JAKARTA, Rilpolitik.com – Partai Gelora menolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Alasannya, PKS kerap menyerang Prabowo-Gibran selama masa kampanye Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gelora, Mahfudz Siddiq. Menurut Mahfudz sikap elite PKS dengan simpatisan akar rumputnya sangat berbeda. Sebab itu, akan ada pembelahan antara PKS dan pendukung akar rumputnya.
“Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” kata Mahfudz pada Sabtu (27/4/2024).
Dia menjelaskan, pendukung PKS selama masa kampanye getol melakukan serangan negatif secara masif yang dibungkus dengan narasi ideologis terhadap Prabowo- Gibran dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satunya, kata Mahfudz, adalah narasi Nabi Musa AS tidak berutang kepada Firaun untuk menganalogikan bahwa capres Anies Rasyid Baswedan tidak berutang kepada Prabowo yang mengusungnya pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Sebagai catatan, PKS adalah partai pengusung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.
Mahfudz menambahkan, pendukung PKS juga kerap menyebarkan narasi adu domba, bahkan sebelum Pilpres 2024. Salah satu contohnya adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi usai Pilpres 2019.
“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” kata Mahfudz yang dulunya merupakan salah satu elite PKS.
Diketahui, sejak Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) langsung berubah haluan. PKB dan Nasdem sudah menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara PKS, baru memberikan kode untuk bisa bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
