Prof Abdul Basith. Ia berharap bangsa ini kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Namun ia mengingatkan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi jika bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli.

“Utamanya soal beberapa hal krusial yang memang belum diatur secara rinci, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan hal-hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian,” kata dia.

Mayjen TNI (Purn) Soenarko menambahkan, kembali ke UUD 1945 naskah asli menjadi satu kewajiban dan penting untuk disegerakan. Dalam khazanah cakrawala berpikir lain, Soenarko menilai perpecahan bangsa ini semakin terlihat jika Pancasila tak lagi menjadi norma hukum tertinggi.

“Dari analisa kami, perpecahan bangsa ini bisa saja terjadi. Peluang itu terbuka lebar. Salah satu solusinya, bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli agar kembali rekat,” tutur Soenarko.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai memang sudah semestinya seluruh elemen bangsa melakukan kontrol atas arah perjalanan bangsa. Salah satu hal yang penting untuk dikoreksi adalah sistem bernegara yang sudah tak lagi sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

“Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih, gagasan yang terus saya gaungkan telah teresonansi dengan luas. Terima kasih atas dukungan dari Bapak dan Ibu kepada saya,” kata LaNyalla.

Hanya saja, LaNyalla menegaskan pentingnya kesabaran dalam berjuang. Sebab, ikhtiar yang dilakukan adalah dalam kerangka yang lebih besar, yakni perbaikan bangsa.

“Ini bukan soal hasrat pribadi. Ini demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Kita ingin agar cita-cita nasional kita sebagaimana sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu bisa terwujud,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu juga berpesan kepada seluruh elemen masyarakat yang memiliki keinginan senada agar bersatu padu menguatkan tekad dalam berjuang.

“Kita harus membangun konsensus nasional. Terus resonansikan gagasan besar untuk perbaikan bangsa ini kedepan. Yakinkan hati bahwa apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Kedepankan akal, pikir dan zikir dalam berjuang serta istiqomah dalam berjuang,” kata LaNyalla.

Pengamat Ekonomi-Politik, Ichsanuddin Noorsy yang mendampingi Ketua DPD RI, menegaskan bahwa ikhtiar mengembalikan UUD 1945 naskah asli dan mengoreksi sistem bernegara saat ini terus dilakukan.

“Perjuangan ini Insyaallah membuahkan hasil. Kita harus melakukan koreksi sistem bernegara sesuai cita-cita para pendiri bangsa sebelum Pemilu 2024 digelar. Maka betul apa yang dikatakan Ketua DPD RI, mari kita bersatu membangun konsensus nasional,” tutur Ichsanuddin Noorsy.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian, serta Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei.

Sedangkan dari UI Watch dan Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat turut hadir Heru Purwanto, Suharto, Ansi Kosala, Zainul Arifin, Ahmad S Wijaya, M Irfan Adriansyah, Ahmad Ghufron, Inanda Murni, YN Adriyanto, Rukminiwati, Ayub, Heryani Saherufin dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Artikel Temui LaNyalla, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Desak Upaya Perbaikan Sistem Bernegara pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Meskipun malam ini kita reuni dan temu kangen, tapi saya juga ingin menyampaikan satu hal penting, tentang bangsa dan negara ini. Ijinkan saya menyampaikan bahwa konstitusi Indonesia saat ini justru menjauhkan bangsa dan negara ini dari falsafah dasar bangsa ini, yaitu Pancasila,” ujar LaNyalla saat didapuk berbicara di acara “Silaturahmi dan Temu Kangen Paguyuban Arek Teknik Sipil Angkatan 77 Universitas Brawijaya” di Solo, Sabtu (23/9/2023) malam.

Dikatakan LaNyalla di hadapan teman kuliah seangkatannya, sadar atau tidak, kita telah kehilangan jati diri atau identitas. Realitas yang terjadi sekarang, bangsa ini jauh dari negeri yang beradab. Bangsa ini sudah tercerabut dari watak aslinya, dimana dulu ada spirit ketuhanan, kemanusiaan, rasa persatuan, musyawarah dan keadilan, kini menjadi semakin individualis, liberal dan ekonominya semakin kapitalis.

Sejak dilantik sebagai Ketua DPD RI pada 2019, dirinya berkeliling ke 34 Provinsi dan lebih dari 300 kota dan kabupaten di Indonesia untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi dan permasalahan di daerah. Kesimpulan di seluruh daerah hampir sama yakni kemiskinan struktural dan ketidakadilan sosial.

“Setelah kami telaah, akar persoalannya ada di hulu, yaitu amandemen konstitusi di tahun 1999 hingga 2002 silam. Dimana lebih dari 95 persen isi pasal-pasal di UUD 1945 naskah asli diubah, sehingga UUD kita sekarang justru meninggalkan Pancasila sebagai identitas dan norma hukum tertinggi,” ujar LaNyalla.

Hal tersebut menjadikan sistem tata negara yang mengacu kepada demokrasi asli Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila menjadi demokrasi barat dan ekonominya juga menjadi ekonomi pasar yang kapitalis.

“Dimana letak sila keempat atau permusyawaratan perwakilan, kalau pemilihan presiden dengan sistem langsung? Belum lagi ekonomi Pancasila berubah menjadi ekonomi yang kapitalistik yang terbukti semakin memperkaya segelintir orang, dengan kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi,” papar dia.

Karena itulah perbaikan Konstitusi harus dilakukan. LaNyalla sebagai salah satu alumni mengajak teman-temannya untuk membangun kesadaran kolektif menjalankan azas dan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan pendiri bangsa.

“Kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, melalui amandemen dengan teknik adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Ini yang saya dan kolega di DPD RI sedang perjuangkan. Harapannya tentu teman-teman juga mendukung dan meresonansikan hal ini untuk perbaikan Indonesia ke depan,” tegas dia.

Ketua Paguyuban Arek Teknik Sipil Angkatan 77 Universitas Brawijaya, Yulianto, mengapresiasi kehadiran LaNyalla di acara reuni. Meski dengan kepadatan agenda sebagai ketua lembaga tinggi, namun tetap meluangkan waktu bertemu teman-teman lamanya.

Terkait Pancasila yang disinggung LaNyalla, Yulianto sangat menyadari dan mengakui hal itu. Bagaimana saat ini dia melihat Pancasila terlupakan baik dari nilai-nilai maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

“Tak bisa dipungkiri, memang bangsa ini telah melupakan nilai-nilai luhur bangsa. Kami semua sepakat dengan upaya Bang LaNyalla untuk mengembalikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita,” tutur dia.

Keluarga besar alumni Teknik Sipil Universitas Brawijaya angkatan ’77 mengaku bangga dengan LaNyalla. Walaupun dahulu dikenal sebagai mahasiswa biasa, kini LaNyalla menjelma sebagai sosok yang luar biasa.

“Bagaimana tidak, Bang LaNyalla bisa menjadi ketua lembaga tinggi negara, jauh dari ilmu teknik sipil yang dipelajari saat kuliah. Bagi kami pencapaian ini tidak biasa. Kami berharap dan berdoa semoga perjuangan Bang LaNyalla berhasil, sehingga menjadi peninggalan yang baik bagi anak cucu kita,” katanya.

Artikel LaNyalla Sebut Konstitusi Saat Ini Jauhkan Bangsa dan Negara dari Pancasila pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Secara prinsip rekomendasi yang dibacakan Ketua Tim Rekomendasi Munas-Konbes NU, KH Ulil Abshar Abdalla memberi pedoman kepada warga NU bahwa politik tidak hanya perebutan kekuasaan, atau pemilihan kepala negara saja, tetapi lebih dari itu, yaitu terwujudnya partisipasi warga secara aktif dalam pembangunan kehidupan umum yang lebih bermaslahat, berkeadilan dan demokratis, sesuai ajaran Islam Ahlussunah wal Jamaah.

“Saya pikir rekomendasi politik tersebut sangat bagus, karena memang itulah prinsip berpolitik dengan azas dan sistem Pancasila. Ukurannya adalah terwujudnya nilai-nilai bernegara dalam spirit ketuhanan, kemanusian, persatuan, musyawarah dan keadilan. Bukan menang-menangan dengan segala cara dan kepalsuan,” tukas Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (21/9/2023).

Dikatakan LaNyalla, sembilan pedoman politik Nahdliyin yang sudah diputuskan dalam Muktamar NU ke-28 pada 1989 di Krapyak, juga sangat relevan untuk mengimbangi politik liberal, sekuler dan penuh kosmetik yang dijalankan Indonesia sejak mengadopsi sistem pemilihan presiden langsung ala barat. Karena salah satu dari pedoman tersebut adalah; berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, bukan malah menghancurkannya.

“Sejak Indonesia dijejali faham barat, dan mengadopsi pemilihan langsung pemimpin di semua tingkatan (presiden, gubernur, bupati/walikota), yang terjadi kan sebaliknya. Kohesi bangsa makin renggang, konsensus kehidupan yang beradab dan berbudi luhur ditabrak habis, fitnah dan ujaran kebencian terus kita dengar, sementara hukum tumpul ke kubu penguasa, akibatnya rusak nilai-nilai Falsafah Bangsa ini,” tandasnya.

Karena itu, tokoh yang getol memperjuangkan agar Pancasila kembali menjadi identitas Konstitusi Indonesia itu memberi apresiasi terhadap butir-butir rekomendasi Munas-Konbes NU 2023 tersebut. Termasuk pernyataan bahwa penyelenggaraan negara tidak boleh bersifat state heavy, dominan dikuasai pemerintah dengan mengabaikan aspirasi masyarakat. Melainkan bersifat dua arah dan timbal balik.

“Saya juga menghargai sikap tegas NU terkait sengketa Pulau Rempang, yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak boleh melanggar pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan dan keadilan bagi rakyat. NU juga melihat kasus Rempang adalah salah satu dari kasus-kasus serupa di tanah air, sehingga perampasan tanah rakyat, oleh NU tegas dihukumi haram. Karena pembangunan adalah sarana saja. Yang menjadi tujuan adalah manusia itu sendiri. Karena itu kemaslahatan manusia haruslah menjadi pertimbangan pokok,” urai LaNyalla mengutip rekomendasi Munas-Konbes NU.

Sementara terkait tawaran agama sebagai bagian dari penyelesaian berbagai problem global, LaNyalla mengingatkan bahwa sebenarnya gagasan tersebut telah dirintis para pendiri bangsa, dengan memilih Sistem Sendiri dalam bernegara, dengan mendasarkan kepada spirit ketuhanan sebagai bagian dari sistem bernegara. Sehingga kerangka etis dan kosmologi agama menjadi koridor dalam kebijakan bernegara.

“Saya kira problem climate change yang dipicu perusakan alam karena kerakusan kaum kapitalis dalam menguras sumber daya alam dapat dicegah, apabila kerangka etis dan kosmologi agama menjadi bagian dari kebijakan bernegara di dunia ini,” pungkas LaNyalla yang dikenal dekat dengan kalangan pesantren di Jawa Timur itu.

Artikel LaNyalla Puji Rekomendasi Munas-Konbes NU pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Sayangnya, sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002, kita tak lagi menjadikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Maka, kita harus menjalin komitmen dan ketegasan, bahwa kita harus kembali kepada Pancasila,” kata LaNyalla dalam sambutannya pada acara Grand Launching Duta Taichi Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).

Menurut LaNyalla, salah satu alasan berkembang pesatnya olahraga Taichi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, berkat hebatnya nilai-nilai yang ada di Indonesia, yaitu nilai kebhinekaan, nilai persatuan, yang semua nilai tersebut sudah terangkum di dalam falsafah hidup kita, yaitu Pancasila.

“Oleh karena itu, Indonesia selalu bisa menyerap semua tradisi dan budaya yang masuk ke Indonesia. Untuk kemudian dapat dikembangkan dan dilakukan secara inklusif,” papar LaNyalla.

Dengan begitu, olahraga Taichi tak hanya menjadi milik komunitas atau etnis tertentu saja, tapi juga seluruh lapisan masyarakat. LaNyalla berharap keberagaman, kebhinekaan dan rasa persatuan tetap terajut dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu mengajak kepada segenap elemen bangsa untuk tidak melupakan falsafah bangsa kita, yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu Pancasila. “Karena itulah nilai-nilai yang mampu menyelamatkan Indonesia sepanjang masa,” demikian LaNyalla.

Pada kesempatan itu, LaNyalla juga mengapresiasi jajaran Pengurus Pusat Duta Taichi Indonesia yang sukses mengembangkan dan menyebarluaskan olahraga Taichi, yang sekaligus adalah olahraga kesehatan masyarakat.

Menurut LaNyalla, hal itu terjadi karena masyarakat luas semakin mengerti pentingnya memilih olahraga yang tepat untuk kesehatan, terutama bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut.

“Olahraga ini cukup digemari di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa pengurus Duta Taichi Indonesia berhasil menjadikan olahraga Taichi mudah dikenali dan mudah diterima oleh beragam masyarakat luas,” tutur LaNyalla.

Pada kesempatan itu, hadir di antaranya Ketua Umum Duta Taichi Toni Liono, Ketua DPP Duta Taichi KH Zainuddin Husni, Ketua Dewan Pembina Duta Taichi FX Teguh Kinarto, anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia, Ketua Umum KORMINAS Hayono Isman, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, tokoh pers Dahlan Iskan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Artikel LaNyalla Ingatkan Pentingnya Bangsa Kembali ke Pancasila pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, tak ada jalan lain dalam menghadapi tantangan global tersebut selain kembali kepada Azas dan Sistem Bernegara Pancasila.

“Oleh karenanya, bangsa ini memerlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna, yang mampu memberi jawaban atas tantangan dan ancaman masa depan. Jawaban itu adalah, kita harus kembali kepada Pancasila,” tegas LaNyalla dalam pidato kenegaraannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan alasannya agar bangsa ini kembali kepada Pancasila. Dikatakannya, persoalan yang sesungguhnya dan paling mendasar adalah, sebagai sebuah bangsa, kita telah kehilangan saluran dan sarana untuk membangun cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa.

Sebuah cita-cita bersama yang melahirkan tekad bersama, seperti yang pernah kita rasakan ketika bangsa ini mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan kita. Sehingga negara ini, saat itu mampu melewati masa sulit dan ujian demi ujian dalam mempertahankan kemerdekaan.

“Tekad bersama memang hanya bisa dirajut melalui saluran dan sarana yang memberikan ruang kedaulatan kepada rakyat sebagai pemilik negara ini, dalam sebuah ikatan yang mampu menyatukan, mampu memberikan rasa keadilan dan mampu menjawab tantangan masa depan melalui jati diri bangsa ini,” papar LaNyalla.

Para pendiri bangsa kita, LaNyalla melanjutkan, dengan menyadari berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, melalui pikiran jernih dan niat luhur, telah merumuskan Azas dan Sistem bernegara yang dilandasi oleh sebuah nilai yang digali dari Bumi Nusantara ini. “Nilai yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yaitu Pancasila,” tutur LaNyalla.

Berdasarkan dari paparan tersebut, LaNyalla menjelaskan bahwa Azas dan Sistem Bernegara yang dirancang oleh para pendiri bangsa, jelas dan terang benderang berdasarkan Pancasila. Yakni sistem yang mendasarkan kepada spirit Ketuhanan. Sistem yang memanusiakan manusia. Sistem yang merajut persatuan. Sistem yang mengutamakan musyawarah perwakilan dan sistem yang berorientasi kepada keadilan sosial.

“Inilah sistem yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, bangsa yang lahir dari sejarah panjang Bumi Nusantara ini,” ujar LaNyalla. Namun sayangnya, LaNyalla menyebut sistem tersebut belum pernah secara benar kita terapkan, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Bahkan semakin kabur di era Reformasi, akibat amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam.

Karena faktanya, berdasarkan kajian akademik yang dilakukan beberapa Profesor di sejumlah perguruan tinggi, ditemukan kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar hasil perubahan pada tahun 1999 hingga 2002 yang sekarang kita gunakan, telah meninggalkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi.

“Perubahan isi dari pasal-pasal dalam konstitusi tersebut membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 justru menjabarkan semangat Individualisme dan Liberalisme,” terang LaNyalla.

Bahkan, kata LaNyalla, Komisi Konstitusi yang dibentuk melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 yang bertugas melakukan kajian atas amandemen di tahun 1999 hingga 2002 telah menyatakan; akibat tiadanya kerangka acuan atau naskah akademik dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan salah satu sebab timbulnya inkonsistensi teoritis dan konsep, dalam mengatur materi muatan Undang-Undang
Dasar.

“Ini artinya, perubahan tersebut tidak dilengkapi dengan pendekatan yang menyeluruh dari sisi filosofis, historis, sosiologis, politis, yuridis, dan komparatif,” beber LaNyalla.

Oleh karena itu, LaNyalla menjelaskan jika lembaganya menyambut baik kehendak MPR RI untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara kita, sebagai sebuah jalan keluar untuk memberikan ruang bagi bangsa dan negara ini untuk merajut mimpi bersama, guna melahirkan tekad bersama, untuk mempercepat terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini.

Dalam kerangka itu, LaNyalla menilai dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mewadahi atau menjadi wadah yang utuh bagi semua elemen bangsa, sehingga benar-benar terwujud menjadi penjelmaan seluruh rakyat.

“Maka, hakikat kedaulatan rakyat benar-benar memiliki tolok ukur yang jelas di dalam ketatanegaraan kita. Di mana pada akhirnya, bangsa ini akan semakin kuat, karena pemilik kedaulatan, yaitu rakyat, berhak untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa,” ujar LaNyalla.

Dengan begitu, pembentukan jiwa nasionalisme dan patriotisme seluruh rakyat akan terbangun dengan sendirinya, untuk bersama mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Itulah Sistem Bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa ini. Yang kita kenal dengan nama Sistem Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila. Sebuah sistem tersendiri. Sistem asli Indonesia, yang tidak mengadopsi sistem negara manapun,” demikian LaNyalla.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dihadiri Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, para anggota DPR dan DPD RI, mantan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Kabinet, para Duta Besar negara sahabat, perwakilan Raja dan Sultan Nusantara, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Artikel LaNyalla Sebut Hanya Satu Jalan Hadapi Tantangan Global pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan LaNyalla saat Sosdap MPR sekaligus meresmikan Masjid Nurul Arif di Krian, Sidoarjo, Minggu (30/7/2023).

Menurut Senator asal Jawa Timur itu selama hidup di dunia manusia harus memiliki legacy untuk menjadi bekal kehidupan di akhirat yang kekal. Salah satu legacy penting adalah amal jariyah yang pahala dan manfaatnya tidak akan putus, selama apa yang kita tinggalkan masih membawa manfaat kebaikan bagi makhluk di muka bumi.

“Selain keterlibatan kita di dalam mendirikan dan memakmurkan masjid, legacy yang bisa kita lakukan adalah kembali ke sistem bernegara yang tidak meninggalkan Pancasila,” ujar LaNyalla.

Pria berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu menyampaikan negara Indonesia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti termaktub dalam Pasal 29 Ayat (1) Konstitusi.

Maka dari itu, sudah seharusnya dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara berpegang pada kosmologi dan spirit Ketuhanan. Sehingga kebijakan yang dibuat perlu diletakkan dalam kerangka etis dan moral agama.

“Tetapi apa yang terjadi, semakin hari, wajah bangsa ini menjadi semakin Liberal secara politik, dengan ekonomi yang semakin Kapitalistik,” tukas dia.

Hakikat dari Sila ke-empat dan Sila ke-tiga dari Pancasila, kata LaNyalla, sudah ditinggalkan. Memilih pemimpin nasional dengan sistem suara terbanyak, bukan dengan tradisi musyawarah.

“Kita milih pemimpin dengan sistem One man One vote. Suara kiai dan ulama, dihitung sama dengan suara santri yang baru belajar agama.
Sistem Syuro yang merupakan hasil rancangan para pendiri bangsa hilang. Karena sejak era reformasi, sudah tidak ada lagi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang menjadi wadah penjelmaan rakyat,” katanya.

Lanjut dia, demokrasi saat ini menjadi hegemoni partai politik dengan biaya mahal. Sehingga melahirkan bandar-bandar Oligarki ekonomi yang membiayai Oligarki politik.

“Calon pemimpin bangsa hanya diuji melalui popularitas dan elektabilitas. Padahal itu dibentuk melalui media massa dan diframing lembaga-lembaga survei.
Kemudian diresonansi para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau takliq buta puja-puji. Akibatnya rakyat akan terbelah, dan selalu disodori realitas-realitas palsu,” paparnya.

Menurut LaNyalla, hal itu sama sekali tidak mencerminkan negara yang beragama. Di negeri ini berdiri jutaan masjid
dan musholah, namun sistem bernegara yang ditempuh justru meninggalkan nilai-nilai luhur yang dirumuskan para pendiri bangsa.

“Oleh karena itu, marilah kita gunakan momen peresmian masjid ini sebagai muhasabah. Kita lakukan koreksi diri dan koreksi perjalanan bangsa. Marilah kita satukan tekad untuk kembali ke sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa. Sistem bernegara yang tidak meninggalkan Pancasila,” ajaknya.

Sementara itu dalam sambutannya Pimpinan Ponpes Mardhotillah yang merupakan penasehat pembangunan masjid, Ustadz Muhammad Maliki Muhadi menyampaikan rasa terima kepada LaNyalla yang sudah meresmikan Masjid Nurul Arif.

Menurutnya, ciri orang baik adalah membawa manfaat, baik ilmu, harta, tenaga, pikiran dan lainnya.

“Dan Pak LaNyalla sudah membuktikan hal itu.Beliau sudah berjanji mewakafkan diri kepada bangsa dan negara. Kita doakan semoga beliau selalu sehat karena terus membawa aspirasi kita,” ucapnya.

Hadir dalam kegiatan, jajaran Forkopimka Krian, Ketua MPC PP Kabupaten Sidoarjo, H. Mursidi, Ketua MUI Krian, KH. Drs. Sudi Kotib, MM, Kepala Desa Jerukgamping, Krian, para tokoh masyarakat dan warga.

Artikel Resmikan Masjid di Sidoarjo, Ketua DPD RI Bicara Kembali ke Pancasila Sebagai Legacy Bangsa pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan tersebut merupakan respon atas temuan survei Setara Institute pada Januari-Maret 2023 yang menemukan 83,3% siswa SMA menilai Pancasila bisa diganti. Artinya, menurut siswa-siwa tersebut, Pancasila bukan dasar negara permanen karena bisa diganti. Dalam survei itu ditemukan pula 56,3% siswa sepakat syariat Islam menjadi dasar negara. Artinya, separuh lebih dari siswa yang menilai Pancasila bisa diganti, sepakat mengganti Pancasila dengan syariat Islam.

Menurut Arif, penilaian 83,3% siswa tersebut salah, karena Pancasila tidak bisa diganti secara hukum.

“Pancasila adalah dasar negara yang termuat dalam Norma Fundamental Negara (Staatfundamentalnorm). Sedangkan Norma Fundamental Negara tidak bisa diubah secara hukum, sebab perubahan Norma Fundamental Negara sama dengan mengubah negara atau mendirikan negara baru,” demikian penegasan Arif.

Lebih lanjut, Arif menjelaskan, Norma Fundamental Negara kita adalah Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila. Perlindungan terhadap Pembukaan UUD telah dilakukan sejak negara ini didirikan. Hal ini terlihat dalam kekekalan Pancasila yang tidak berubah, meskipun konstitusi kita pernah mengalami perubahan, sejak UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 hingga UUDS 1950.

“Meskipun dalam Konstitusi RIS dan UUDS, redaksi Pancasila berubah, namun perubahan redaksi tidak mengubah Pancasila. Artinya, sila-silanya tetap sama dengan sila-sila dalam Pembukaan UUD 1945,” jelas penulis buku Islam, Pancasila dan Deradikalisasi (2018) tersebut.

Makanya, menurut Arif, kalau kita tengok dalam sejarah, upaya Sidang Konstituante pada 1956-1959 dalam mengganti dasar negara, secara ilmu hukum, bersifat inkonstitusional. Sebab amanat Pasal 134 UUDS yang memberikan wewenang pada Majelis Konstituante untuk merumuskan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950, hanya terbatas pada perubahan terhadap Batang Tubuh UUD, bukan terhadap Pembukaan UUD 1945.

“Kalau kita lihat, perjuangan Partai Nasional Indonesia (PNI) di Konstituante misalnya, mengapa tetap mempertahankan Pancasila, ya, karena Pancasila dasar negara tidak bisa diganti. Yang bisa diganti secara hukum hanyalah pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD,” papar pengajar Kelas Pemikiran Pancasila ini.

Menurut Arif, kewenangan perubahan UUD hanya terhadap Batang Tubuh juga ditetapkan oleh Pasal 37 UUD NRI 1945. Artinya, amandemen UUD, sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1999-2002 hanya boleh terjadi pada Batang Tubuh, dan tidak bisa menyasar pada Pembukaan UUD.

Sebab di dalam Pembukaan, terdapat dasar negara dan bentuk negara yang tidak bisa diganti. Dalam prinsip Norma Fundamental Negara, Pembukaan UUD hanya bisa diubah oleh para perumus Pembukaan tersebut. Artinya para pendiri bangsa yang bersidang dalam sidang BPUPK-PPKI pada 1945.

Arif lalu menegaskan bahwa temuan Setara Institute menunjukkan kegagalan pendidikan Pancasila dalam memberikan pemahaman terhadap siswa bahwa Pancasila tidak bisa diganti secara hukum. Hal ini menunjukkan lemahnya kualitas guru Pancasila sehingga tidak mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai status permanen Pancasila.

Artikel Menanggapi Temuan Setara Institute, Syaiful Arif: Pancasila Tidak Bisa Diganti! pertama kali tampil pada Rilpolitik.