Pernyataan itu disampaikan merespons maraknya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam beberapa waktu belakangan.

“Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Mereka harus menyiapkan yang resmi saja menyiapkan tim sukses, menyiapkan tuh kampanye. Biayanya tinggi,” kata Tito di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Tito mengungkapkan, gaji kepala daerah hanya sekitar Rp6 juta saja.

“Gajinya kepala daerah itu Rp6 juta lebih ya. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin jauhlah dari yang sudah dikeluarkan itu. Nah, di antaranya lagi ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD,” ungkap dia.

Tito mengatakan, biaya Pilkada yang tinggi, sementara gaji rendah menjadi salah satu faktor kepala daerah mencari peluang lain untuk menutupi biaya kampanye.

“Ini salah satu akar masalah. Dia mengeluarkan biaya sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin tidak bisa menutupi, akhirnya cari peluang,” ujarnya.

Meski demikian, Tito tidak menampik ada juga kepala daerah yang korupsi karena tidak pernah merasa cukup.

“Bisa juga dikarenakan faktor perorangan. Sudah cukup, tapi kemudian ingin lebih. Dan sekali lagi kepala daerah ini kan dipilih rakyat ya, sepanjang dia populer disukai ya kemudian terpilih. Ada yang paham birokrasi, ada juga apa namanya tuh yang tidak mengerti tentang administrasi sehingga mengandalkan kepada pejabat birokratnya, Sekda, BPKAD, Bappeda,” imbuh dia.

Artikel Soal Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri: Gajinya Cuma Rp6 Juta pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Ferry menjawab anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam yang meminta klarifikasi isu pengadaan kipas angin tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (16/7/2026).

“Soal kipas angin, saya tidak tahu,” ujar Ferry saat Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (16/7/2026).

Ferry menegaskan Kementerian Koperasi tidak terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa hal itu bukan menjadi kewenangan kementeriannya.

“Pengadaannya bukan di kami, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya model Imatsu MDF harganya di Shopee ini Rp11.464.000. Saya tidak tahu persis,” ujarnya.

Diketahui, Mufti Anam meminta klarifikasi pemerintah terkait kabar pengadaan 1,8 juta kipas angin untuk KDMP senilai Rp1,8 triliun yang kini ramai menjadi perbincangan publik. Sebab, hingga kini belum ada penjelasan dari pemerintah.

“Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp1,8 triliun. Kami mencari informasi, tetapi tidak mendapat satu pun penjelasan resmi dari pemerintah,” kata Mufti.

Artikel Menteri Koperasi Ngaku Tak Tahu Pengadaan Kipas Angin Kopdes Sebesar Rp1,8 Triliun pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Purbaya mengatakan dirinya tinggal menunggu KCIC diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membereskannya.

“Kita tunggu kapan dikasih ke saya, baru kita beresin. Tapi udah clear gimana cara beresinnya,” kata Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Purbaya mengatakan KCIC saat ini masih di bawah Danantara Indonesia. Sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, Kata Purbaya, Kemenkeu diminta untuk menyelesaikan hutang KCIC.

Purbaya pun menegaskan bahwa penyelesaian utamg KCIC tak harus pakai APBN.

“Kan sekarang masih di Danantara, nanti akan diserahkan ke saya karena kan perintah Pak Presiden kita yang beresin gitu. Tapi gak harus APBN kepake, saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC,” bebernya.

Saat ini, menurutnya, proses ambil alih KCIC sudah tahap administrasi.

“Lagi proses administrasinya. Itu udah diputusin, sebenernya udah putus tinggal proses administrasinya sedang berjalan. Begitu Danantara-nya kita clear udah selesai. Nanti baru kita lapor lagi ke Presiden,” ungkap dia.

Artikel Purbaya Sesumbar Bisa Beresin Utang Kereta Cepat Tanpa APBN pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu diungkap Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari usai rapat bersama Prabowo di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

“Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi,” kata Agustina.

Prabowo meminta BGN untuk melakukan kajian secara hati-hati. Perbaikan tata kelola MBG mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

“Kembali lagi Pak Presiden intinya adalah silakan dikaji lagi. Pak Presiden tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin hati-hati,” ujar dia.

Menurut Agustina, Kepala Negara sangat memahami perbaikan tata kelola MBG membutuhkan waktu.

Artikel Prabowo Minta BGN Kaji Ulang Program MBG, Beri Waktu 1 Bulan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Selly dalam rapat kerja bersama Kemensos di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).

“Saya jujur sangat terhenyak pada saat ada laporan catatan dari BPK yang menyampaikan bahwa harus ada pengembalian angka sebesar Rp 2 triliun, ini bukan angka kecil pimpinan,” kata Selly.

Politikus PDI Perjuangan itu mempertanyakan penyebab munculnya angka triliunan rupiah yang harus dikembalikan ke negara.

Selly mengatakan, proses pengembalian dalam catatan BPK pun belum tertib dari alokasi anggaran belanja Bansos Rp 2 triliun untuk tahun 2024, dan tahun 2025 terdapat angka Rp 574 miliar.

“Rekomendasinya (dari BPK), menginstruksikan masing-masing PPK Bansos lebih cepat melakukan perhitungan penyaluran Bansos. Nah artinya di sini juga kami menyatakan bahwa kalau ada potensi seperti ini, kita kan menyayangkan kalau ada keterlambatan, maka ada bank Himbara (Himpunan Bank Negara), yang perlu diberikan sanksi,” ucap Selly.

Menanggapi hal itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan catatan pengembalian dari BPK telah kembali ke kas negara. Pengembalian tersebut, kata dia, otomatis berlaku ketika belanja bansos sudah melewati 105 hari di Bank Himbara.

“Sudah kembali (ke kas negara),” kata Gus Ipul dalam rapat yang sama.

Ia menjelaskan temuan BPK itu berasal dari dua masalah, yakni exclusion error dan inclusion error akibat penggunaan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Di situ ada inclusion error dan exclusion error yang cukup besar,” ungkapnya.

Pengertian umum dari error ini adalah ada orang yang sebelumnya mendapat bansos dari data terdahulu menjadi tidak dapat, dan pembaruan orang yang tidak dapat bansos menjadi dapat perlu proses pembukaan rekening secara kolektif.

Karena pembukaan rekening kolektif ini membutuhkan waktu berbulan-bulan sehingga banyak bansos yang tidak bisa disalurkan tepat waktu pada triwulan pertama.

Selain itu, ada juga masalah gagal salur yang sebelumnya ditetapkan namun ketika diproses terjadi kegagalan karena berbagai alasan.

“Alamatnya kadang tidak ada, sudah pindah tempat, sehingga tidak bisa diterima,” katanya.

Sebab itu, dalam gagal salur, uang dikembalikan ke kas negara, selain itu bansos yang tidak dibelanjakan oleh penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang ada akan dikembalikan juga ke kas negara.

Artikel DPR Kaget Ada Temuan BPK yang Minta Kemensos Kembalikan Duit Bansos Rp2 T pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan, dengan sprindik baru tersebut, status hukum Febrie masih sebagai saksi, bukan tersangka.

“Iya (status masih saksi),” kata Anang kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).

Ketiga Sprindik tersebut, yakni sprindik nomor 43 terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU di PT Krakatau Steel. Kemudian, sprindik nomor 44 dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi untuk batubara di PT PLN yang sebabkan blackout. Terakhir, sprindik nomor 45 terkait dengan Asabri.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor Polri) dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka untuk ketiga perkara korupsi tersebut sebelum akhirnya dialihkan penanganannya ke Kejagung.

Anang mengatakan pihaknya akan menelaah kembali hasil penyidikan sebelumnya dari Polri. Sebab itu, ia belum dapat memastikan status hukum Febrie ke depan.

“Kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu berdasarkan barang-barang bukti yang ada,“ ujar Anang.

Anang juga mengatakan penyidik belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Febrie. “Belum dijadwalkan, tapi yang jelas akan secepatnya setelah kita terima semua segera,” tegasnya.

Artikel Terbitkan Sprindik Baru, Kejagung Batalkan Status Tersangka Febrie Adriansyah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

In an era marked by wars in Ukraine and Gaza, rising geopolitical rivalry in the Indo- Pacific, and deepening polarization across societies, the world is searching not only for new mechanisms to end conflicts but also for new ideas to build lasting peace. Ceasefires may silence the guns, but they rarely heal memories. Peace agreements can end hostilities, yet reconciliation remains unfinished unless former adversaries learn to become trusted partners.

Southeast Asia has a remarkable story to tell.

When Hasanuddin University (UNHAS) confers an Honorary Doctorate upon Timor- Leste’s Prime Minister Kay Rala Xanana Gusmão, it recognizes far more than the achievements of a distinguished statesman. It also presents an opportunity for Indonesia to introduce an intellectual contribution to global peacebuilding: what may be called ‘the Makassar Principles of Reconciliation”.

The Indonesia–Timor-Leste relationship represents one of the most significant examples of post-conflict reconciliation in contemporary international relations. Few political separations have evolved into such constructive bilateral cooperation within so short a period. Rather than allowing painful history to dictate perpetual hostility, leaders on both sides deliberately chose dialogue, mutual respect, and shared responsibility for the future.

This transformation deserves attention not merely as diplomatic success but as an academic framework from which the international community can learn.

The Makassar Principles begin with a simple but profound proposition: lasting peace is achieved not by forgetting history, nor by perpetuating resentment, but by transforming historical memory into a shared commitment to a better future.

This distinction matters.

Much of the world’s peacebuilding literature focuses on conflict termination, ceasefires, transitional justice, or political settlements. These are essential milestones, but they are not the destination. Genuine reconciliation requires something deeper: the transformation of relationships. Former enemies must gradually become neighbours, neighbours become partners, and partners eventually become friends.

This process cannot be measured simply by the absence of violence. It must also be reflected in the presence of trust, cooperation, educational exchange, economic partnership, and mutual respect.

The experience of Indonesia and Timor-Leste illustrates precisely this transformation.

Following Timor-Leste’s independence in 2002, both governments consciously rejected the politics of permanent grievance. Instead, they established institutional dialogue, strengthened border cooperation, expanded educational and cultural exchanges, and created mechanisms for addressing painful historical issues. One of the most innovative initiatives was the bilateral Commission of Truth and Friendship (CTF), which sought truth and historical understanding through cooperation rather than confrontation.

Prime Minister Xanana Gusmão played an indispensable role in this process.

Having endured decades of conflict and imprisonment, he could easily have embraced bitterness. Instead, he consistently emphasized reconciliation, dialogue, and constructive engagement with Indonesia. His leadership demonstrated that justice and reconciliation need not be opposing ideals. Justice provides reconciliation with legitimacy, while reconciliation ensures that justice contributes to a peaceful future rather than perpetuating division.

In this respect, Xanana belongs to a rare group of leaders—including Nelson Mandela— whose greatest achievement lies not only in winning political struggles but in transforming political victory into moral leadership.

The Makassar Principles therefore rest upon several interrelated foundations.

First, historical truth must be acknowledged. Peace cannot be built upon denial or selective memory. Recognition of suffering restores dignity to victims while creating the moral basis for reconciliation.

Second, human dignity must prevail over political triumph. Lasting peace requires recognizing the equal worth of all individuals regardless of nationality, ethnicity, or political affiliation.

Third, reconciliation must never become humiliation. Durable peace emerges when former adversaries treat one another as equal partners rather than permanent losers or victors.

Fourth, continuous dialogue is indispensable. Diplomatic engagement, academic cooperation, cultural exchange, and people-to-people interaction strengthen peace far more effectively than prolonged political confrontation.

Finally, reconciliation must remain future-oriented. While history deserves remembrance, public policy should prioritize education, youth exchanges, scientific collaboration, trade, environmental cooperation, and regional development. Future generations should inherit opportunities instead of inherited hostility.

These principles are neither uniquely Indonesian nor exclusively Timorese. They resonate with universal values embodied in the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights, and Indonesia’s own constitutional commitment to contribute to “a world order based on freedom, lasting peace and social justice.”

Yet the Makassar Principles also possess a distinctly Southeast Asian character.

They draw upon traditions of musyawarah (deliberation), gotong royong (mutual cooperation), silaturahmi (maintaining relationships), and the ethical foundations of Pancasila. Rather than presenting peace as merely the absence of conflict, they understand peace as the continual cultivation of harmonious relationships among peoples and nations.

Makassar itself provides an appropriate symbolic home for these principles.

For centuries, Makassar has served as one of Southeast Asia’s great maritime crossroads, where traders, scholars, religions, and cultures met through dialogue rather than domination. As the home of Hasanuddin University, the city represents openness, connectivity, and coexistence—qualities essential to any meaningful project of reconciliation.

Universities, moreover, have responsibilities extending beyond teaching and research. They preserve historical memory, cultivate critical inquiry, educate future leaders, and generate ideas capable of addressing humanity’s most pressing challenges.

UNHAS therefore has an opportunity not simply to honor a statesman but to institutionalize an enduring intellectual legacy. The establishment of a Makassar Centre for Peace and Conflict Transformation Studies, an annual Xanana Gusmão Peace Lecture, and a Makassar Peace Index measuring the quality of reconciliation between former adversaries could position the university as a global reference point for peacebuilding scholarship.

The Bandung Conference of 1955 gave the world the “Bandung Spirit,” an enduring symbol of solidarity among newly independent nations. Today, Makassar has the potential to contribute another enduring idea: that reconciliation is not merely the conclusion of conflict but the deliberate construction of lasting friendship.

As the international community grapples with increasingly complex conflicts, Southeast Asia need not remain merely a consumer of peace theories developed elsewhere. It can become a producer of original ideas rooted in its own historical experience.

The Indonesia–Timor-Leste story demonstrates that even the deepest political divisions need not become permanent barriers. Courageous leadership, respect for human dignity, honest dialogue, and shared commitment to future generations can transform painful history into enduring partnership.

If that lesson becomes known as the Makassar Principles of Reconciliation, Hasanuddin University will have contributed not only to honoring Xanana Gusmão, but also to enriching the global vocabulary of peace itself.

“Pax vera non oblivione nascitur, sed reconciliatione cum veritate.” True peace is born not from forgetting, but from reconciliation with truth.

Artikel UNHAS, Xanana and the Makassar Principles of Reconciliation pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Temuan ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat. Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada penindakan, tetapi juga harus dibarengi dengan edukasi yang masif agar masyarakat tidak mudah tergiur produk yang menjanjikan hasil instan,” ujar Netty dalam keterangan media, Rabu (15/07).

Netty mengapresiasi langkah BPOM yang terus melakukan pengawasan dan menindak produk kosmetik yang terbukti mengandung merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, klobetasol propionat, mometason furoat, hingga pewarna merah K10 yang berisiko menimbulkan kerusakan kulit, gangguan organ tubuh, bahkan meningkatkan risiko kanker.

Adapun 14 produk yang diumumkan BPOM meliputi kosmetika jenis krim malam, kutek, tabir surya, serum tubuh, pelembab, pemutih dan toner. Menurut Netty, langkah BPOM tersebut penting untuk melindungi masyarakat dari risiko gangguan kesehatan akibat penggunaan kosmetik ilegal.

Ia menilai masih banyak masyarakat yang membeli produk kosmetik tanpa memastikan legalitas dan keamanan produk. Keinginan memperoleh kulit putih atau wajah mulus secara cepat sering kali dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

“Kita perlu membangun kesadaran bahwa tidak ada hasil instan yang sebanding dengan risiko kesehatan jangka panjang. Produk yang mengandung merkuri, steroid, atau bahan berbahaya lainnya dapat menyebabkan kerusakan kulit permanen, gangguan organ tubuh, bahkan meningkatkan risiko penyakit yang lebih serius,” katanya.

Netty juga mendorong BPOM memperkuat pengawasan terhadap penjualan kosmetik melalui platform digital dan media sosial. Menurutnya, perkembangan perdagangan daring harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang semakin adaptif karena banyak produk ilegal dipasarkan melalui kanal tersebut.

“Pengawasan di marketplace dan media sosial harus semakin diperkuat. Di sisi lain, kolaborasi dengan platform digital juga penting agar produk yang tidak memiliki izin edar dapat segera diturunkan sebelum menjangkau lebih banyak konsumen,” ujarnya.

Selain pengawasan, Netty menilai edukasi publik harus menjadi prioritas. Ia mengajak masyarakat membiasakan diri memeriksa nomor izin edar BPOM sebelum membeli kosmetik serta tidak mudah percaya pada testimoni yang berlebihan di media sosial.

“Konsumen adalah garda terdepan dalam melindungi dirinya sendiri. Biasakan melakukan cek legalitas produk melalui aplikasi atau situs resmi BPOM. Jangan hanya tergiur harga murah atau klaim hasil yang cepat, karena kesehatan jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat,” tegasnya.

Netty berharap momentum temuan BPOM ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem perlindungan konsumen, mulai dari pengawasan, penegakan hukum, edukasi masyarakat, hingga peningkatan tanggung jawab pelaku usaha.

“Perlindungan masyarakat dari kosmetik berbahaya membutuhkan kerja sama semua pihak. Negara harus hadir melalui pengawasan yang kuat, pelaku usaha harus mematuhi regulasi, dan masyarakat perlu menjadi konsumen yang semakin cerdas dalam memilih produk yang aman dan legal,” tutup Netty.

Artikel Netty Minta Pengawasan Kosmetik Lebih Agresif pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Warga setempat mengungkapkan bahwa Mukhlas menyumbang 50 sak semen untuk kegiatan perbaikan jalan rusak yang dilakukan secara swadaya itu.

“Bantuan dari pejabat hanya Mukhlas, ngasih semen 50 sak,” tutur Ahmad Busairi, warga setempat saat ditemui di lokasi perbaikan jalan, Selasa (14/7/2026).

“Pejabat lain nggak ada yang bantu,” imbuhnya.

Busairi mengatakan, dana perbaikan jalan rusak itu murni hasil sumbangan dari masyarakat dan pengendara yang melintas.

“Ini murni sumbangan dari masyarakat,” ujarnya.

Mukhlas merupakan anggota Fraksi Partai Demokrat. Ia terpilih menjadi anggota legislatif dari Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Bluto, Lenteng, Saronggi, dan Giligenting.

Diberitakan sebelumnya, warga Desa Kapedi menggalang dana di tepi jalan demi memperbaiki jalan kabupaten yang sudah bertahun-tahun rusak.

Aktivitas tersebut sudah berlangsung sekitar 15 hari. Langkah ini diambil karena masyarakat sudah merasa tidak bisa berharap lagi ke pemerintah setempat.

Menurut Busairi, jalan tersebut sudah berulangkali diusulkan untuk diperbaiki selama pemerintahan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Namun, kata dia, tidak mendapatkan respons positif.

“10 tahun menunggu (perbaikan), tidak ada respons dari pemerintah. Berungkali diusulkan. Pokoknya selama Fauzi menjabat hingga udah masuk periode kedua, tetap gak ada perbaikan,” ungkap dia.

Karena itu, masyarakat memutuskan untuk memperbaiki jalan tersebut secara gotong royong dengan melakukan penggalangan dana di lokasi.

Dia menegaskan, kondisi jalan yang rusak tidak bisa terus-terusan dibiarkan karena telah menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan.

“Sering terjadi kecelakaan. Jalan ini udah nggak layak dilalui. Kalau nunggu (perbaikan) dari pemerintah, akan makin banyak kendaraan yang terguling di sini,” ujarnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Anggota DPRD Sumenep Mukhlas Sumbang 50 Sak Semen untuk Perbaiki Jalan Rusak di Kapedi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pesan tersebut disampaikan Koordinator Tim Pengamatan Situasi HAM menuju Dialog Kemanusiaan di Papua (Tim Papua), Atnike Nova Sigiro, dalam media briefing mengenai hasil pengamatan situasi pemenuhan dan perlindungan HAM di Papua selama periode Januari–Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari refleksi terhadap pelaksanaan kebijakan sosial dan keamanan pemerintah di Papua.

Atnike mengungkapkan bahwa berbagai kebijakan dan alokasi sumber daya yang telah dilakukan pemerintah belum mampu memperbaiki kondisi keamanan maupun pemenuhan hak-hak sipil masyarakat Papua secara signifikan.

“Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan alokasi sumber daya, kondisi keamanan dan hak-hak sipil di Papua masih jauh dari optimal. Terdapat 42 peristiwa kekerasan yang tercatat, dengan mayoritas melibatkan kelompok bersenjata dan aparat keamanan. Ini mengakibatkan 59 korban jiwa, sebagian besar adalah warga sipil,” kata Atnike dalam rilis resminya, Rabu (15/7/2026).

Menurut Atnike, konflik bersenjata yang terus berlangsung juga berdampak pada meningkatnya jumlah pengungsi internal, terutama di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kondisi tersebut memunculkan persoalan sosial dan ekonomi yang memerlukan penanganan segera agar masyarakat terdampak tidak mengalami kerentanan berkepanjangan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat perlindungan terhadap warga sipil, memastikan akuntabilitas dalam penegakan hukum, serta memberikan respons cepat terhadap kebutuhan para pengungsi. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak kemanusiaan sekaligus membuka ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih berkelanjutan.

Menanggapi pertanyaan mengenai tata kelola pengungsi internal, anggota Tim Papua Amiruddin Al-Rahab menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

“Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi dari pengungsi khususnya ibu dan anak terutama yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara. Memang menurut data yang tercatat ada lebih dari 100.000 pengungsi, dan kami meminta semua instansi pemerintah yang terlibat di Papua untuk segera melakukan intervensi,” tegas Amiruddin.

Amiruddin menambahkan, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mendorong penanganan berbagai persoalan di Papua.

Melalui pengamatan situasi HAM tersebut, Komnas HAM berharap pemerintah semakin mengedepankan pendekatan yang dialogis dan berorientasi pada kemanusiaan dalam menyelesaikan persoalan Papua. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi rekomendatif, Komnas HAM terus menyampaikan berbagai masukan kebijakan dan mendorong pemerintah mengambil langkah konkret guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif bagi seluruh masyarakat Papua.

Artikel Komnas HAM: Pemerintah Harus Utamakan Perlindungan Warga Sipil dalam Selesaikan Konflik Papua pertama kali tampil pada Rilpolitik.