“Tunggu aja itu haknya pak Prabowo,” ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Budi Arie juga mengatakan adanya penolakan dari Partai Gelora selaku pengusung Prabowo-Gibran terkait peluang PKS gabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bagian dari aspirasi.

“Itu kan aspirasi juga, dan harus kita perhatikan dulu,” tambahnya.

Budi Arie tak khawatir bila PKS bergabung ke koalisi Prabowo. Dia merasa tak perlu ada yang dikhawatirkan.

“Kita nggak ada kekhawatiran, (masa) khawatir sesama anak bangsa cuma kan ada pertemuan-pertemuan politik lainnya yang harus kita perhatikan,” jelasnya.

Artikel Soal Peluang PKS Gabung Koalisi, Projo: Itu Hak Pak Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sindiran itu disampaikan dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram @mardanialisera. Mulanya, Mardani melempar pertanyaan ke istrinya, Siti.

“Oposisi apa koalisi?” kata Mardani mengawali obrolannya sambil tertawa seperti rilpolitik.com lihat pada Selasa (30/4/2024).

Siti kemudian menjawab Mardani. Dia menyindir partai politik yang menolak bergabungnya PKS ke koalisi Prabowo-Gibran.

“Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Nggak lolos PT gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh,” jawab Siti sambil senyum.

Mardani kemudian menyampaikan pandangannya. Dia mengatakan proposal program yang dimiliki PKS dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta berbeda.

“Proposalnya kita sama Mas Anis beda, dan visinya beda,” kata dia.

Namun demikian, Mardani secara pribadi berpandangan menjadi oposisi itu sehat untuk menjaga pemerintahan tetap bekerja untuk rakyat.

“Kalau saya, oposisi, sehat kok, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat,” kata Mardani.

Sebelumnya, Partai Gelora menyatakan sikapnya menolak wacana bergabungnya PKS ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029. Gelora mengungkit massifnya serangan negatif simpatisan PKS terhadap Prabowo-Gibran dan Presiden Joko Widodo selama masa kampanye Pilpres 2024.

Selain itu, Gelora juga menyebut pendukung PKS kerap menyebarkan narasi adu domba, bahkan sebelum Pilpres 2024. Salah satu contohnya adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi usai Pilpres 2019.

“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” kata Sekjen DPP Partai Gelora, Mahfudz Siddiq pada Sabtu (27/4/2024).

Artikel Istri Mardani Sindir Gelora yang Tolak PKS Dukung Prabowo-Gibran: Itu Partai Apa ya? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin memandang penolakan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, keduanya memiliki konflik masa lalu yang belum terselesaikan.

Ujang berpandangan sikap Gelora tidak mewakili Prabowo Subianto sebagai pemimpin koalisi sekaligus presiden terpilih. Dia meyakini Prabowo akan merangkul semua kekuatan politik, termasuk PKS.

“Kalau Prabowo ingin merangkul semuanya,” kata Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu saat dihubungi rilpolitik.com di Jakarta pada Senin (29/4/2024).

Ujang melihat Gelora merasa dirugikan jika PKS bergabung dengan Prabowo-Gibran. Sebab, pengaruh PKS yang merupakan partai parlemen akan lebih besar ketimbang Gelora yang non parlemen.

“Kita tahu bahwa Gelora pecahan dari PKS. Kalau ada lawan politik di satu rumah kan menjadi persoalan. Lebih-lebih PKS partai parlemen, Gelora tidak di parlemen. Kan merugiakan Gelora gitu,” ujarnya.

“Gelora yang sudah mati-matian, habis-habisan, berdarah mendukung Prabowo-Gibran, PKS tahu-tahu masuk. Kan itu sebenarnya (persoalaan penolakan Gelora),” sambung ujang.

Lebih lanjut, Ujang meyakini Prabowo pada akhirnya akan merangkul PKS, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Dia juga yakin anggota KIM, kecuali Gelora, akan menerima kehadiran PKS.

“(Prabowo) Pasti akan menemui (PKS), cuma memang sedang melihat kondisi dan kebatinan partai Gelora itu. Kalau partai-partai lain pasti menerima, kecuali Partai Gelora saja yang memang memiliki sejarah tidak bagus dengan PKS karena sempalan ataupun pecahan dari PKS itu,” ucapnya.

Gelora Tolak PKS

Sebelumnya, Partai Gelora menyatakan sikapnya menolak wacana bergabungnya PKS ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029. Gelora mengungkit massifnya serangan negatif simpatisan PKS terhadap Prabowo-Gibran dan Presiden Joko Widodo selama masa kampanye Pilpres 2024.

Selain itu, Gelora juga menyebut pendukung PKS kerap menyebarkan narasi adu domba, bahkan sebelum Pilpres 2024. Salah satu contohnya adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi usai Pilpres 2019.

“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” kata Sekjen DPP Partai Gelora, Mahfudz Siddiq pada Sabtu (27/4/2024).

(Ah/rilpolitik)

Artikel Pengamat Nilai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo-Gibran Karena Konflik Masa Lalu pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gelora, Mahfudz Siddiq. Menurut Mahfudz sikap elite PKS dengan simpatisan akar rumputnya sangat berbeda. Sebab itu, akan ada pembelahan antara PKS dan pendukung akar rumputnya.

“Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” kata Mahfudz pada Sabtu (27/4/2024).

Dia menjelaskan, pendukung PKS selama masa kampanye getol melakukan serangan negatif secara masif yang dibungkus dengan narasi ideologis terhadap Prabowo- Gibran dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satunya, kata Mahfudz, adalah narasi Nabi Musa AS tidak berutang kepada Firaun untuk menganalogikan bahwa capres Anies Rasyid Baswedan tidak berutang kepada Prabowo yang mengusungnya pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Sebagai catatan, PKS adalah partai pengusung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.

Mahfudz menambahkan, pendukung PKS juga kerap menyebarkan narasi adu domba, bahkan sebelum Pilpres 2024. Salah satu contohnya adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi usai Pilpres 2019.

“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” kata Mahfudz yang dulunya merupakan salah satu elite PKS.

Diketahui, sejak Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) langsung berubah haluan. PKB dan Nasdem sudah menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara PKS, baru memberikan kode untuk bisa bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Artikel Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo pertama kali tampil pada Rilpolitik.