“Anggota Ahlul Halil Wal Aqdi (AHWA) memutuskan secara mufakat untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026-2031,” kata anggota AHWA, KH Anwar Iskandar membacakan sidang pleno Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Gus Kikin diusulkan kepada AHWA menjadi Calon Ketum PBNU bersama 4 calon lainnya, yakni yakni Zulfa Mustofa, Abdussalam Sochib (Gus Salam), petahana Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan Abdul Ghofar Rozin.

Mereka diusulkan ke AHWA berdasarkan lima besar perolehan suara terbanyak yang dipilih oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).

Dalam penghitungan suara yang dilakukan pada Senin (31/8/2026) dini hari, Gus 472 suara, KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Sochib dengan 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf dengan 258 suara, dan KH Nusron Wahid dengan 207 suara.

Sejumlah nama lain juga masuk dalam usulan meski perolehan suaranya di bawah lima besar, di antaranya KH Yusuf Chudori 176 suara, H Saifullah Yusuf 174 suara, KH Abdul Ghaffar Rozin 155 suara, H Gudfan Arif 108, dan H Kamaruddin Amin 104, Prof Mohammad Nuh 94 suara.

Sembilan kiai anggota AHWA kemudian menggelar musyawarah secara tertutup membahas lima besar calon yang diusulkan muktamirin. Hasilnya, memutuskan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketum PBNU yang baru.

Selain Gus Kikin sebagai Ketum PBNU, sidang pleno muktamar juga menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU.

Artikel Gus Kikin Terpilih Jadi Ketum PBNU Periode 2026-2031 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Nama-nama calon itu diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).

Dari seluruh usulan, hanya lima nama dengan perolehan suara terbanyak dan memenuhi syarat yang akan dibawa ke AHWA. Mereka adalah KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dengan 472 suara, KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Sochib dengan 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf dengan 258 suara, dan KH Nusron Wahid dengan 207 suara.

Pimpinan Sidang Pleno, Prof Ganefri mengatakan lima besar itu akan diverifikasi lebih dulu sebelum diserahkan ke AHWA.

“Kita tentukan dulu lima besarnya, baru kita teliti, dan kita tanyakan ke yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 7 Tatib pemilihan Ketua Umum PBNU ini dipenuhi,” kata Ketua PWNU Sumatera Barat itu.

Ia mengatakan berdasarkan Pasal 7 Tata Tertib, calon harus memenuhi sejumlah syarat. Pertama, pernah menjadi fungsionaris pengurus harian PBNU, PWNU, PCNU, atau ketua badan otonom NU atau lembaga di tingkat pusat.

Kedua, tidak sedang menempati jabatan politik. Ketiga, tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam satu tahun terakhir.

“Keempat, tidak pernah dikenakan tindakan organisatoris atau kepengurusan yang dipimpinnya dan kelima mendapat persetujuan tertulis dari Rais Aam,” ujarnya.

Selain kelima nama tersebut, sejumlah nama lain juga masuk dalam usulan meski perolehan suaranya di bawah lima besar, di antaranya KH Yusuf Chudori 176 suara, H Saifullah Yusuf 174 suara, KH Abdul Ghaffar Rozin 155 suara, H Gudfan Arif 108, dan H Kamaruddin Amin 104, Prof Mohammad Nuh 94 suara.

Ganefri menjelaskan seluruh nama yang diusulkan peserta Muktamar akan diperiksa kelengkapan syaratnya terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada AHWA untuk dimusyawarahkan dalam sidang tertutup.

“Sebelum kami serahkan, nama-nama tersebut akan kami panggil, akan kami apakah memenuhi syarat sesuai pasal 7 atau tidak,” jelasnya.

Artikel 5 Besar Calon Ketum PBNU dengan Suara Terbanyak: Gus Kikin Teratas, Gus Yahya Keempat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Respons Anas disampaikan melalui akun X resminya dengan me-mantion langsung akun X Cak Imin pada Minggu (30/8/2026). Anas menilai Cak Imin seolah kehabisan kosa kata dalam menyampaikan pandangannya.

“Kok kayak kekurangan kosa kalimat aja sampeyan @cakimiNOW,” kata Cak Imin.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menyinggung Cak Imin sebagai sosok yang memiliki kapasitas lengkap.

“Padahal sampeyan dikenal punya kelebihan dalam hampir semua hal. Politisi aktivis dan pemimpin yang lengkap kap,” tulis Anas.

Anas lalu menutup pernyataannya dengan doa dan pesan persahabatan.

“Sehat, waras dan sukses terus ya, Cak.
Salam paseduluran,” tutup dia.

Sebelumnya, Cak Imin menilai kondisi NU dalam lima tahun terakhir mengalami keterpurukan. Dia pun secara blak-blakan menyebut terpuruknya organisasi tersebut karena dimpimpin oleh alumni HMI.

“NU harus kita akui jujur terpuruk,” kata Cak Imin dalam acara bedah buku “Dari Pergerakan Menuju Kepemimpinan: Jejak Langkah Alumni PMII di Panggung Politik, Akademik, dan Kemasyarakatan” di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Jombang Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026).

“Yang jelas terpuruk karena dipimpin oleh alumni HMI, kira-kira begitulah,” lanjut dia sambil tertawa.

(War/rilpolitik).

Artikel Anas Urbaningrum Respons Cak Imin Soal NU Terpuruk Dipimpin HMI: Kayak Kekurangan Kosa Kalimat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam sebuah potongan video yang beredar di media sosial dan platform aplikasi perpesanan instan.

Pernyataan itu diketahui bersumber dari pidato Cak Imin dalam acara bedah buku “Dari Pergerakan Menuju Kepemimpinan: Jejak Langkah Alumni PMII di Panggung Politik, Akademik, dan Kemasyarakatan” di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Jombang Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026).

Cak Imin menilai kondisi NU dalam lima tahun terakhir perlu diakui secara jujur sebagai bagian dari upaya melakukan perbaikan.

“Tema terbesar hari ini adalah menyelamatakan NU dari keterpurukan 5 tahun terakhir ini. Ini yang juga tidak banyak muncul minggu-minggu ini ya. Bulan-bulan lalu masih banyak berita NU harus kita akui jujur terpuruk,” kata Cak Imin.

Menurut dia, kejujuran dalam mengakui kondisi organisasi merupakan konsekuensi yang harus dilakukan sebelum mengambil langkah untuk memperbaikinya.

“Kejujuran itu sebagai bagian dari konsekuensi untuk kita melakukan apa di dalam menolong keterpurukan itu,” kata Cak Imin.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan kepemimpinan NU selama lima tahun terakhir. Ia menyebut keterpurukan NU terjadi terjadi karena organisasi tersebut dipimpin oleh sosok yang merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

“Yang jelas terpuruk karena dipimpin oleh alumni HMI, kira-kira begitulah,” ujar dia.

Dia juga menyinggung kalangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk berani menyampaikan kondisi tersebut secara jujur.

“Ini kalau orang PMII aja nggak jujur ngomong itu, siapa yang akan jujur?” ucapnya.

Sebagai informasi, PBNU saat ini diketuai oleh KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Ia memang dikenal sebagai mantan aktivis HMI saat menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Gus Yahya terpilih dalam Muktamar ke-34 NU yang digelar di Lampung pada 24 Desember 2021. Ia memimpin NU untuk periode 2021-2026.

(War/rilpolitik)

Artikel Cak Imin: NU Terpuruk Karena Dipimpin Alumni HMI pertama kali tampil pada Rilpolitik.

What does it take to build a nation after winning its freedom? Courage, certainly. Perseverance, diplomacy and reconciliation, too. But there is another quality that is often overlooked: the ability to manage the extraordinarily difficult transition from resistance to governance, from conflict to institutions, and from independence to democracy.

This is what makes the journey of Kay Rala Xanana Gusmão particularly remarkable.

On September 5, Hasanuddin University in Makassar will confer upon the Prime Minister of Timor-Leste the degree of Doctor Honoris Causa. For a university, such an honor is not merely ceremonial. It is a statement of values—a declaration about the kind of leadership that deserves to be remembered, studied and transmitted to future generations.

In recognizing Xanana, Hasanuddin University sees five dimensions of leadership that transcend the history of one individual or one country.

First, Xanana Gusmão symbolizes the courage and perseverance that gave birth to a nation. He was not merely a witness to the birth of Timor-Leste. He was one of its principal architects. Through years of resistance, hardship and uncertainty, he helped sustain the aspiration of his people for self-determination. His life reminds us that freedom is rarely given. It is pursued through courage, sacrifice and perseverance. Yet winning freedom is only the beginning.

Second, Xanana demonstrated that the wounds of conflict can be transformed into bridges of reconciliation. Not every freedom fighter becomes a peacemaker. Xanana chose the more difficult path: remembering history without allowing it to become an inheritance of hatred.

His contribution to the transformation of relations between Timor-Leste and Indonesia is especially significant. Two peoples who experienced a painful history have gradually become neighbors capable of cooperation and friendship.

This carries a universal lesson: the greatest victory is not defeating an adversary, but creating a future in which former adversaries can live together in dignity. Reconciliation does not erase history. It gives history a different purpose.

Third, and perhaps most importantly, Xanana demonstrated the managerial art of transforming a fragile new country into a functioning democracy. This aspect of his leadership deserves greater attention.

When Timor-Leste emerged as an independent state, it faced challenges far different from those of a liberation movement. Infrastructure had been devastated. Institutions were fragile. Economic resources were limited. Communities carried the scars of conflict. A new political system had to be created while national unity had to be preserved.

The task was enormous: to turn resistance into administration, aspirations into institutions, and independence into everyday governance. This required more than charisma or historical legitimacy. It required political management, negotiation, institution-building, patience and the ability to reconcile competing interests while keeping the national interest in view.

A resistance movement can unite people against a common adversary. A democracy must unite people despite their differences. A movement can survive through sacrifice. A government must deliver services, create opportunities, maintain institutions and cultivate public trust.

This is why Xanana’s managerial capacity as a nation-builder deserves recognition alongside his courage as a freedom fighter. A country is not built by speeches alone. It is built by institutions that function, decisions that are implemented, differences that can be negotiated, and citizens who gradually believe that the state belongs to them. In this sense, nation-building itself becomes a form of leadership management.

Fourth, Xanana transformed himself from a freedom fighter into a statesman. That transition is neither simple nor automatic. The logic of resistance is confrontation. The logic of democracy is negotiation. The authority of a fighter derives from sacrifice; the legitimacy of a democratic leader must be continuously renewed through institutions and public trust.

Xanana’s journey demonstrates that statesmanship means understanding when the struggle must change form. Independence is not the end of the struggle for freedom. It is the beginning of the responsibility to make freedom meaningful.

Fifth, Xanana embodies a culture of peace. This is particularly meaningful for Hasanuddin University, whose academic mission is inseparable from humanity, peace and justice. A university does not honor only what a person has achieved. It honors the values that person’s life represents.

In Xanana, we see courage tempered by humanity, struggle transformed into reconciliation, political experience directed toward nation-building, and painful history transformed into the possibility of friendship.

A sea that remembers. There is another reason why this honor carries special meaning in Makassar. The relationship between our peoples is older than the modern borders of Indonesia and Timor-Leste. For centuries, Bugis and Makassar sailors crossed the seas toward Timor, carrying goods, culture and human relationships. One enduring reminder is Pante Macassar in Oecusse—a name that preserves an echo of the maritime encounters of an earlier age.

The sea connected our peoples before political borders separated them. Today, perhaps the sea can connect us again—not primarily through trade, but through education, research, friendship and peace.

The Timor-Leste students who study at Hasanuddin University can become living bridges between our two countries. They carry knowledge from Makassar to Timor-Leste and friendship from Timor-Leste back to Indonesia. Our ancestors crossed the sea carrying goods. Let us cross it today carrying knowledge and hope.

From memory to hope

The deepest meaning of Xanana Gusmão’s journey may lie in his refusal to allow the past to dictate the future. He experienced imprisonment and witnessed the suffering of his people. He knew the bitterness of conflict and the uncertainty of political transition.

Yet he chose not to turn those wounds into permanent divisions. He struggled when his people needed independence. He reconciled when history demanded healing. He governed when his country needed institutions. And he continued to lead when the difficult work of building a democratic state had only begun.

That is why his story extends beyond Timor-Leste. It speaks to every society emerging from conflict: winning independence is one achievement; managing peace is another; building democratic institutions is another; and creating a state capable of giving citizens dignity and hope may be the greatest challenge of all.

When Hasanuddin University confers the Doctor Honoris Causa upon Xanana Gusmão, therefore, it is honoring more than a former resistance leader or a sitting prime minister.

It is honoring a journey—from struggle to independence, from conflict to reconciliation, from resistance to governance, and from fragility toward democratic statehood.

Above all, it honors a profound lesson in leadership: The measure of a leader is not only the battle he wins, but the society he succeeds in building after the battle is over. Perhaps this is why the words of Stephen Hawking resonate so deeply with Xanana’s journey: “While there’s life, there is hope.”

Hope, however, is not merely something we wait for. Hope is something we build. And that may be Xanana Gusmão’s most enduring legacy.

From memory to hope. From conflict to peace. From independence to democracy. And from two peoples shaped by difficult history to two nations walking together toward a shared future.

Per Memoriam ad Spem. From memory to hope.

Artikel Xanana Gusmão and the Art of Building a Nation pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Muzani, Prabowo ingin produk hukum PPHN disusun dalam bentuk Ketatapan (Tap) MPR.

“Presiden ketika itu menyampaikan pandangan kepada kami bahwa karena ini adalah draf yang disusun oleh MPR, sebaiknya disusun dalam bentuk Tap MPR,” kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Presiden, kata dia, mengatakan bahwa PPHN ini merupakan bagian dari yang disusun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sementara, jika berbentuk undang-undang, hal itu merupakan wilayah kewenangan DPR dan pemerintah.

“Karena kalau undang-undang, kata beliau, itu menjadi wilayahnya Presiden dan DPR,” ujarnya.

Sebagai informasi, draf PPHN akan dibuka ke publik secara luas mulai hari ini, Sabtu (29/8/2026).

“Mulai besok jam 4 sore, Rancangan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara sudah bisa diakses oleh masyarakat melalui laman yang telah disiapkan oleh pimpinan ataupun Sekretariat Jenderal MPR,” tutur Muzani.

Artikel Prabowo Ingin Produk Hukum PPHN Disusun dalam Bentuk Tap MPR pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Namanya track and trace dari satu perusahaan kerja sama dengan Peruri. Nanti di situ cukainya nggak bisa dipalsu, beda lagi cukainya. Ada smart digital. Bukan barcode, scan khusus. (Perusahaan) dari luar negeri, tapi saya belum bisa buka perusahaannya,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).

Purbaya menjelaskan, teknologi baru ini dilengkapi dengan pindai khusus dan sistem pengiriman data secara langsung. Nantinya, keaslian pita cukai pada kemasan rokok dapat diverifikasi hanya menggunakan handphone.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menempatkan mesin di pabrik-pabrik rokok besar untuk mengawasi jumlah produksi. Mesin tersebut akan terhubung langsung ke sistem pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Nanti ke-link langsung ke Bea Cukai Pusat. Jadi ke depan permainan seperti itu kita harapkan akan berkurang. Kalau bisa sih dihilangin semua. Itu kan orang Indonesia kan pintar sekarang akal-akalin. Jadi, kita akan pastikan itu nggak terjadi lagi,” jelas Purbaya.

Purbaya mengaku lebih memilih fokus membenahi sistem pencegahan ke depan ketimbang melacak ke belakang. Namun, ia tak segan memecat apabila ada pegawai di DJBC yang terlibat dalam permainan tersebut.

Terkait pembiayaan teknologi ini, Purbaya menjelaskan perusahaan asing disebut menggunakan skema investasi di mana pembayaran dilakukan melalui pembagian persentase dari tambahan pendapatan (additional income) yang dihasilkan.

“Anggarannya nanti dia akan ambil dari persentase berapa yang dihitung. Ada additional income-nya berapa dari situ, additional income ya. Kita akan coba 5 tahun ke depan. Kalau nggak ada tambahan income, saya berhentiin,” imbuhnya.

Saat ini, rencana tersebut telah melalui tahapan uji coba di Jawa Tengah. Dalam waktu dekat, implementasinya akan diperluas secara bertahap hingga ratusan mesin tersebar dalam beberapa bulan ke depan.

“Kan itu mesinnya juga itu kan betul-betul custom, harus dibuat sendiri, itu perlu waktu. Sekarang sudah dicoba di Jawa Tengah satu ya. Nanti dalam waktu dekat diperluas. Karena kita dalam 6 bulan kalau nggak salah udah dapat berapa 100 mesin, 9 bulan tuh 240 mesin,” terangnya.

Artikel Gandeng Perusahaan Asing, Menkeu Siapkan Alat Pendeteksi Pita Cukai Palsu pertama kali tampil pada Rilpolitik.

After spending several days in Mandalika on holiday, travelling through Lombok and meeting local people along the way, I came away with a simple but powerful impression: Mandalika is not only a place of extraordinary beauty; it is a place of extraordinary human warmth. Everywhere I went, I encountered the friendliness, generosity and genuine hospitality of the Sasak people. Their smiles, openness and pride in their homeland made me understand that the real attraction of Mandalika cannot be captured in photographs or measured in visitor statistics. Its greatest asset is the combination of nature, culture and people. What if Indonesia’s next global tourism icon is therefore not another Bali, but a destination that tells a different story? That destination may well be Mandalika.

First, Mandalika’s future should be built upon the extraordinary beauty of its natural environment. Its beaches, hills, coastal landscapes and marine ecosystems are not simply scenery for tourists; they are the natural capital of Lombok. This gives Mandalika an opportunity to become a leading destination for eco-tourism and sustainable, even regenerative, tourism. The objective should not simply be to attract more visitors, but to create better tourism—tourism that protects the environment, manages water and waste responsibly and ensures that economic growth does not destroy the landscapes that make Mandalika beautiful. The destinations that will endure in the future will not be those that consume their natural beauty fastest, but those that protect it longest. Mandalika can demonstrate that environmental stewardship is not an obstacle to tourism development. It is one of its greatest competitive advantages.

Second, Mandalika’s most irreplaceable asset is the living heritage of the Sasak people. During my visit, I was struck not only by the beauty of Lombok, but by the kindness of the people who welcomed me. Their weaving, architecture, cuisine, music, rituals, craftsmanship and stories give the island an identity that no investment can manufacture. The question, therefore, should not simply be how many Sasak people work in hotels, restaurants or tourism facilities. The deeper question is: how much of Mandalika’s tourism value can the Sasak people themselves create, own and manage? International experiences, from Māori tourism in New Zealand to community-based conservation in Namibia and Costa Rica, show that culture becomes economically sustainable when communities are not merely performers for visitors, but entrepreneurs, owners and decision-makers. Imagine Sasak women-led enterprises taking traditional weaving to international markets, local farmers supplying hotels and restaurants, villages offering authentic homestays, young people developing digital tourism businesses, and local guides sharing the history and wisdom of Lombok with visitors from around the world. Then culture would not simply be something tourists consume. It would become a source of dignity, identity, creativity and prosperity.

Third, Mandalika possesses another extraordinary advantage: a world-class international motorsport platform. MotoGP has already placed Lombok before a global audience. The roar of the race can become the gateway through which millions discover the island. But the circuit should not stand apart from the destination. A visitor arriving for the Grand Prix should have reasons to stay longer—to explore Sasak villages, experience local cuisine, discover traditional crafts, enjoy the beaches and encounter the wider beauty of Lombok. ITDC’s mission to cultivate high-quality human resources in circuit management and motorsport-based event organizing is therefore more than an operational objective. Mandalika can become a centre of excellence for Indonesian motorsport, developing event managers, engineers, safety specialists, hospitality professionals, entrepreneurs and young people capable of participating in a global sports industry. Its collaboration with international circuit operators, the Indonesian Motorsport Association, motorsport communities, businesses and sponsors can transform Mandalika from a racing venue into a wider motorsport ecosystem. The race should bring the world to Lombok; the beauty, culture and hospitality of Lombok should give the world a reason to stay.

Fourth, Mandalika’s ultimate test will be whether its prosperity reaches the people who have called this place home for generations. A destination cannot truly be called world- class if local communities experience development merely as something happening around them. Questions concerning land, livelihoods, consultation and participation must therefore be addressed with seriousness and fairness. ITDC’s 2026 Human Rights Policy Guidelines provide an important foundation, but their real significance will be measured by implementation: meaningful consultation, human-rights due diligence, livelihood restoration where necessary, accessible grievance mechanisms, responsible security and appropriate standards for contractors and business partners. This is not simply about compliance. It is about trust. A destination where communities trust investors is more resilient, while a company that listens can prevent disputes before they grow. Ultimately, Mandalika should measure its success not only through visitor numbers, investment and international events, but also through local businesses entering the tourism supply chain, young people gaining world-class skills, Sasak culture becoming stronger, nature being protected and tourism revenue remaining within Lombok. The deepest measure of success would be if local people could look at Mandalika’s transformation and say with pride: “We are not merely living alongside development. We are part of it.”

Mandalika now has the opportunity to offer Indonesia something more enduring than a successful tourism project. It can demonstrate that nature, culture, sport and human dignity can become mutually reinforcing foundations of world-class tourism. Bali opened Indonesia’s tourism story to the world. Mandalika can now write its next chapter—not by becoming another Bali, but by becoming uniquely itself: a place where the ancient heritage of the Sasak meets the speed of MotoGP, where economic ambition walks together with environmental responsibility, and where global tourism creates opportunity for local people.

My few days in Mandalika left me with the conviction that its greatest attraction is not one particular beach, hotel or racing event. It is the harmony between the beauty of the land and the kindness of its people. That is the foundation upon which a truly world-class destination can be built.

“Mandalika can become the new soul of Indonesia—a world-class destination where the beauty of nature, the heritage and kindness of its people, and the excitement of international sport come together to show the world the living spirit of Indonesia.”

Artikel Mandalika: Where Racing Meets the Soul of Lombok pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Putusan PTTUN Jakarta yang diputus 9 Juli 2026 menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 335 tanggal 21 April 2026. Permohonan kasasi diajukan pada 23 Juli 2026 dan memori kasasi telah disampaikan pada 6 Agustus 2026.

“Kami menolak dan kami mengutuk keras banding pengadilan tata usaha negara Jakarta yang berlindung di balik alasan-alasan formil dan administratif,” kata Tim Kuasa Hukum Airlangga Julio, di HDI Hive lt 2, Menteng, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas Perempuan Yuni Astiyanti mendorong Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara tersebut secara lebih cermat, termasuk kemungkinan adanya kesalahan penerapan hukum dalam menentukan kewenangan PTUN.

“Gugatan ini sebenarnya tidak mau meminta Mahkamah Agung atau pengadilan untuk mengungkap sejarah atau menulis ulang sejarah soal kebenaran peristiwa tapi gugatan ini hendak meminta meminta pengadilan untuk memeriksa tindakan pejabat negara yang dilakukan oleh dia dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara,” ujar Yuni.

Mantan Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998, Marzuki Darusman, menegaskan bahwa persoalan Mei 1998 belum pernah diselesaikan secara tuntas. Menurutnya, berbagai temuan dan rekomendasi yang pernah dihasilkan TGPF masih relevan untuk didalami sebagai bagian dari upaya mencari kebenaran dan keadilan.

Sementara itu, Fatia Nadia mengingatkan bahwa kasus perkosaan massal Mei 1998 telah didokumentasikan sejak awal, diverifikasi oleh berbagai pihak, termasuk Pelapor Khusus PBB mengenai kekerasan terhadap perempuan, serta menjadi bagian dari proses yang diakui negara pada masa Presiden B.J. Habibie.

Fatia menilai penyangkalan terhadap peristiwa tersebut bukan hanya persoalan sejarah, tetapi juga berpotensi menghilangkan pengalaman korban dari memori kolektif bangsa. “Korban ada, kesaksian ada, dan arsipnya ada. Karena itu kami tidak akan diam,” tegasnya.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menambahkan bahwa gugatan tersebut merupakan bagian dari upaya melawan penyangkalan terhadap fakta kekerasan seksual Mei 1998. Menurutnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang menutupi masa lalunya, melainkan bangsa yang berani mengakui dan belajar dari sejarah.

Dalam kesempatan terpisah, Usman juga menyoroti situasi demokrasi dan penanganan aksi unjuk rasa yang belakangan terjadi. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan negara berkewajiban melindungi hak tersebut.

“Saya sangat menyesalkan mengapa harus melibatkan TNI. Demonstran, mahasiswa, maupun masyarakat bukan musuh negara. Sebaiknya cukup ditangani kepolisian dengan cara yang persuasif dan humanis,” ujarnya.

Usman juga mengingatkan pemerintah agar lebih mendengarkan aspirasi publik. Menurutnya, stabilitas politik dan keamanan tidak ditentukan oleh pendekatan represif maupun militeristik, melainkan oleh kemampuan pemerintah merespons harapan dan kritik masyarakat.

Koalisi menyatakan akan terus mengawal proses kasasi di Mahkamah Agung dan berharap perkara ini menjadi momentum untuk menegaskan bahwa pejabat publik tetap harus bertanggung jawab atas pernyataan dan tindakan yang dilakukan melalui kewenangan serta perangkat resmi negara.

Artikel Koalisi Sipil Bawa Perkara Fadli Zon ke MA, Soroti Penyangkalan Pemerkosaan 1998 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Usman, pelibatan TNI dalam urusan demo merupakan bentuk penyalahgunaan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara.

“Saya sangat menyesalkan mengapa harus melibatkan TNI. Bagaimanapun juga, TNI adalah alat kekuatan negara untuk bidang pertahanan. Jadi, TNI itu hanya bisa dikerahkan untuk misalnya menghadapi ancaman-ancaman eksternal pertahanan. Kalau menghadapi musuh dalam negeri, itu artinya TNI disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak konstitusional,” kata Usman kepada wartawan, Kamis.

Usman menegaskan bahwa peserta aksi bukanlah musuh yang dapat mengancam kedaulatan negara. Mereka hanya menyampaikan aspirasi tentang kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

“Demonstran, masyarakat Pati, mahasiswa, itu kan bukan musuh negara. Bukan musuh yang mengancam kedaulatan negara. Mereka hanya ingin menyampaikan pandangan, perasaan, pikiran, dan aspirasi mereka terkait berbagai kebijakan,” ujarnya.

Sebab itu, kata Usman, pengamanan aksi demonstrasi seharusnya cukup dilakukan oleh kepolisian dan tidak perlu melibatkan militer.

“Jadi, sebaiknya tidak melibatkan pengerahan militer. Sebaiknya cukup dengan kepolisian,” kata dia.

“Dan itu pun saya minta kepada kepolisian untuk benar-benar persuasif, humanis, dan tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan,” tambahnya.

Diketahui, sebanyak 18.504 anggota polisi-TNI gabungan dikerahkan untuk mengamankan 62 aksi unjuk rasa yang digelar di sejumlah titik di Jakarta Pusat hari ini.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan, pengerahan pasukan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta aksi.

Reynold mengklaim, seluruh personel kepolisian yang bertugas di lapangan tidak membawa senjata api maupun senjata tajam.

Kepolisian akan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif untuk meredam situasi jika terjadi eskalasi dalam aksi unjuk rasa.

“Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat,” ujar Reynold.

(War/rilpolitik)

Artikel Amnesty Sesalkan Pelibatan TNI Amankan Demo pertama kali tampil pada Rilpolitik.