Tak hanya di Jakarta, aksi besar-besaran juga terjadi di sejumlah tempat di Indonesia seperti Jogja dan Semarang, Jawa Tengah.

Namun, saat rakyat serentak mengawal putusan MK demi menyelamatkan demokrasi, para elite PBNU, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia, pada hari yang sama justru sibuk menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas terkait konsesi tambang di Istana Negara.

“Kita mau bicara soal konsesi tambang,” kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya)

Selain bahas konsesi tambang, Yahya juga mengatakan pihaknya mengajukan pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membahas rencana PBNU berinvestasi di IKN.

Meskipun nilai investasi tersebut tidak terbilang besar, Gus Yahya mengatakan PBNU akan membangun fasilitas dan pendidikan keagamaan di IKN

“Rencana kami untuk berinvestasilah walaupun kecil di IKN nanti. Karena kami butuh untuk membangun kantor di sana, membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan di sana,” kata Gus Yahya.

Artikel Saat Rakyat Demo Besar-besaran Kawal Putusan MK, PBNU Temui Jokowi Bahas Tambang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Aksi ini akan dilakukan oleh Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mahasiswa, aktivis ’98 hingga guru besar. Berikut informasi terkait aksi di dua tempat hari ini.

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI. Demo di DPR dijadwalkan akan dimulai pukul 09.00 WIB.

“Mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024,” tulis Partai Buruh.

Sementara itu, Sekjen Partai Buruh, Ferri Nuzarli mengatakan dalam aksi akan mengikutsertakan 5.000 massa untuk menanggapi langkah anggota DPR RI yang menganulir putusan MK tentang Pilkada.

“Untuk aksi besok kami akan mengawal sidang DPR RI paripurna di Baleg dalam rangka memantau, mungkin Baleg akan mengubah MK Nomor 60, tentu kami akan hadir bersama kawan-kawan buruh tani dan nelayan se-Jabar, DKI, dan Banten dan sebanyak sekitar 5.000-an massa, tapi mungkin lebih ya,” kata Ferri Nuzarli, kepada wartawan di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Selain Partai Buruh, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI.

Rencana aksi disampaikan BEM UI lewat akun Instagram-nya, Rabu (21/8/2024). Mereka akan mulai beraksi pada pukul 09.00 WIB.

“Titik kumpul: Lapangan FISIP UI. Titik aksi: Gedung DPR RI,” tulis BEM UI dalam seruan aksi massa kawal putusan MK.

Staff Aksi dan Propaganda BEM UI 2024, Muh Daffa Intanio Mahmud, menjelaskan mereka akan menempuh perjalanan dari UI di Kota Depok menuju DPR di Jakarta menggunakan bus.

Mereka akan mengenakan baju hitam dan jaket almamater UI warna kuning. Aksi turun ke jalan dilandasi pendapat mereka mengenai RU Pilkada yang membelokkan hukum.

Selain di DPR, aksi juga akan dilakukan di depan Gedung MK, Jakarta Pusat. Aksi ini akan dilakukan oleh sejumlah aktivis ’98 hingga guru besar.

“Besok yang hadir itu adalah orang-orang yang telah tertera namanya di situ, nama-nama yang ada itu sudah kita konfirmasi,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, kepada wartawan, Rabu (21/8).

Berdasarkan undangan liputan aksi yang diterima detikcom, demo akan dilakukan di Gedung MK pukul 10.00. Tokoh-tokoh yang hadir dalam undangan itu di antaranya Ray Rangkuti, pendiri Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) Saiful Mujani, sejumlah guru besar, pakar hukum, akademisi hingga aktivis ’98.

Ray mengungkap alasan demo dilakukan di MK. Sebab, kata dia, sejumlah pihak juga akan melakukan demo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Itu sebelumnya semacam pernyataan perlawanan terhadap rapat paripurna DPR yang akan dibacakan besok, sebetulnya ingin kita langsung menyerahkan draft gugatan uji materi ke MK, cuma kan secara teknis tentu saja sulit dilakukan belum ada nomor dan UU kan. Cuma sebagai pernyataan perlawanan makanya di Mahmkamah Konstitusi,” tutur eks Aktivis ’98 itu.

Artikel Mahasiswa dan Buruh Bersatu Kepung Gedung DPR Hari Ini pertama kali tampil pada Rilpolitik.