Sidang Korupsi DJKA Medan Ungkap Perintah Menhub Kumpulkan Dana untuk Pilpres-Pilgub Sumut 2024

JAKARTA, Rilpolitik.com – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu (1/4/2026), mengungkap fakta baru terkait adanya perintah pengumpulan dana untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara 2024.

Hal itu diungkap oleh Mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta DJKA Kementerian Perhubungan, Danto. Menurutnya, perintah untuk mengumpulkan dana itu datang dari Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi.

“Waktu itu, beliau (Budi) minta kepada saya agar membantu Pilpres. Saya hanya menjalankan tugas dijalankan. Keterangan saya kenapa melakukan karena takut dicopot itu betul,” kata Danto.

Danto menjelaskan, dana tersebut dikumpulkan dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor proyek.

“Waktu itu dirapatkan di PPK, satu PPK ada Rp 600 juta. Dari PPK menghubungi kontraktor untuk transfer uang tersebut kepada masing-masing kontraktor,” ungkapnya.

Ketua majelis hakim Kamozaro Waruwu kemudian mendalami aliran dana tersebut, termasuk pihak yang menerima.

Danto kembali menegaskan bahwa pengumpulan dana dilakukan atas perintah Budi Karya untuk pengamanan Pilpres dan Pilgub Sumut.

“Benar pak (disuruh Budi), pengumpulan dana untuk Pilpres dan Pilkada Sumut untuk Bobby itu benar,” kata Danto.

Budi Karya yang hadir sebagai saksi dalam sidang tersebut secara daring membantah keterangan Danto. Dia mengaku tidak pernah memerintahkan pengumpulan dana untuk kepentingan Pilpres dan Pilgub Sumut.

“Saya tak pernah memerintahkan saudara Danto untuk memerintahkan itu, Yang Mulia. Tak benar ada pengumpulan dana. Saya tak pernah mengarahkannya. Insyaallah saya benar. Tak ada perintah mengumpulkan uang,” tegasnya.

Diketahui, sidang ini berkaitan dengan perkara dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan DJKA wilayah Medan tahun 2021–2024, dengan terdakwa Muhlis Hanggani Capah selaku PPK dan Eddy Kurniawan Winarto sebagai pihak swasta.