Bukan hanya karena pakai AI, postingan tersebut menjadi sorotan lantaran lambang Pancasila yang digunakan tidak sesuai dengan UU.

Padahal, lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang memiliki arti dan makna tersurat maupun tersirat.

Kesalahan paling mencolok pada poster BRIN adalah jumlah helai bulu pada masing-masing sayap yang tidak sama. Berdasarkan UU, jumlah helai bulu pada masing-masing sayap Garuda Pancasila adalah 17 sebagai lambang tanggal lahirnya Indonesia. Sementara pada poster BRIN, helai bulu sayap kanan berjumlah 16 dan sayap kiri 15.

Selain itu, kesalahan fatal juga terletak pada jumlah helai bulu ekor yang hanya 7. Padahal seharusnya 8 yang menunjukkan bulan Agustus.

Postingan itu pun menuai perdebatan publik di media sosial. Mereka menyayangkan lembaga riset negara justru melakukan kesalahan fatal terkait lambang Pancasila.

Terkait hal itu, BRIN akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun media sosialnya.

“BRIN Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam tayangan konten peringatan Hari Lahir Pancasila yang telah kami bagikan,” tulis akun X @brin_indonesia, Senin (1/6/2026).

BRIN berjanji akan menjadikan kejadian tersebut sebagai pelajaran agar ke depan bisa lebih hati-hati dan teliti dalam menyebarkan konten.

“Hal ini menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih teliti, cermat, dan berhati-hati dalam proses pembuatan serta penyebaran konten di masa mendatang,” tulisnya.

BRIN telah menghapus postingan tersebut. Hal itu dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi internal.

“Sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi internal, konten tersebut telah kami perbaiki,” ujarnya.

“Kami menghaturkan terima kasih atas perhatian, masukan, dan kontrol dari seluruh lapisan masyarakat kepada BRIN,” tutupnya.

(War/rilpolitik)

Artikel BRIN Minta Maaf Soal Lambang Pancasila pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu diungkap Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Asep mengatakan penyidik telah sepakat bahwa pelimpahan kasus yang menjerat mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas ke JPU setelah semua proses ibadah haji tahun ini selesai.

“Nah kami dengan teman-teman sudah mendiskusikan nanti setelah selesai semuanya ibadah haji ini. Kemudian juga masyarakat atau jemaah haji sudah kembali,” tutur Asep.

Asep mengungkapkan KPK menunggu musim haji selesai karena ada pihak dari Kementerian Haji (Kemenhaj) yang akan dipanggil sebagai saksi.

“Nah insyaallah secepatnya kita akan melakukan pelimpahan dan juga nanti segera digelar persidangannya,” lanjutnya.

Asep lantas menerangkan, waktu pelimpahan tersebut dipilih untuk mempermudah pemanggilan terhadap saksi-saksi yang sedang menjalankan tugas pada periode keberangkatan haji tahun ini.

“Jadi kemarin kami juga berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak Kementerian Haji terkait pelaksanaan haji karena memang ada cukup banyak saksi yang juga menjadi petugas haji yang akan memberikan kesaksian di persidangan,” jelas Asep.

“Jangan sampai pada saat persidangan itu juga yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya dalam kegiatan haji ini. Sehingga nanti akan berdampak terhadap pelaksanaan hajinya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, perkara ini telah menjerat empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), Eks Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA), Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM), dan Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR).

Sejauh ini, baru Yaqut dan Alex yang sudah ditahan. Sementara Ismail dan Asrul belum ditahan.

Dalam perkara ini, KPK menyebut kerugian negara mencapai Rp 622 miliar.

Artikel KPK Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Yaqut Cs Usai Musim Haji pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Presiden Prabowo tiba di Paris pada Selasa pagi, sementara pertemuan puncak dengan Presiden Macron baru berlangsung hari Kamis. Dua hari di antaranya hanya diisi salat Idul Adha dan silaturrahmi dengan diaspora Indonesia di Paris,” kata Guntur lewat unggahannya di akun media sosial miliknya, dikutip Minggu (31/5/2026).

Guntur mengatakan, publik berhak tahu agenda lengkap Prabowo selama di Prancis. Sebab, kunjungan tersebut dibiayai menggunakan dana APBN.

“Sebagai rakyat pembayar pajak kita berhak dong menuntut transparansi penuh atas penggunaan anggaran negara,” ujarnya.

Guntur mengutip temuan Tempo terkait tarif kamar Prabowo bersama rombongan yang disebut mencapai Rp5,8 miliar.

“Ini tarif kamar saja, belum biaya yang lain-lain yang seabrek-abrek itu. Semakin lama durasi kunjungan, maka semakin besar pula pengeluaran negara,” ungkapnya.

Sebab itu, Guntur mempertanyakan alasan Prabowo yang terkesan buru-buru berangkat ke Perancis. Padahal, kata dia, kunjungan Prabowo ke Perancis bukan sekali ini saja selama menjabat Presiden.

“Pertemuan hari Kamis sudah buru-buru datang dua hari sebelumnya. Ada apa ini? Padahal ini sudah kunjungan ke-4 Presiden Prabowo Prancis sejak menjabat: Juli 2025, Januari, April, dan Mei 2026. Bapak Prabowo sendiri mengakui sudah tiga kali ke Prancis di tahun 2026. Kalau disimpulkan Bulan April ke Prancis, ini bulan Mei bisa disebut sudah tiap bulan Pak Prabowo ke Prancis. Dan total perjalanan Pak Prabowo ke luar negeri sudah 50 kali dalam 19 bulan,” kata dia.

Guntur menilai apa yang dilakukan Prabowo kontradiktif dengan pidato-pidatonya selama ini yang selalu berbicara efisiensi anggaran.

“Sementara Prabowo sering bicara soal efisiensi. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Waktu dan anggran terkesan pemborosan,” ucapnya.

Guntur menyayangkan kunjungan Prabowo ke luar negeri saat kondisi ekonomi dalam negeri morat-marit. Sementara, menurut dia, belum ada hasil nyata yang terlihat dari kunjugan tersebut.

“Saat rupiah terus terpuruk, IHSG ambruk, dan dolar semakin perkasa, Presiden malah meninggalkan tanah air saat Idul Adha. Meninggalkan program sapi kurban APBN 1.098 ekor dengan anggaran Rp100 miliar yang menuai kontroversi. Hasil kunjungan sebelum ini yang dipamerkan juga masih didominasi MoU dan Letter of Intent, belum terlihat investasi riil yang nyata,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa rakyat tidak anti diplomasi. Rakyat hanya butuh transparansi dan anti pemborosan.

“Rakyat tidak anti diplomasi, rakyat anti pemborosan dan kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Ingat, transparansi bukan permintaan, melainkan kewajiban,” pungkas Guntur.

Diketahui, Prabowo terbang ke Prancis dan tiba di Bandara Orly, Paris, pada Selasa (26/05/2026), sekitar pukul 10.00 waktu setempat setelah menempuh 16 jam penerbangan.

(War/rilpolitik)

Artikel Politikus PDIP Soroti Kunjungan Prabowo ke Prancis: Pertemuan Resmi Kamis, Kenapa Selasa Sudah Tiba? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu diungkap Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di kawasan Mangga Dua, Jakarta Utara pada Sabtu (30/6/2026).

“Insyaallah beliau hadir. Doakan aja ya beliau ada waktu kesempatan untuk hadir ya,” kata Djarot.

Meski begitu, Djarot belum bisa memastikan. Sebab, PDIP sendiri akan menggelar acara yang sama di Sekolah Partai, Lenteng Agung.

“Tapi yang jelas partai itu juga melakukan, melaksanakan upacara Hari Pancasila di Sekolah Partai tanggal 1 Juni ya. Jadi kita lihat besok ya,” ujarnya.

Diketahui, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengundang semua presiden dan wakil presiden terdahulu dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta.

“Semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya,” kata Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut nantinya akan disiarkan secara langsung (live) agar masyarakat bisa menyaksikan perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni.

Tonny mengatakan BPIP ingin masyarakat ikut serta dalam upacara Hari Lahir Pancasila, namun terkendala keterbatasan tempat. Tonny mengatakan ada 405 undangan untuk upacara tersebut.

“Sehingga mohon maaf tidak serta merta hanya kemudian ikut di acara pusat nasionalnya, di puncak nasionalnya tapi juga bisa ikut di menyaksikan secara langsung di kanal-kanal media sosial termasuk juga di televisi nasional yang dilaksanakan secara langsung,” ujarnya.

Artikel Megawati Akan Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Rustam mengatakan model seperti itu pernah dilakukan Lee Hsien Loong saat menjadi Perdana Menteri Singapura pada 2004 silam. Saat itu, kata dia, Lee Hsien mengangkat ayahnya, Lee Kuan Yew, menjadi minister mentor.

Model serupa bisa terjadi di Indonesia jika Gibran berhasil jadi Presiden menggantikan Prabowo Subianto.

Menurut Rustam, Jokowi nantinya akan menjadi semacam menteri senior yang akan berfungsi seperti Perdana Menteri.

“Jika seandainya Gibran berhasil dijadikan Presiden, mungkin kabinetnya akan meniru model Singapura. Jokowi akan menjadi semacam menteri utama atau menteri senior yang akan berfungsi memimpin kabinet mirip perdana menteri,” kata Rustam lewat unggahannya di X, Sabtu (30/5/2026).

“Ketika Lee Hsien Loong menjadi Perdana Menteri Singapura (2004) ayahnya Lee Kuan Yew—Bapak Pendiri Republik Singapura dan Perdana Menteri 3 dekade (1959-1990)—diangkat menjadi minister mentor,” tambahnya.

Tugas utama menteri senior itu nantinya akan memberikan nasihat dan membimbing para menteri di kabinet.

“Tugas utamanya duduk di dalam kabinet untuk memberikan nasihat strategis, serta membimbing menteri-menteri,” pungkas dia.

(War/rilpolitik)

Artikel Jika Gibran Presiden, Jokowi Bisa Jadi Menteri Utama pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurutnya, langkah ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian kesehatan nasional sekaligus mendorong industri herbal Indonesia naik kelas berbasis riset dan bukti ilmiah.

“Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas dan tradisi pengobatan herbal yang besar. Namun jika ingin masuk ke sistem pelayanan kesehatan nasional dan pembiayaan BPJS, maka standar ilmiah, keamanan, dan efektivitas harus menjadi prioritas utama,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/05).

Netty menegaskan bahwa tidak semua produk jamu atau obat herbal dapat otomatis dibiayai BPJS. Ia mendukung langkah BPOM yang menekankan bahwa hanya produk fitofarmaka yang telah melalui uji klinis dan memiliki pembuktian ilmiah yang layak mendapatkan akses dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Jangan sampai masyarakat salah memahami seolah semua jamu akan ditanggung BPJS. Yang harus dikedepankan adalah produk yang benar-benar teruji secara ilmiah, aman, dan bermanfaat bagi pasien,” katanya.

Politisi PKS itu menilai kebijakan ini dapat menjadi stimulus penting bagi industri obat bahan alam nasional yang selama ini menghadapi tantangan besar dalam pembiayaan riset dan pengembangan produk.

“Pengembangan fitofarmaka membutuhkan investasi besar, waktu panjang, dan proses penelitian yang tidak sederhana. Karena itu negara perlu menghadirkan ekosistem yang memberi kepastian bagi industri tanpa mengorbankan keselamatan pasien,” jelasnya.

Netty juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap produk herbal di pasaran. Ia menyinggung masih maraknya temuan obat bahan alam ilegal yang dicampur Bahan Kimia Obat (BKO) berbahaya.

“Di satu sisi kita ingin mendorong fitofarmaka nasional berkembang, tetapi di sisi lain pengawasan terhadap produk herbal ilegal juga harus diperketat agar masyarakat tidak menjadi korban produk yang tidak memenuhi standar kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, Netty mendorong penguatan riset nasional dan kolaborasi lintas sektor mulai dari kementerian, perguruan tinggi, industri, tenaga kesehatan, hingga petani bahan baku herbal.

“Kita perlu membangun ekosistem dari hulu sampai hilir. Mulai dari kualitas bahan baku, standardisasi produksi, riset klinis, sampai literasi tenaga kesehatan terhadap pemanfaatan obat bahan alam berbasis ilmiah,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa masuknya fitofarmaka ke dalam BPJS harus tetap mempertimbangkan aspek efisiensi pembiayaan JKN dan kebutuhan medis pasien.

“Tujuan utama sistem kesehatan adalah keselamatan dan kualitas layanan pasien. Karena itu seluruh kebijakan harus berbasis evidence-based medicine dan tata kelola yang akuntabel,” pungkasnya.

Artikel Kata Legislator Soal Rencana Fitofarmaka Masuk BPJS pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Menteri PANRB Rini Widyantini, pemerintah juga berhasil menghemat Rp65,6 miliar untuk anggaran utilitas, dan tercatat kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional sebagai bukti percepatan digitalisasi proses birokrasi.

“Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).

Rini mengatakan, kebijakan fleksibilitas kerja bukan semata-mata terkait pengaturan lokasi kerja ASN, melainkan bagian dari transformasi sistem kerja pemerintahan yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Ia memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Hal ini terbukti dari 95% layanan publik tetap stabil atau bahkan meningkat selama pelaksanaan fleksibilitas kerja, kepuasan masyarakat terjaga, dan seluruh pengaduan publik tetap tertangani melalui kanal resmi.

Rini menegaskan bahwa transformasi budaya kerja perlu ditopang oleh fondasi Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital pemerintah. Fondasi ini menjadi prasyarat birokrasi yang terintegrasi, tidak silo, dan terpercaya.

“Transformasi budaya kerja harus mendorong ASN bekerja lebih efektif, agile, dan berorientasi hasil. Fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, justru harus memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas kinerja,” tambah Rini.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga mencatat sejumlah catatan penting, antara lain masih perlunya penguatan budaya kerja digital, serta penyesuaian pola koordinasi kerja antarunit dan antarinstansi. Setiap instansi didorong memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun menerapkan pola kerja fleksibel.

“Ke depan, fleksibilitas kerja harus semakin matang implementasinya. Tidak hanya fleksibel dalam tempat bekerja, tetapi juga semakin kuat dari sisi tata kelola, koordinasi, dan pencapaian kinerja organisasi,” jelas Rini.

Artikel Pemerintah Hemat Rp1,95 Triliun Berkat WFH Seminggu Sekali pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketika Kabinet Persatuan Nasional dibentuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid, saya bersama Menteri HAM Hasballah M. Saad memenuhi undangan Menteri Pembangunan Internasional dan HAM Norwegia, Hilde F. Johnson, untuk pertemuan bilateral di Oslo pada 5–7 September 2000. Saat itu di dunia hanya terdapat tiga negara yang memiliki kementerian HAM, yakni Indonesia, Norwegia, dan Burundi. Karena itu, pertemuan tingkat tinggi para Menteri HAM dunia bahkan dapat berlangsung hanya di sebuah ruang kecil karena hanya tiga orang.

Meski perjalanan itu telah berlalu lebih dari seperempat abad silam, ada satu pengalaman sederhana yang hingga kini tetap melekat dalam ingatan saya—bahkan terasa semakin relevan ketika kita berbicara tentang pembangunan dan kelestarian lingkungan di Indonesia.

Saat itu saya meninggalkan hotel di Oslo menuju bandara. Saya tidak lagi mengingat pasti berapa kilometer jaraknya, tetapi perjalanan terasa panjang karena mobil melintasi kawasan hutan dan perbukitan yang sangat indah. Jalan raya tampak lengang, nyaris tanpa pemukiman. Di kiri dan kanan hanya hamparan pepohonan dan bentang alam Nordik yang tenang.

Di tengah perjalanan itulah saya melihat sesuatu yang mengejutkan: sebuah jembatan penyeberangan melintas di atas jalan raya. Yang membuat saya heran, di sekitar tempat itu tidak ada rumah penduduk maupun aktivitas manusia. Dalam hati saya bertanya- tanya, “Untuk siapa jembatan itu dibangun?”

Rasa ingin tahu itu mendorong saya bertanya kepada sopir yang mengantar ke bandara. Ia menjelaskan bahwa jembatan tersebut bukan diperuntukkan bagi manusia, melainkan untuk satwa liar. Orang Norwegia menyebutnya eco-bridge atau wildlife crossing.

Penjelasan itu membuka cara pandang saya tentang hubungan antara pembangunan dan alam.

Sopir tersebut menjelaskan bahwa jalan raya sering membelah kawasan hutan menjadi dua bagian. Jika tidak ada penghubung, satwa di kedua sisi hutan akan terpisah. Mereka kehilangan jalur migrasi, sulit mencari pasangan, bahkan banyak yang mati tertabrak kendaraan ketika mencoba menyeberang jalan.

Karena itulah dibangun jembatan khusus satwa liar. Jembatan itu ditutup tanah, ditanami rumput, semak, bahkan pohon kecil sehingga dari sudut pandang hewan terasa seperti bagian alami dari hutan.

Berbagai satwa menggunakan jalur tersebut, antara lain rusa, elk atau moose, beruang, serigala, rubah, bahkan reptil kecil. Selain jembatan hijau, Norwegia juga membangun terowongan bawah jalan bagi hewan kecil seperti katak, tupai, dan musang agar tetap dapat berpindah kawasan tanpa menghadapi lalu lintas kendaraan.

Pengalaman itu memberi kesan mendalam. Saya menyadari bahwa kemajuan bangsa ternyata tidak hanya diukur dari megahnya jalan raya, tingginya gedung, atau kecanggihan teknologinya. Kemajuan juga tercermin dari bagaimana manusia menghormati kehidupan lain di sekitarnya.

Norwegia memahami bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh memutus kehidupan alam. Jalan raya boleh dibangun, kendaraan boleh melaju cepat, tetapi hak hidup satwa liar tetap harus dijaga. Mereka menyadari bahwa hutan bukan sekadar ruang kosong yang dapat dibelah sesuka hati, melainkan rumah bagi makhluk hidup yang juga memiliki hak untuk bertahan dan berkembang.

Kesadaran ekologis itu berjalan seiring dengan budaya keselamatan jalan raya yang kuat. Data resmi pemerintah Norwegia menunjukkan bahwa sepanjang 2024 jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas berada pada kisaran 87–90 orang di seluruh negeri, salah satu yang terendah di Eropa.

Pemerintah Norwegia menjalankan prinsip Vision Zero, yaitu keyakinan bahwa tidak boleh ada satu pun nyawa manusia hilang di jalan raya. Karena itu pembangunan jalan selalu dirancang dengan pendekatan keselamatan menyeluruh: pengaturan kecepatan yang ketat, kualitas jalan yang baik, disiplin berlalu lintas, pagar pengaman, pengawasan teknologi, hingga koridor satwa liar agar hewan tidak memasuki jalur kendaraan.

Bandingkan dengan Indonesia

Data Korlantas Polri menunjukkan bahwa sepanjang 2024 terjadi lebih dari 152 ribu kecelakaan lalu lintas di Indonesia dengan korban jiwa melampaui 27 ribu orang atau rata-rata 3–4 korban meninggal setiap jam.

Memang perbandingan itu tidak sepenuhnya setara karena Indonesia memiliki jumlah penduduk dan kendaraan jauh lebih besar dibanding Norwegia. Namun perbedaan tersebut tetap memperlihatkan jurang besar dalam cara kedua negara memandang keselamatan jalan dan hubungan pembangunan dengan lingkungan.

Di Indonesia, pembangunan jalan sering memotong kawasan hutan tanpa koridor ekologis memadai. Akibatnya satwa liar kehilangan jalur migrasi dan memasuki jalan raya. Konflik manusia dan satwa pun meningkat dari tahun ke tahun.

Di Sumatra misalnya, beberapa kasus satwa liar mati tertabrak kendaraan mulai sering terjadi. Pada akhir 2024 seekor macan akar ditemukan mati tertabrak di ruas Tol Pekanbaru–Dumai. Di Aceh, gangguan hewan yang masuk ke jalur tol bahkan disebut sebagai salah satu penyebab kecelakaan di ruas Tol Sigli–Banda Aceh.

Ironisnya, di banyak tempat kita masih memandang hutan sebagai ruang kosong yang dapat dibelah demi percepatan pembangunan. Jalan raya dianggap simbol kemajuan, sementara satwa liar sering dipandang sebagai hambatan pembangunan. Padahal manusialah yang terlebih dahulu memecah habitat mereka.

Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan biodiversitas jauh lebih besar dibanding Norwegia. Hutan tropis Indonesia menjadi rumah bagi orangutan, harimau Sumatra, badak Jawa, anoa, dan gajah Sumatra. Karena itu kerusakan koridor hutan di Indonesia memiliki dampak ekologis jauh lebih serius.

Beberapa upaya memang mulai dilakukan. Di sejumlah ruas jalan tol di Sumatra telah dibangun underpass atau jalur penyeberangan satwa liar. Namun jumlahnya masih sangat terbatas dibanding luas kawasan hutan yang terfragmentasi oleh jalan raya, pertambangan, perkebunan, dan permukiman.

Konsep eco-bridge sesungguhnya bukan sekadar soal jembatan untuk hewan. Ia mencerminkan filosofi pembangunan yang beradab: bahwa manusia tidak hidup sendirian di bumi ini.

Perjalanan singkat saya di Norwegia pada September 2000 akhirnya meninggalkan pelajaran jauh lebih besar daripada sekadar kenangan wisata. Di tengah jalan raya yang sunyi di antara hutan dan bukit-bukit Nordik, saya belajar bahwa bangsa yang maju bukanlah bangsa yang sekadar mampu membangun jalan raya panjang dan modern, melainkan bangsa yang mampu membangun tanpa memutus kehidupan alamnya.

Indonesia tentu tidak harus menjadi Norwegia. Kita memiliki sejarah, budaya, jumlah penduduk, dan tantangan geografis berbeda. Namun kita dapat belajar dari satu nilai penting yang mereka pegang teguh: bahwa pembangunan sejati bukanlah menaklukkan alam, membakar dan menjarah hutan, menggali tambang, menguruk pantai, melainkan menemukan cara hidup harmonis berdampingan dengannya.

Sebab pada akhirnya, jalan raya yang baik bukan hanya yang menghubungkan kota dengan kota atau desa dengan kota, tetapi juga yang tetap menjaga hubungan antara manusia, hutan, dan seluruh kehidupan di dalamnya.

Di tengah tantangan pembangunan modern, Norwegia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus dibangun dengan mengorbankan hutan dan kehidupan satwa liar. Mereka menunjukkan bahwa jalan raya dapat dibangun tanpa memutus jalur kehidupan alam. Dan mungkin di situlah letak makna terdalam dari peradaban: kemampuan manusia untuk maju tanpa kehilangan rasa hormat dan cinta kasih kepada bumi tempat ia hidup.

Dalam bahasa Norwegia terdapat ungkapan: “Vi arver ikke jorden fra våre forfedre, vi låner den fra våre barn.” Kita tidak mewarisi bumi dari leluhur kita, melainkan meminjamnya dari anak cucu kita.

Artikel Ketika Jalan Raya Tidak Memutus Kehidupan Hutan: Pelajaran dari Perjalanan Pertama ke Norwegia pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Yoyok Hardianto menyampaikan SKN diamankan di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Minggu (24/5/2026) dini hari.

“Terduga pelaku langsung kami amankan ke Mapolres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan saat ini resmi dilakukan penahanan,” kata Yoyok dalam keterangan resminya, Selasa (26/5/2026).

Yoyok mengungkapkan, penangkapan dilakukan karena SKN tidak kooperatif. Ia disebut sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan penyidik.

“Penyidik Satreskrim Polres Pamekasan telah melayangkan surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada terduga pelaku. Namun, yang bersangkutan mangkir dan tidak kooperatif,” ungkap Yoyok.

“Melihat gelagat tidak baik ini, Tim Opsnal Satreskrim Polres Pamekasan segera melakukan pelacakan lapangan,” imbuhnya.

Yoyok mengatakan motif terduga pelaku murni untuk mencari keuntungan. “Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif terduga pelaku murni untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum,” ujarnya.

Penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti penting dalam penangkapan tersebut, berupa 8 lembar rekening koran bukti transfer uang dari korban ke tersangka.

Kemudian, penyidik juga menyita 4 lembar tangkapan layar (screenshot) percakapan WhatsApp antara korban dan tersangka yang memperlihatkan rangkaian tipu muslihat tersangka.

“Atas perbuatannya, terduga pelaku SKN kami jerat dengan Pasal 492 atau Pasal 486 KUHPidana terkait Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan, dengan ancaman hukuman pidana penjara yang setimpal,” kata dia.

Kronologi Kasus

Yoyok menjelaskan, kasus tersebut berawal dari laporan seorang ibu rumah tangga berinisial SC (31), warga Desa Gengser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan pada 3 Maret 2026.

Menurut dia, SKN yang merupakan warga Sidoarjo menawarkan jasa pemberangkatan umroh dengan harga Rp18,5 juta per orang.

Korban yang tergiur dengan tawaran tersebut langsung mendaftar dan melunasi biaya umrah untuk 17 orang jemaah. Total uang yang ditransfer kepada tersangka mencapai Rp319 juta.

“Terduga Pelaku menjanjikan para jemaah akan berangkat pada tanggal 7 Februari 2026,” kata Yoyok.

Namun, pada 6 Februari 2026 atau sehari sebelum keberangkatan, terduga pelaku menyatakan bahwa visa belum terbit dan keberangkatan dibatalkan secara sepihak.

“Mendengar hal tersebut, korban meminta pengembalian uang secara utuh (refund 100%) dalam waktu 3×24 jam. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan dan bahkan sampai laporan polisi ini dibuat, terduga pelaku tidak kunjung mengembalikan uang tersebut dan justru menghilang,” tuturnya.

Polres Pamekasan pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati memilih biro perjalanan umroh maupun haji.

“Melalui kesempatan ini, kami dari Polres Pamekasan menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Pamekasan, agar senantiasa waspada dan berhati-hati dalam memilih biro jasa perjalanan Umrah maupun Haji. Jangan mudah tergiur dengan harga murah yang tidak masuk akal. Pastikan legalitas travelnya resmi dan terdaftar di Kementerian Agama,” pungkasnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Polres Pamekasan Tangkap Terduga Pelaku Penipuan Travel Umroh pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Halo Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, tolong segera itu tutup Kementerian HAM, Hak Asasi Manusia. Enggak guna itu, enggak guna,” kata Hotman lewat unggahannya di Instagram, Senin (25/5/2026).

Hotman menyoroti kualitas Menteri HAM, Natalius Pigai dalam penegakan HAM di Indonesia. Baginya, uang pajak sebaiknya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat ketimbang membiayai Kementerian HAM.

“Dengan menterinya yang begitu, nggak guna. Udahlah, mendingan uang pajak yang kami bayar itu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ngapaian kayak gitu kualitasnya menteri dipelihara. Udahlah. Saya tidak sembarang ngomong,” ujarnya.

“Hari ini, 10 tim pengacara saya kirim ke Mataram, Lombok, untuk membela pemuda miskin yang dituduh membunuh pacarnya tanpa ada saksi fakta. Semua adalah khayalan. Juga mengirim tim pengacara ke Pati untuk korban pencabulan oleh oknum kiai pimpinan pesantren. Mau bikin list lagi ribuan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat,” tambahnya.

Hotman lalu mempertanyakan kontribusi Pigai dalam penegakan HAM di Indonesia. Ia menilai pernyataan-pernyataan Pigai tidak bermutu.

“Coba tanya, siapa nama menteri HAM itu, apa yang telah dia perbuat. Omongannya tidak pernah bermutu di medsos. Itu melukai hati rakyat. Itu ganti pak presiden. Ganti tuh. Halo Presiden Prabowo, ganti lah itu lah haduuuh,” ucapnya.

Menurut Hotman, sudah banyak lembaga yang berkaitan dengan urusan HAM. Sehingga keberadaan Kemenham dinilai sudah tidak relevan.

“Begitu banyak habis anggaran untuk kementerian dia. Kan menyangkut hak asasi sudah banyak lembaga lain yg juga menangani. Banyak lembaga lembaga lain. Lembaga ini, lembaga ini, lembaga ini, pusing saya lihat kebanyakan,” kata dia.

Dia mengaku tidak rela uang pajak yang dibayarkan dipakai untuk membiayai kementerian yang tidak ada manfaatnya.

“Sekali lagi, copot menteri HAM. Saya pribadi tidak setuju sebagai salah satu pembayar pajak. Jangan pakai uang rakyat untuk membiayai menteri dengan kualitas seperti itu. Lembaganya, Kementerian HAM bubarkan. Belum ada prestasi apapun. Dari awal minta anggaran gede, anggaran gede, anggaran gede,” tegasnya.

Hotman menilai Pigai sebagai Menteri HAM tidak berkualitas. Ia pun menyarankan supaya tahu diri dengan mengundurkan diri.

“Hei! Halo Pak Menteri. Tahu diri dong, kau mundur deh. Nggak ada prestasimu. Mundur kau! Saya tidak mencari muka ke presiden, aku juga tidak butuh koneksi politik. Karena klien saya sangat banyak. Klien saya membludak. Pak Presiden tahu kualitas saya. Tapi lihat kamu di medsos benar-benar gua panas. Hei menteri ham, mundur kau!” pungkas Hotman.

(War/rilpolitik)

Artikel Hotman Paris Minta Prabowo Bubarkan Kementerian HAM pertama kali tampil pada Rilpolitik.