Netizen ‘Rujak’ Wamenhaj Dahnil Usai Sebut MBG Tak Potong Anggaran Pendidikan

JAKARTA, Rilpolitik.com – Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi “bulan-bulanan” warganet usai menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diambil dari anggaran pendidikan.

Pernyataan Dahnil bahwa MBG tidak diambil dari anggaran pendidikan itu disampaikan melalui akun X resminya, @Dahnilanzar pada Senin (16/2/2026). Dahnil mengatakan bahwa pembiayaan MBG diambil dari anggaran hasil efisiensi dan sama sekali tidak memotong anggaran pendidikan.

“Saat ini terus dikembangkan isu, seolah Program MBG mengambil hak anggaran pendidikan. Faktanya, tidak sama sekali, program MBG menggunakan anggaran hasil efisiensi yang dilakukan Presiden @prabowo yang nilainya lebih dari 300 triliun, apa saja yang di efisensi Presiden? Perjalanan dinas, dan alokasi-alokasi lainnya yang tidak terkait langsung dengan pelayanan kepada rakyat,” tulis Dahnil.

Sontak saja, postingan tersebut mendapat banyak komentar dari warganet. Dilihat rilpolitik.com pada Rabu (18/2/2026), sebanyak 1,7 ribu komentar masuk ke kolom komentar unggahan tersebut. Isinya mayoritas mengoreksi pernyataan Dahnil.

Warganet ramai-ramai menyodorkan salinan Perpres 118/2025 tentang Rincian APBN 2026. Di Perpres itu tercantum jelas bahwa lebih dari Rp233 triliun dari anggaran pendidikan di APBN 2026 dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN).

“Saya yakin Pak Wamenhaj sudah membaca Perpres 118/2025 tentang Rincian APBN 2026. Rincian anggaran pendidikan ada pada Lampiran VI,” tulis akun @Ramadiani***** sambil menunjukkan tangkapan layar Perpres 118/2025.

“Klaim efisiensi 300T tidak mengubah fakta bahwa MBG tetap memakan jatah 20% anggaran pendidikan. Seharusnya hasil potong biaya dinas itu untuk infrastruktur sekolah dan kesejahteraan guru, bukan untuk fungsi pangan. cmiiw,” tulis akun lainnya.

Akun X lain mempertanyakan efisiensi yang diklaim dari perjalanan dinas. Sebab, hal itu disebut berbeda dengan yang terjadi di daerah.

“Pak Prof, efisiensi yang bagian perjalanan dinas di bagian mana? Kami di daerah bukan hanya Perjadin, tapi sampai kesejahteraan Pegawai dipotong di atas 50%. Tukin/TPP saja banyak yg hanya 1 juta rupiah, jangan samakan dengan pusat yg bisa sampai 2 digit. Apalagi guru Pak, TPG saja ada yg tidak dapat dan masih banyak yg paruh waktu. Tolong dengar jeritan kami di daerah, Prof,” tulis akun @anfah****.

Dalam unggahan lain, Dahnil menyebut salah satu sumber pendanaan MBG berasal dari denda sawit ilegal.

“Dari denda sawit ilegal saja Rp 300 triliun, belum lagi sitaan BLBI, Timah sampai Judol. Termasuk, anggaran inefisien seperti perjadin, ATK, dll yang tak masuk akal dipangkas kemudian di shifting ke MBG. Jadi bukan layanan langsung untuk rakyat kebanyakan seperti pendidikan yang dipotong seperti tuduhan segelintiran orang,” tulisnya.

Justru, lanjut Dahnil, program pendidikan paling massif terjadi di eranya Prabowo. Ia lagi-lagi menegaskan tak sepeser pun anggaran MBG diambil dari anggaran pendidikan.

“Program-program pendidikan justru paling massif digalaknya Presiden @prabowo mulai dari peningkatan Program Beasiswa LPDP dari 4000 (2025) menjadi 5750 (2026). Program Pendidikan Total nilai alokasi dari 690 triliun (2025) menjadi 757,8 triliun (2026). Program Cek Kesehatan Gratis 136 juta orang (2026). Program Perumahan rakyat 58 triliun (2025). Jadi program MBG yang mencapai 335 triliun sama sekali tidak memotong anggaran program mendasar lainnya terutama pendidikan dan kesehatan, justru naik. MBG banyak diambil dari pergeseran anggaran inefisiensi yang saya sebut sebelumnya,” tulisnya.

(Ah/rilpolitik)