Sebagai informasi, Said Abdullah sudah 4 periode berturut-turut menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur XI yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Pria asal Sumenep itu menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI periode 2019-2024 dan kembali terpilih pada jabatan yang sama untuk periode 2024-sekarang.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 18 Desember 2018, Said Abdullah yang berstatus sebagai calon DPR RI periode 2019-2024 melaporkan harta kekayaan ke KPK sebesar Rp47.445.168.852 (Rp47,4 miliar).

Sedangkan dalam laporan terakhir tertanggal 29 Maret 2024, kekayaan Said Abdullah tercatat naik signifikan menjadi Rp101.977.446.556 (Rp101 miliar) atau naik sebesar 115 persen dibanding laporan tahun 2018.

Perubahan mencolok terjadi pada jumlah kepemilikan properti seperti tanah dan bangunan. Pada 2018 Said melaporkan sebanyak 26 lokasi aset tanah dan bangunan senilai Rp27.723.677.769 (Rp27,7 miliar). Sementara pada 2024 bertambah menjadi 45 lokasi aset tanah dan bangun dengan nilai mencapai Rp66.587.528.091 (Rp66,5 miliar).

Perubahan signifikan lainnya terjadi pada kepemilikan surat berharga dari Rp574.883.627 (Rp574 juta) pada 2018 menjadi Rp45.200.000.000 (Rp45,2 miliar) pada 2024.

Kas dan setara kas milik Said juga melonjak tajam dari Rp11.740.451.446 (Rp11,7 miliar) pada 2018 menjadi Rp21.000.868.868 (Rp21 miliar).

Kemudian harta lainnya dari Rp0 pada 2018 menjadi Rp779.049.597 (Rp779 juta).

Sementara harta bergerak lainnya mengalami sedikit penurunan, yakni dari Rp2.176.156.000 (Rp2,1 miliar) menjadi Rp1.585.000.000 (Rp1,5 miliar).

Begitu juga dengan kepemilikan alat transportasi dan mesin mengalami penurunan. Pada 2018, Said melaporkan sebanyak 8 unit alat transportasi senilai Rp5.230.000.000 (Rp5,2 miliar). Sedangkan pada 2024 Said hanya melaporkan 3 unit alat transportasi senilai Rp1.325.000.000 (Rp1,3 miliar).

(Ah/rilpolitik)

Artikel Fantastis! Kekayaan Said Abdullah Naik Rp 54,5 Miliar Sejak Jadi Ketua Banggar DPR pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sulaisi mengungkapkan dirinya mendapat data dari seorang wartawan terkait besaran biaya operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Sumenep. Dia menyebut anggarannnya sangat fantastis dan naik dalam setiap tahunnya.

Dia pun membeberkan anggaran operasional KB di Kabupaten Sumenep sepanjang 2021 hingga 2024 sesuai dengan data yang diterimanya.

“Ternyata anggarannya fantastis sekali. Tahun 2021 anggarannya Rp 8.120.000.000, terserap 100 persen. Tahun 2022 Rp 9,670.000.000, terserap 100 persen. Tahun 2023 Rp 11.050.000.000, terserap 100 persen. Dan saat ini, tahun 2024, Rp 10.780.000.000, terserap 50 persen. Luar biasa ya biaya operasional Keluarga Berencana,” ungkap Sulaisi melalui akun Tiktoknya dilihat rilpolitik.com pada Senin (16/9/2024).

Sulaisi tak yakin anggaran yang begitu besar itu terserap 100 persen. Apalagi dalam kurun waktu 2021-2022, Indonesia termasuk Sumenep, masih dilanda pandemi Covid-19 yang membatasi segala aktivitas masyarakat di luar rumah.

“Saya menduga penggunaan anggaraan, biaya operasional keluarga berencana ini tidak sesuai peruntukan,” ujar dia.

“Nah, kita nggak tau nih anggaran yang tiap tahun naik ya, meningkat luar biasa ini di Sumenep 100 persen terserap dalam kondisi Covid-19 tahun 2021, tahun 2022, anggaran sebanyak itu digunakan untuk apa? Dalam kondisi Covid itu,” sambungnya.

Sebab itu, Sulaisi mencurigai ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran tersebut. Ia tak melihat dampak dari program yang menghabiskan dana puluhan miliar itu.

“Saya menduga di sini ada penggunaan yang tidak semestinya. Karena kalau anggaran sebesar ini benar-benar digunakan untuk keluarga berencana, saya yakin Sumenep ini tidak akan seperti sekarang ya. Paling tidak ada perubahan, ada perubahan, ada perubahan yang lebih baik,” ujarnya.

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura itu tak habis pikir dengan penyerapan anggaran yang 100 persen.

“Biaya operasional keluarga berencana sebanyak ini terserap 100 persen nih luar biasa. Saya menilai ini di luar batas kewajaran,” ungkapnya.

Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan kajian terkait penggunaan anggaran KB di Kota Keris.

“Begitu ada delik, silakan dorong agar diselesaikan secara hukum agar penjahat-penjahat ini tidak merasa nyaman kalau dia melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara,” tegasnya.

Dihubungi rilpolitik.com, Sulaisi menegaskan bahwa data yang dimiliki itu bersumber dari seorang wartawan media online. Untuk lebih jelasnya, ia meminta agar hal itu dikonfirmasi langsung kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo atau kepala dinas yang membidanginya.

“Untuk memperoleh informasi yang shohih, terperinci dan tak terbantahkan ada baiknya rekan-rekan jurnalis langsung minta klarifikasi Bupati atau Kadisnya, supaya temuan wartawan tersebut dapat dikonfirmasi, shohih atau tidak. Baik jumlah anggaran maupun serapannya,” katanya melalui keterangan tertulis.

Redaksi sudah berusaha mengkonfirmasi hal itu ke Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB), Ellya Fardasah. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada respons dari yang bersangkutan.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Serapan Biaya Operasional Keluarga Berencana Pemkab Sumenep Dicurigai Tak Wajar pertama kali tampil pada Rilpolitik.